Dukung Agribisnis di Sulut, Kementan dan DPD Gelar FGD di Tomohon
VIVA – Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD).
FGD yang berlangsung di Show Window Kakaskasen Tomohon, Senin (18/10) bertemakan "Pengembangan Agri Bisnis Bunga Krisan Tomohon Menuju Ekspor", menghadirkan Walikota Tomohon Caroll J.A Senduk, SH, Anggota Komite II DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP, Kepala Puslitbang Pertanian Dr. Ir. Muhammad Taufic, MSc.
Dalam sambutannya, Walikota Tomohon Caroll J.A Senduk, SH memberikan apresiasi kepada Kementan RI bersama DPD RI yang terus berupaya bersama Pemerintah Kota Tomohon dalam pengembangan budidaya bunga krisan.
Bahkan memprogramkan Kota Tomohon sebagai salah satu daerah pengembangan bunga krisan. Kepala Puslitbang Kementan Dr. Ir. Muhammad Taufic menjelaskan pemenuhan akan kebutuhan pasar ekspor bungan krisan ke berbagai negara. Terlebih di Japan membutuhkan 5 Miliar bunga krisan per tahun, sedangkan Kota Tomohon baru menghasilkan 5 juta.
Dalam sambutan dan pemaparan materi, Anggota Komite II DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mengatakan sebagai wakil daerah akan terus berupaya menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah, termasuk untuk pengembangan agribisnis bunga krisan Kota Tomohon Sulawesi Utara sebagai komoditi Ekspor.
Senator Stefanus Liow mengatakan bahwa pihaknya mendukung sinergitas Kementan RI, Pemprov Sulut dan Pemkot Tomohon program ekspor bunga krisan Tomohon serta mendukung Kementan RI untuk menjadikan Kota Tomohon sebagai pusat pengembangan benih bunga krisan.
Selain itu, Senator SBANL sapaan Anggota DPD RI dan MPR RI Dapil Sulut meminta Kementan RI untuk pengembangan sarana dan prasarana pengembangan bunga krisan Tomohon.
Hadir juga sebagai Narasumber Dr.Ir. M Prama Yufdy, MSc, Dr Ir Fitri Rachmanati, Dr Erniawati Diningsih, petani pengusaha dan asosiasi bunga Tomohon.
Dituding Ruwet dan Bertele-tele, Pemerintah Pangkas Birokrasi Penyaluran Pupuk Subsidi
Pemerintah resmi mempermudah prosedur penyaluran pupuk subsidi. Hal ini dilakukan karena berbelit-belitnya birokrasi untuk penyaluran pupuk subsidi kepada para petani.
