Saleh Daulay Minta Presiden Turun Tangan Tangani PT SMGP di Madina
- Dok. DPR.
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk segera menangani persoalan kebocoran pipa gas PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
Insiden ini nyata-nyata telah merugikan dan membahayakan warga sekitar. Ada puluhan korban yang dirawat di rumah sakit akibat menghirup gas beracun dari pipa yang bocor.
“Keselamatan warga masyarakat harus menjadi prioritas utama. Mereka di sana tidak paham apa yang dilakukan PT SMGP. Tapi kalau ada yang keracunan, mereka pasti panik,” tegas Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (25/4/2022).
Menurut politisi PAN tersebut, kejadian ini sudah beberapa kali terjadi. Seakan tidak belajar dari insiden sebelumnya, kejadian serupa terus berulang. Warga sekitar yang tinggal di kisaran Sorik Merapi pasti khawatir. Mereka trauma dan ketakutan setiap saat. Tentu kerugian psikologisnya tidak bisa dibayar dengan apa pun.
“Dulu (pipa gas) juga pernah bocor. Saya sempat berkunjung ke sana. Silaturrahim dan melihat kondisi masyarakat. Pipa-pipa yang mengalirkan gas dari panas bumi di sana sangat besar-besar. Bayangkan, kalau itu bocor. Pasti akan membahayakan jiwa dan keselamatan warga,” kata Saleh.
Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya melakukan evaluasi, pengawasan, dan audit terhadap kinerja PT SMGP. Jangan karena berharap mendapatkan energi terbarukan, pemerintah lupa pada keselamatan warga. Energi tentu sangat penting, tetapi kenyamanan dan ketenangan masyarakat jauh lebih penting.
“Mengingat pentingnya hal ini, saya meminta agar Presiden Jokowi turun tangan. Di wilayah-wilayah lain, presiden sering turun tangan juga. Saya yakin, presiden pasti akan mau memperhatikan dan menyelesaikan masalah ini,” tandas Saleh.
“Lagian, kalau ada yang salah, PT SMGP-nya ditutup saja dulu. Kalau semua sudah dinyatakan aman, baru nanti dipikirkan kelanjutannya. Jangan buru-buru balik modal dan cari untung. Sekali lagi, keselamatan warga harus di atas segalanya,” tutup legislator dapil Sumut II itu.
Mendesak! Komisi IX DPR Usul RUU Ketenagakerjaan Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Ada beberapa klaster dalam revisi RUU Ketenagakerjaan yang perlu direvisi.
