Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Jokowi Beri Dua Jempol untuk Risma
VIVA – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas beroperasinya Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Surabaya.
Presiden menilai, PSEL di Kota Surabaya merupakan pengolahan sampah paling cepat dari 7 daerah yang ditunjuk Presiden.
Padahal, menurut Presiden, mewujudkan pengolahan sampah ramah lingkungan menjadi energi listrik, tidak mudah. Sebab masih terdapat kendala regulasi, yang tidak mudah dihadapi.
“Tapi mantan Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini – red) dan Wali Kota yang sekarang memang bisa bergerak cepat. Saya acungi dua jempol,” kata Presiden saat meresmikan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Kota Surabaya (06/05).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait.
Presiden menyatakan, mewujudkan pengolahan sampah ramah lingkungan menjadi energi listrik, tidak mudah. Sejak menjadi Wali Kota Solo, dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, cita-cita itu belum terwujudkan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Presiden menerbitkan dua regulasi, yakni Perpres 16/2018 tentang Investasi, dan Perpres No. 35/2018 tentang Tarif Listrik.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, TPA Benowo sudah beroperasi sejak 2001. Saat itu, Pemkot Surabaya hanya mampu mengelola 1600 ton per hari dgn luas 37.4 hektar.
Kala itu, Pemkot di bawah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin pengolahan sampah yang efektif, dengan peran serta masyarakat ditingkatkan dengan 3R, reduce reduce dan recycle.
Sehingga itu dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo sampai dengan 20 persen. Tapi pemkot lebih ingin efektif lagi dengan kerjasama dengan PT Sumber Organik.
“Hasil kerja sama itu dapat menghasilkan listrik sebesar 11 megawat, yang 2 MW dari Power Plant Insya Allah yang 9 MW berasal dari klasifikasi power plant” katanya.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
