Hadiri Sidang IPU Ke-145, Puan: Perempuan Harus Bisa Memimpin Jalan
- DPR RI
VIVA – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menghadiri Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-145 di Rwanda. Dalam salah satu sesi rangkaian yakni dalam 34th Session of the Forum of Women Parliamentarians, Ia mengingatkan perempuan-perempuan tangguh untuk berkontribusi nyata membangun dunia agar bisa menjadi lebih baik. Menurutnya, perempuan harus bisa memimpin jalan.
Forum Perempuan Anggota Parlemen sebelumnya digelar dalam Sidang IPU ke-144 yang diselenggarakan di Bali pada Maret 2022. Salah satu isu penting yang dibahas dalam Forum tersebut yaitu terkait perspektif gender dalam rancangan resolusi di hadapan Komite Tetap untuk Perdamaian dan Keamanan Internasional dengan judul ‘memikirkan kembali dan membingkai ulang pendekatan terhadap proses perdamaian dengan tujuan untuk membina perdamaian yang langgeng’.
“Dan draf resolusi di hadapan Komite Tetap Pembangunan Berkelanjutan yang berjudul Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai enabler untuk sektor pendidikan, termasuk di masa pandemi Covid-19,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria pada Rabu (12/10/2022).
Forum Perempuan Anggota Parlemen di Bali pun memuat diskusi tentang pengalaman parlemen dalam mempromosikan kesehatan perempuan, anak-anak, dan remaja di masa pandemi Covid-19 serta pemulihan pandemi yang sangat penting.
Dari diskusi itu, kata Puan, anggota forum sepakat mengajak perempuan dan anak perempuan agar terlibat dalam desain dan pemberian layanan kesehatan serta diberdayakan untuk menuntut hak mereka atas kesehatan.
“Kami juga berbagi strategi dan praktik yang baik untuk pemulihan pasca-Covid yang memprioritaskan kesehatan, hak seksual dan reproduksi serta meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan untuk semua,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Sidang IPU ke-144 sendiri telah mengadopsi item darurat berjudul ‘Resolusi damai perang di Ukraina, menghormati hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan integritas teritorial’.
Untuk item darurat itu, Forum Anggota Parlemen Perempuan telah berkontribusi dengan membuat rekomendasi kuat mengenai Gugus Tugas yang dibuat setelah item darurat.
“Agar komposisinya seimbang gender dan termasuk negara-negara yang tidak memiliki kepentingan tinggi dalam konflik,” terangnya.
Puan meyakini, para pemimpin perempuan harus bersatu untuk memperkuat suara. Puan menegaskan, upaya multi-stakeholder untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sangat penting.
“Untuk mengembangkan solusi yang bermakna, efektif, dan inklusif untuk proses pemulihan global, perempuan harus berada di depan dan tengah, memimpin jalan dan memang, solidaritas global adalah kuncinya, serta multilateralisme adalah satu-satunya jalan,” pungkasnya.
Lanjutnya, perdamaian dan keamanan harus menjadi prioritas. Sebab, menurut Puan, dunia tidak akan pernah bisa mencapai kemakmuran jika konflik masih terjadi. “Untuk itu, parlemen diharapkan menyebarkan budaya damai dan toleransi melalui dialog dan diplomasi,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah V itu.
Parlemen sebagai perwakilan suara kolektif rakyat merupakan landasan demokrasi yang memiliki semua potensi untuk membangun dunia agar lebih kuat dan tangguh untuk semua. Ia mengajak seluruh anggota Forum Parlemen Perempuan IPU untuk menciptakan dunia bagi semua generasi.
“Tindakannya sekarang, dan ini adalah kewajiban kita bersama. Membangun dunia yang lebih berkelanjutan, damai, dan sejahtera. Dunia di mana wanita dapat memanfaatkan potensi penuh mereka,” tutupnya.
Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"
NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
