Tinjau GGCP, Komisi VII DPR Minta Akses Pupuk untuk Petani Dipermudah
- Dokumentasi Pupuk Indonesia.
VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komiisi VII DPR RI ke Gresik Gas Cogeneration Plant (GGCP), di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Tifatul menyampaikan, kunjungan ini dalam rangka melihat kinerja PT Pupuk Indonesia Utilitas (PI Utilitas) dan memastikan subsidi gas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola pupuk dapat dengan mudah diperoleh masyarakat, khususnya petani.
“PT Pupuk Indonesia Utilitas ini kan mendapatkan pasokan gas bersubsidi dari pemerintah dengan harga 6 USD per barrel. Oleh karena itu, kita ingin pupuk ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Pupuk ini jangan sampai sulit diperoleh rakyat, jangan sampai rakyat justru berhadapan dengan mafia-mafia pupuk." tutur Tifatul usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke GGCP, di Gresik, Jatim, Kamis (15/9/2022).
Tifatul menambahkan, PI Utilitas kini sedang melaksanakan diversifikasi usaha, sehingga hal ini perlu dibahas lebih lanjut dalam Rapat dengar Pendapat di Komisi VII DPR RI di Senayan. “PT Pupuk Indonesia Utilitas ini kan bagian dari PT Pupuk Indonesia, anak perusahaan yang kinerjanya cukup bagus.
Mereka bisa menghasilkan listrik sampai 22 megawatt meskipun yang dipakai hanya sekitar 13 megawatt. Nanti akan kita bicarakan, ini sisanya akan dikemanakan. Dipakai di internal boleh, tetapi harus menghasilkan sesuatu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Komisi VII DPR RI berharap PI Utilitas ini akan terus berkembang, berekspansi sehingga menghasilkan produk yang lain yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita berharap ke depan, PT Pupuk Indonesia Utilitas ini tentu semakin besar karena kebutuhan masyarakat yang semakin besar. Baik dalam hal energy (energi), food (makanan) yang berasal dari hasil pupuk dan juga water (air),” pungkas Tifatul.
Sekjen DPR RI Tersangka Korupsi Rumah Dinas Gak Punya Mobil, Percaya Tidak?
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi pengadaan barang di rumah dinas, termasuk dengan enam orang lainnya.
