Perkuat Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda
- Kemendagri
VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Sesuai agenda, Rakornas ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo serta dihadiri 4.551 undangan dan peserta dari pemerintah pusat hingga daerah. Gelaran ini akan berlangsung di Sentul International Convention Centre (SICC) Kabupaten Bogor pada Selasa (17/1/2023).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, kepala daerah beserta anggota Forkopimda berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi maupun pengendalian inflasi di daerah. Meski perekonomian Indonesia saat ini terbilang stabil, kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya tetap perlu dilakukan.
”Atas pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri memandang perlu dilakukan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023,” terang Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Dalam kesempatan itu, kata Benni, Presiden akan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Selain arahan Presiden, Rakornas juga akan menyuguhkan diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah.
Berbagai isu akan dibahas dalam Rakornas tersebut, di antaranya upaya penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah; percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 menuju endemi; penurunan angka stunting dan kemiskinan di daerah; hingga peningkatan pelaksanaan jaring pengaman sosial.
Benni berharap, gelaran tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional.
Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.
