Pemdaprov Jabar Komitmen Dorong UHC, 13 Kab/Kota Dapat Penghargaan dari Pusat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja
Sumber :
  • Pemprov Jabar

VIVA – Sebanyak 13 kabupaten kota di Jabar mendapat penghargaan Universal Health Care (UHC) dari Pemerintah Pusat. 

BPJS Jadi Syarat Bikin SIM per November 2024, Kalau Masih Nunggak Iuran?

Penghargaan kepada 13 kabupaten kota  yang sudah  UHC tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan didampingi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan disaksikan Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin.

Ke-13 daerah di Jawa Barat yang sudah UHC dengan cakupan kepesertaan lebih dari 95 persen yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kab Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi.

Menginspirasi Lewat Aksi, Glafidsya Annual Awards untuk Apresiasi Kaum Disabilitas

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, tercapainya UHC di 13 kabupaten kota itu merupakan bukti komitmen Jawa Barat 

"Tapi bukan hanya karena kita mendapatkan penghargaan tersebut lalu kita berpuas hati, tentu kita harus menularkan kepada kabupaten kota lainnya yang belum mencapai UHC, agar kepala daerah di kabupaten kota lebih aware dengan kepesertaan JKN," kata Setiawan di Kota Bandung, Rabu (15/3/2023).

Syarat Baru Bikin dan Perpanjang SIM per November 2024, Harus Punya Kartu Ini

Setiawan mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V yang telah bekerja sama dengan Pemdaprov Jabar agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa menjadi peserta dan terjamin ke dalam Program JKN.

“Jawa Barat memang selalu menjadi leader dan mendapatkan penghargaan namun selanjutnya kita harus memikirkan langkah kongkret ke depannya," kata Setiawan. 

Menurut Sekda, keberhasilan Jawa Barat secara keseluruhan hanya 30 persen saja dalam kontribusi kesuksesan semua. Oleh karena itu yang 70 persen ada di kabupaten kota, karena setiap kabupaten kota ada kekurangan yang harus di-support, kemudian dipetakan dan diperkuat.

"Nah inilah effort atau usaha yang harus kita jalani sebagai peran Pemprov dalam mendorong kabupaten kota di Jabar yang belum UHC,” terangnya. 

Dalam kesempatan lain, Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan Arief Syaefuddin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemdaprov Jabar yang telah mendukung dan berkomitmen pada pencapaian UHC di 13  kabupaten kota. 

Harapannya UHC dapat terus dipertahankan dan diikuti oleh 14 kabupaten kota lainnya di Jabar. 

“Kami berharap dengan tarif pelayanan peserta BPJS ke faskes tingkat pertama maupun RS yang lebih baik saat ini, juga pembayaran klaim yang sudah semakin cepat dan lancar, sudah selayaknya pencapaian UHC juga diikuti dengan peningkatan mutu layanan kepada peserta sehingga keikutsertaan menjadi peserta JKN-KIS benar-benar dirasakan manfaatnya,” ungkap Arief.

Pada saat penyerahan penghargaan, Wapres RI Ma'ruf Amin mengapresiasi tercapainya UHC di setiap daerah. 

Wapres juga mengapresiasi komitmen pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta menyampaikan sejumlah langkah strategis yang harus dilakukan Pemda guna mencapai target cakupan kesehatan semesta minimum 98 persen pada  2024.

Sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 44.505.193 jiwa penduduk Jabar telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 48.637.180 jiwa atau sebesar 91.50 persen.

Artinya, hampir seluruh warga masyarakat Jabar telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya