Kementerian ATR/BPN Tindak Penyelesaian Pertanahan Sumatra Utara
- Kementerian ATR/BPN
VIVA – Penyelesaian konflik pertanahan menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tak terkecuali beberapa persoalan pertanahan yang terjadi di Sumatra Utara, di antaranya konflik yang terjadi di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, serta konflik antara PT Perkebunan Nusantara II dengan masyarakat Desa Simalingkar dan Sei Mencirim.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN telah melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga. Dalam hal ini, telah dilakukan pertemuan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Staf Kepresidenan pada Jumat (08/07/2022).
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada Selasa (12/07/2022), Menteri ATR/Kepala BPN yang didampingi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP), R.B. Agus Widjayanto; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Askani; Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak; dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan (BB), Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, melihat kondisi lokasi menuju wilayah Desa Simalingkar dan Sei Mencirim.
"Saya ke sini dalam rangka melihat wilayah-wilayah yang berkasus, karena saya tidak hanya melihat di atas meja saja, saya coba lihat di lapangan," ujar Hadi Tjahjanto saat dimintai keterangan terkait kunjungan kerjanya kali ini.
Menurutnya, ketika ia berkunjung ke lapangan, memudahkan dalam hal memperoleh informasi ketimbang hanya berdasarkan laporan. Dengan informasi yang didapat langsung di lapangan, ia pun dapat segera menindaklanjuti penyelesaian konflik tersebut.
"Dengan saya mendapatkan informasi yang jelas, nanti akan segera kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
"Yang jelas di kantor dengan di lapangan beda, sehingga harus turun ke lapangan, lihat objek, dan tentunya saya bicara dengan masyarakat juga untuk bisa menyelesaikan kasus yang ada di Medan," pungkasnya.
Turut hadir dalam kunjungan kerja kali ini, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Perubahan Iklim Melemahkan Ekonomi dan Keamanan Perempuan, Menurut Komnas
Komnas Perempuan melihat krisis iklim berdampak signifikan terhadap perempuan, terutama meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dan kemiskinan.
