Kinerja Ekonomi Optimal dan Adaptif, APBN Capai Hasil Positif
VIVA – Berjalan di bawah bayangan risiko global tahun 2023, kinerja ekonomi Indonesia hingga akhir Januari lalu menjadi salah satu yang paling resilient di dunia. Tren pertumbuhan ekonomi nasional pun menunjukan hasil positif di seluruh wilayah dan sektor industri, yang diikuti oleh melandainya inflasi dan surplus pada neraca perdagangan.
Kinerja APBN awal tahun 2023 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara masing-masing mencapai nilai 232,2 triliun rupiah dan 141,4 triliun rupiah atau tumbuh 48,1 persen (yoy) dan 11,2 (yoy). Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana mengatakan bahwa hasil positif ini terjadi salah satunya berkat kontribusi Bea Cukai melalui penerimaan dari sektor bea masuk, bea keluar, dan cukai.
“Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih berjalan sesuai jalurnya. Tercatat penerimaan bea masuk saat ini telah mencapai angka 4,09 triliun rupiah atau naik 22,56 persen (yoy). Sektor cukai juga menunjukan tren positif dengan mengumpulkan penerimaan sebesar 18,4 triliun rupiah atau meningkat 4,97 persen (yoy). Di sisi lain, bea keluar justru mengalami perlambatan dengan hanya mengumpulkan penerimaan sebesar 1,6 triliun rupiah. Kondisi ini terjadi akibat adanya penurunan harga CPO dan jumlah ekspor komoditi mineral tambang,” jelasnya.
Selain kontribusi dari sektor penerimaan, Bea Cukai juga mendorong peningkatan perekonomian nasional melalui berbagai sektor lainnya. Dalam fungsi pengawasan Bea Cukai secara konsisten berperan aktif mencegah masuk dan beredarnya barang ilegal ke wilayah Indonesia. Kemudian dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi industri dalam negeri, Bea Cukai juga melakukan pendampingan, asistensi, serta pemberian fasilitas kepada para pelaku usaha demi mendongkrak upaya pemulihan ekonomi nasional.
Hatta menjelaskan bahwa kinerja APBN yang baik terus diupayakan oleh pemerintah guna memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat melalui alokasi di bidang kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial. “Hingga akhir Januari lalu realisasi APBN telah direalisasikan dalam berbagai bidang, sebagai contoh anggaran kesehatan masyarakat dan BPJS yaitu sebesar 5,3 triliun rupiah, anggaran ketahanan pangan sebesar 0,9 triliun rupiah, dan perlindungan sosial 14,6 triliun rupiah.”
“Harus disadari bahwa manfaat APBN begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu pemerintah sebagai pengelola APBN mengapresiasi segala kontribusi masyarakat selama ini dan mengajak untuk tetap mendukung kinerja APBN 2023 agar semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi perekonomian nasional,” pungkas Hatta.
Menteri Maman Pastikan Kebijakan PPN Naik Jadi 12 Persen Tak Pengaruhi Kinerja UMKM
Maman menekankan bahwa meskipun PPN dinaikkan, kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada sektor UMKM dan masyarakat menengah ke bawah.
