Komisi II DPR Minta Heru Budi Komitmen Netral dari Polarisasi Politik di DKI Jakarta
VIVA – Pimpinan Komisi II DPR, Junimart Girsang meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berkomitmen dan bersikap netral dari berbagai kepentingan dan polarisasi politik.
"Pertama, saya sampaikan selamat mengemban amanah mulia sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI menakhodai wilayah yang menjadi episentrum politik, bisnis dan pemerintahan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu kepada wartawan, Senin (17/10/2022).
Dia berharap Heru Budi berkomitmen netral serta konsisten dalam politik dan netral dari polarisasi politik masa sebelumnya dan bisa meredam polarisasi.
Junimart juga meminta Heru Budi melakukan tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara konsisten konsekuen sehingga berdampak positif pada kepercayaan publik atas penunjukan yang bersangkutan sebagai Pj Gubernur Jakarta dalam masa satu tahun kedepan.
"Untuk itu integritas dan kapasitas beliau secara terukur akan diuji dalam masa penjabat ini untuk lebih membenahi Jakarta dalam arti luas sebagai ibu kota negara," katanya.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda berharap Heru Budi mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada DKI Jakarta antara lain banjir, kemacetan dan tingkat polusi yang tinggi.
Dia berharap kepada Heru Budi agar mengatasi beberapa persoalan-persoalan di Jakarta yang menjadi keluhan warga dan sorotan publik agar bisa diatasi dalam dua tahun ke depan.
“Karena itu kepemimpinan Pak Heru kami harapkan adalah kepemimpinan yang bukan sekadar tegas, tetapi juga akomodatif, responsif, dan bisa melindungi berbagai stakeholder, membingkai kebinekaan dalam satu tarikan napas Pancasila," ujarnya.
Rifqi juga menggarisbawahi masa kepemimpinan Heru Budi akan menghadapi tugas politik yang tidak ringan yaitu pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2024.
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
