Kementerian ATR/BPN Gencarkan Pendaftaran Tanah Melalui PTSL dan Transformasi Digital
- Kementerian ATR/BPN
VIVA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Kali ini sosialisasi berlangsung di Sapadia Hotel, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Sabtu (10/12/2022).
Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Anggota Komisi II DPR RI, Ongku P. Hasibuan yang hadir sebagai narasumber mengatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah gencar menyosialisasikan program PTSL. Tujuannya, guna tercapainya seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Untuk itu, Komisi II DPR RI ikut mendorong dan mengawasi keberhasilan PTSL agar dapat berjalan baik dan lancar. "Dalam program PTSL ini juga dibutuhkan bantuan dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kabupaten untuk terus mendorong keberhasilan program PTSL ini," ungkapnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, PTSL bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan membuka akses ke perbankan. "Masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat tanah dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai modal usaha dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup," ujar Ongku P. Hasibuan.
"Sebagai putra daerah, saya akan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Padang Lawas Utara dan Tapanuli Selatan termasuk tentang pengurusan sertipikat tanah PTSL. Asalkan pemerintah daerah masing-masing memberikan dukungan, saya sebagai Anggota Komisi II DPR RI yang kebetulan mitra Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan," ungkap mantan Bupati Tapanuli Selatan ini.
Selain menyosialisasikan PTSL, dalam kesempatan ini Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Indera Imanuddin juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan transformasi digital. Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke Kantor Pertanahan menanyakan layanan pertanahan, karena sudah ada aplikasi yang menunjang hal tersebut.
"Salah satu inovasi yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN adalah aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku yang mana dengan fitur ini masyarakat lebih mudah dan gampang dalam mengurus terkait pertanahan. Ini adalah salah satu upaya pemerintah hadir mempermudah pelayanan kepada masyarakat," jelas Indera Imanuddin.
Adapun dalam kesempatan ini turut dilakukan penyerahan sertipikat hasil program PTSL kepada perwakilan 10 masyarakat yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ongku P. Hasibuan. Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Basri Harahap; Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Indera Imanuddin; Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo Samodro; serta Kepala Subbagian Tata Usaha Kantah Kabupaten Tapanuli Selatan, Gosrin.
Menteri Nusron Akui 60 Persen Konflik Pertanahan di Tanah Air Libatkan Oknum Kementeriannya
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid mengungkap sebanyak 60 % konflik pertanahan di Tanah Air diduga melibatkan oknum internal
