Kemendagri Dorong Aparatur Generasi Muda Terapkan Cara Baru Jalankan Pemerintahan
- Puspen Kemendagri
VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong jajaran aparatur sipil negara (ASN) generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z untuk menerapkan cara baru atau inovasi dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini disampaikan Suhajar pada acara Bimbingan Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Makassar Tahun 2023 di Hotel Acacia, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Menurutnya, kondisi birokrasi saat ini berbeda dengan masa lampau. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi dinilai membutuhkan cara-cara kerja baru dari anak muda. Sebaliknya, dengan iklim yang berkembang pesat, cara-cara lama dinilai justru dapat memperlambat pelayanan.
Lebih lanjut, Suhajar juga meminta jajaran ASN khususnya generasi X agar memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkreasi. Apalagi jumlah generasi muda di era sekarang diketahui lebih banyak dan dinilai lebih memahami perkembangan zaman.
“Saya berpesan kepada generasi milenial dan Z ini, jangan Anda tiru-tiru cara-cara kerja yang lama, kecuali yang benar (sejalan dengan kemajuan zaman),” ujar Suhajar.
Di lain sisi, Suhajar mengimbau, kemajuan teknologi informasi juga dapat diterapkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan sejumlah riset, beberapa negara diketahui mengalami kemajuan pesat karena dukungan teknologi yang andal. Selain itu, kemajuan itu juga dipicu oleh transformasi pemerintahan dengan menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.
“Hari ini untuk bisa memberikan pelayanan yang efektif adalah dengan men-connecting-kan dengan teknologi. Tidak ada pilihan. Karena itulah sekarang kita hidup di dunia yang dilanda gelombang keempat revolusi industri yang disebut revolusi digital berbasis internet,” tambahnya.
Suhajar menuturkan, dengan perubahan tersebut, rakyat dapat memberikan penilaian langsung kepada pemerintah mengenai pelayanan yang diberikan. Hal ini terutama dari segi kemudahan, kecepatan, murah, sederhana, dan lebih baik. Menurut pengamatannya, saat ini perubahan pelayanan tersebut telah diterapkan, salah satunya dengan adanya digitalisasi di bidang keuangan yang memacu pelayanan keuangan lebih efektif.
“Seperti itulah dunia (pemerintahan) yang mau dituju, yaitu memberikan (pemenuhan terhadap) tuntutan rakyat mengenai pelayanan publik. Tidak mungkin tanpa di-connecting-kan dengan teknologi,” pungkasnya.
Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi
Akademisi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hukuman bagi ASN, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral dalam pilkada sudah bagus.
