Inovasi Layanan Pertanahan Guna Tingkatkan Minat Masyarakat
- Kementerian ATR/BPN
VIVA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Medan pada Selasa (12/07/2022). Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN meninjau loket layanan serta melakukan dialog dengan masyarakat pemohon yang hadir.
Hadi Tjahjanto melihat langsung sejumlah inovasi yang dilakukan Kantah Kota Medan dalam rangka mewujudkan layanan prima dan memudahkan masyarakat.
"Untuk pelayanan di sini sudah sangat bagus sekali karena banyak inovasi-inovasi yang dibangun," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Sebagai informasi, Kantah Kota Medan telah menyediakan tempat dengan konsep co-working space untuk mengunggah berkas pada aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan co-working space, masyarakat bisa mengurus layanan pertanahan secara mandiri, sehingga timbul rasa keingintahuan lebih kuat terkait proses berkas dari awal hingga akhir.
Selain itu, penyediaan co-working space guna mengurangi pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan pegawai Kantah, sehingga dapat dilakukan pencegahan gratifikasi dan transparansi layanan pertanahan.
Terdapat juga inovasi di layanan pemetaan partisipatif, yaitu langkah memetakan seluruh bidang tanah berikut dengan identitas pemohon dan alas haknya sehingga kecil kemungkinan akan ada penyerobotan. Layanan ini ditujukan untuk meminimalisir sengketa ataupun konflik pertanahan.
Dengan adanya sejumlah inovasi, Menteri ATR/Kepala BPN mengapresiasi jajaran Kantah Kota Medan, termasuk dalam hal fasilitasi kepengurusan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
"Pola pelayanan dengan tematik, memperhatikan hak asasi manusia, memberikan kemudahan, ini satu contoh yang sangat baik dari Sumatra Utara," ungkap Hadi Tjahjanto.
Dengan pola-pola inovasi yang dilakukan Kantah Kota Medan, Menteri ATR/Kepala BPN berharap hal tersebut dapat melayani masyarakat dengan baik serta memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.
"Sehingga masyarakat tertarik untuk secara mandiri mengurus sertipikatnya ke Kantor Pertanahan," tutur Hadi Tjahjanto.
Dari segala perbaikan dan inovasi yang dilakukan, Menteri ATR/Kepala BPN menekankan yang terpenting adalah tidak adanya praktik pungutan liar. Ia memperingatkan bahwa seluruh jajaran yang melakukan pungutan liar (pungli), akan ditindak dengan tegas.
"Yang paling penting adalah tidak ada pungli. Memang saya wanti-wanti kalau ada pungli laporkan saya, akan saya berhentikan," tegasnya.
Turut hadir dalam kunjungan kali ini, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Askani beserta jajaran.
Menteri Nusron Akui 60 Persen Konflik Pertanahan di Tanah Air Libatkan Oknum Kementeriannya
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid mengungkap sebanyak 60 % konflik pertanahan di Tanah Air diduga melibatkan oknum internal
