Banggar DPR Soroti Efektivitas Dana TKD Sumsel
- vivanews/Andry
VIVA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Syarief Abdullah Alkadrie menyoroti efektivitas dan dampak penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Wakil Gubernur beserta seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Palembang.
"Alokasi anggaran untuk transfer daerah yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun perlu dipastikan efektivitasnya" ungkapnya, Senin (20/3/2023).
Terkait hal itu, dalam kunjungan ini Banggar DPR RI menyerap langsung masukan dan saran terutama dari pihak Pemkab dan Pemkot di Provinsi Sumatera Selatan terkait realisasi dana TKD itu.
"Berkaitan dengan kunjungan ini, kita menyerap, serta mencoba mengerti apa yang menjadi persoalan-persoalan di daerah berkaitan dengan dana transfer daerah, dan tadi ada banyak juga yang disampaikan," ungkapnya.
Legislator dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut mengungkapkan terdapat tiga masalah utama yang dialami oleh pihak Pemkab dan Pemkot di Provinsi Sumatera Selatan.
"Pertama, terkait tidak transparannya Dana Bagi Hasil (DBH)", ungkapnya.
Syarief mengatakan terkait hal itu, terdapat sejumlah daerah yang mengaku tidak mendapatkan DBH sesuai dengan presentasi dari penghasilan yang diberikan daerahnya.
"Kemudian, terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengecil dari tahun sebelumnya, bahkan ada daerah yang tidak dapat", sambungnya.
Terakhir, berkaitan dengan peraturan pemerintah yang terlambat sehingga ada keterlambatan gerak di daerah. Untuk itu, Syarief menyatakan berbagai temuan tersebut akan menjadi masukan bagi pihaknya untuk ditindaklanjuti dan dibicarakan dengan Pemerintah Pusat beserta instansi terkait, mengingat adanya perbaikan sangat diperlukan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
"Sehingga ini akan membawa terhadap kemajuan secara nasional", pungkasnya.
Uji Kelayakan Capim KPK, DPR Mulai dengan Pengambilan Nomor Urut dan Pembuatan Makalah
Komisi III DPR RI memulai tahapan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon pimpinan. Selain itu, uji kelayakan Dewan Pengawas atau Dewas KPK.
