Persiapan Peresmian Provinsi Papua Tengah, Jajaran Pemkab Makin Solid
- Kemendagri
VIVA – Kelompok Kerja (Pokja) II Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) terus mendorong persiapan peresmian Provinsi Papua Tengah agar lebih matang. Untuk mewujudkannya, jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) se-wilayah Papua Tengah diharapkan lebih kompak dan senantiasa menjaga soliditas.
Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugiarto selaku Ketua Pokja II mengatakan, jajaran Pemkab terus dipacu untuk mengoptimalkan persiapan peresmian provinsi baru. Bahkan, kata dia, jajaran Pemkab juga telah sepakat akan membentuk tim persiapan peresmian. Karenanya, dia meminta agar upaya tersebut terus dimatangkan.
Di sisi lain, dia menambahkan pada agenda kunjungan kerja di hari ketiga tersebut, Pokja II telah menyelesaikan beberapa verifikasi terhadap calon kantor sementara pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Setidaknya berdasarkan data yang dikantonginya, telah tersedia tempat untuk 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah. Bahkan tempat-tempat tersebut juga telah memenuhi persyaratan.
"Memang ada beberapa OPD yang masih perlu perbaikan. Di situ kita klasterkan ada 3, perbaikan ringan, sedang, dan berat. Dan memang hampir rata-rata posisinya perbaikan sedang," ujar Sugiarto dalam keterangan persnya saat berada di lokasi calon Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (7/9/2022).
Dia berharap, jajaran Pemkab Nabire dapat segera membantu perbaikan bakal kantor sementara OPD tersebut. Sebab, dalam berita acara yang telah ditandatangani jajaran Pemkab se-wilayah Papua Tengah, Pemkab Nabire bertugas untuk membantu perbaikan tempat tersebut.
"Bupati Nabire sudah mulai, saat hari kemarin sudah mulai perbaikan-perbaikan. Dan tadi sudah kita sampaikan kembali ke Pak Bupati, itu yang hari ini fokusnya (perbaikan tempat untuk OPD)," tambahnya.
Sugiarto berharap, jajaran Pemkab dapat terus melengkapi dokumen terkait maupun kelengkapan lainnya. Hal itu agar peresmian dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai jadwal. Ia menegaskan, Pokja II akan terus bekerja keras mengawal transisi DOB hingga peresmian provinsi terlaksana. Sebagai langkah cepat, Pokja II juga akan meninjau tempat dan lahan lainnya yang telah dihibahkan oleh masyarakat kepada pemerintah.Â
Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an
