Jalankan Perintah Jokowi, Hendi Buka Layanan Terpadu P3DN di Semarang
VIVA – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi bergerak cepat dalam menjalankan perintah Presiden RI, Joko Widodo untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri.
Salah satunya dengan mengerem pemanfaatan anggaran belanja daerah Kota Semarang untuk pembelian produk yang tidak memiliki komponen dalam negeri.
Dan buah dari komitmennya itu, tercatat per tanggal 28 September 2022, tak kurang dari 543,3 milyar rupiah telah berhasil digelontorkan Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan belanja produk dalam negeri.
Tak berhenti sampai di situ, dengan komitmen yang tinggi untuk mendukung semangat Presiden Jokowi dalam meningkatkan belanja produk dalam negeri, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut juga melakukan terobosan di sektor pelayanan publik dengan membuka gedung pelayanan terpadu P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
Hendi pun hadir secara langsung untuk meresmikan pembukaan gedung pelayanan P3DN itu, Sabtu (1/10).
Hendi menargetkan, adanya gedung pelayanan terpadu P3DN mampu mendorong lompatan penggunaan produk dalam negeri, baik di lingkungan pemerintah, maupun swasta.
Melalui pelayanan P3DN yang disediakan Pemerintah Kota Semarang, dirinya pun ingin mendorong lebih banyak keterlibatan UMKM dalam belanja pemerintah, khususnya di Kota Semarang.
Hal itu dilakukan dengan lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya program 'E-Katalog Lokal' yang juga dapat diakses dalam gedung pelayanan P3DN tersebut.
"Jadi E-Katalog Lokal ini sebenarnya adalah sistem dimana UMKM berpeluang besar untuk bisa ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Untuk itu sesuai arahan pak Presiden, kami berkomitmen untuk melibatkan banyak UMKM dalam sistem E-Katalog Lokal ini," terang Hendi.
“Untuk saat ini sudah ada 1.477 produk di E-Katalog Lokal Kota Semarang dan akan kami terus dorong untuk bisa lebih banyak UMKM yang terlibat," imbuhnya.
Maka dari itu Hendi pun menegaskan bahwa keberadaan gedung layanan P3DN sangat erat kaitannya dengan upaya mendorong keterlibatan UMKM dalam E-Katalog Lokal.
Pasalnya dalam gedung layanan yang diresmikan tersebut terdapat 22 layanan untuk memuluskan UMKM bisa masuk ke dalam sistem E-Katalog Lokal, baik itu pelayanan perizinan usaha, hingga pengajuan SNI.
"Jadi dengan adanya gedung pelayanan P3DN, pelaku UMKM cukup datang ke sini untuk bisa mengurus keperluannya. Misalnya ingin memasukan produknya di E-Katalog Lokal, tapi belum punya izin usaha, bisa langsung mengurus di sini. Termasuk yang lainnya juga, karena di gedung ini sudah ada 22 layanan lengkap," terang Wali Kota Semarang tersebut.
Wali Kota Semarang Mba Ita Tidak Hadiri Panggilan KPK, Minta Dijadwal Ulang
Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadwalkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita, diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang
