Kapasitas Pemerintah dalam Pelayanan Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19
- LAN
VIVA – Reformasi tata kelola pasca Covid-19 harus beradaptasi dengan era pemerintahan kolaboratif yaitu proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, atau publik dan swasta untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrsi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara konferensi internasional The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) yang mengangkat tema “Transforming Post Covid-19 Governance in Dynamic Society: Inclusivity, Accountability, Sustainability, Digitalization, Senin (18/10).
Ia menambahkan, pemerintah telah menetapkan 5 agenda prioritas tahun 2019-2024 yaitu percepatan pembangunan insfrastruktur, pembangunan SDM, percepatan investasi, pengelolaan Reformasi Birokrasi yang responsive melayani publik serta pengelolaan APBN untuk kesjahteraan masyarakat.
“Namun target tersebut tidak dapat berjalan mulus dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sehingga menyebabkan rencana pemerintah mengalami hambatan di berbagai aspek, di aspek keuangan misalnya, selama pandemi covid-19 terdapat penyesuaian anggaran hal ini tentu mempengaruhi realisasi kegiatan kementerian / lembaga,” ungkapnya.
Hal tersebut dikarenakan pemerintah tengah berfokus pada penanganan kesehatan dan perekonomian di masa pandemi saat ini, maka disinilah peran pemimpin transaksional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi, tandasnya.
Ia mengungkapkan, Tak hanya kepemimpinan transaksional, pemerintahan kolaboratif juga dibutuhkan dalam rangka menyelaraskan unsur pentahelix yang terdiri dari sektor pemerintah, akademis, praktisi, media dan komunitas masyarakat, melalui kolaboratif ini diharapkan Indonesia mampu melalui krisis di masa pandemi saat ini
Dalam laporannya, Ketua STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin menyampaikan kegiatan diskusi ilmiah internasional pada ICoGPASS III difokuskan pada proses governansi pasca pandemi dengan mempertemukan para akademisi di bidang administrasi dan ilmu sosial.
“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan sumbang pemikiran yang dapat mempercepat adaptasi governance setelah pandemi,” tandasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden IAPA, Prof. Dr. Agus Pramusinto mempertegas pemerintah perlu mendorong peningkatan kapasitas SDM aparatur serta digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik di masa kenormalan baru saat ini.
“Mengurangi pelayanan tatap muka dan dialihkan kepada pemanfaatan teknologi informasi, maka inovasi dan terobosan terkait digitalisasi birokrasi penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tambahnya.
Dalam kegiatan The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) ini mengundang narasumber internasional antara lain : General of the Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Philipines, Prof. Alex Brillantes, Jr. Dekan University Utara Malaysia Prof. Dr. Ahmad Murtadha M, Director of Female Campus Islamic University Uganda, Nabukeera Madinah S., Ph.D. dan Chief Director of the Public Policy Future Institute (PPFI), Korea Selatan Prof. Dr. Young Hoon Ahn. Selain itu dalam parallel section yang dibagi menjadi 23 room, diisi oleh paparan hasil penelitian yang mengusung tema akuntabilitas, inklusif, digitalisasi, dan keberlanjutan, lebih dari 200 hasil penelitian dipaparkan dalam kegiatan ini.
