Johan Rosihan Desak Pemerintah Atasi Penyakit Mulut-Kuku Ternak
- DPR RI
VIVA – Menanggapi temuan 1.649 sapi ternak yang terpapar penyakit mulut-kuku (PMK) di Jawa Timur dan Aceh, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah agar cepat tanggap mengatasi sekaligus menekan penyebaran PMK di Indonesia.
“Saya menilai pemerintah gagal melakukan deteksi dini PMK, padahal ini merupakan penyakit hewan menular yang paling ditakuti di dunia karena kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sangat besar," tutur Johan dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (12/5/2022).
Demi menjaga keamanan pangan nasional terutama jelas momen Idul Adha, ia mendorong pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan isolasi sentra peternakan setingkat kabupaten dan kota yang telah menjadi suspect PMK. Tidak hanya itu, ia meminta isolasi diperluas pada daerah yang berisiko tinggi seperti daerah yang berbatasan dengan negara yang belum bebas PMK, serta daerah pelabuhan di berbagai wilayah yang menerima pasokan ternak.
Jika PMK ini tidak ditangani dengan tepat, menurut politisi Fraksi Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu, akan menjadi ancaman. Dirinya menerangkan wabah ini dikenal sebagai airbone desease. Di mana, PMK akan meningkatkan risiko abortus dadakan di antara ternak-ternak produktif. Sehingga, pertumbuhan populasi ternak Indonesia berpotensi turun drastis.
“Kasus PMK yang ditemukan di Jawa Timur dan Aceh mestinya mampu meningkatkan kewaspadaan dini secara nasional dan harus tingkatkan monitoring di seluruh daerah demi menjaga keamanan pangan nasional. Kami mengingatkan bahwa wabah PMK ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita duga, situasi ini akan memukul usaha peternakan rakyat sehingga upaya pengamanan maksimal terhadap usaha peternakan rakyat harus segera diprioritaskan," pungkas Johan.
DPR Minta Kapolda Tutup Semua Tambang Ilegal di Sumbar: Siapapun Bekingnya, Sikat!
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono untuk menutup semua tambang ilegal di Ranah Minang
