Netty Aher Minta Pemerintah Gencarkan Surveilans Antisipasi Varian Arcturus
- DPR RI
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menggencarkan surveilans, yaitu, kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi terkait kasus covid varian Arcturus yang telah terdeteksi di Indonesia jelang lebaran 2023.
"Tingkatkan testing dan tracing, terutama di pintu kedatangan luar negeri dan di perbatasan wilayah atau daerah yang menjadi tujuan mudik lebaran 2023," kata Netty dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Selasa (18/4/2023).
Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendeteksi dua kasus subvarian Omicron XBB.1.16 yang dikenal dengan nama Arcturus. Gejalanya hampir sama dengan varian lainnya, yaitu demam, batuk, pilek, nyeri sendi, sakit kepala dan ditambah konjungtivitis (peradangan selaput mata). Dikabarkan sudah 22 negara yang melaporkan adanya kasus varian ini.
Netty juga meminta agar pemerintah memfokuskan strategi penanganan kasus terhadap kelompok-kelompok yang rentan terpapar varian Arcturus. "Varian baru ini menyasar kelompok-kelompok rentan seperti lansia, anak-anak dan orang yang belum divaksin. Pemerintah perlu memfokuskan strategi penanganan pada kelompok-kelompok tersebut," kata Politisi Fraksi PKS ini.
Tak hanya peningkatan surveilans, Netty juga meminta pemerintah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang varian Arcturus ini agar masyarakat waspada. "Jelaskan gejalanya, bagaimana penanganannya dan cara mencegah penularannya. Jangan sampai masyarakat lengah karena merasa pandemi telah selesai," katanya.
Netty juga meminta pemerintah agar menggalakan kembali program vaksin gratis nasional."Program vaksin gratis harus digencarkan lagi agar individu yang belum divaksin bisa dengan mudah mengakses vaksin di faskes terdekat," katanya.
Menurut Netty, pemerintah bisa membuat skema program mudik gratis dengan syarat mau divaksin saat pendaftaran program tersebut. "Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan capaian vaksin nasional," pungkasnya.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
