Konfederasi Pekerja Sampaikan Harapan untuk Direksi Baru BPJAMSOSTEK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi.
Sumber :

VIVA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik jajaran Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang baru.

Banyak harapan baik yang bakal dilakukan jajaran direksi anyar tersebut. Diantaranya, Ristadi berharap jajaran Direksi BPJAMSOSTEK bisa melakukan komunikasi serta dialog yang baik dengan setiap stakeholder yang sudah ada. Seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi peserta BPJAMSOSTEK. 

Kami ini representasi penanam saham utama di BPJAMSOSTEK selama ini memang komunikasi dilakukan pada momen-momen tertentu,” tegas dia. 

Yang kedua, lanjut Ristadi, BPJAMSOSTEK diharapkan berani melakukan peningkatan program-program  manfaat tambahan bagi peserta BPJAMSOSTEK. Seperti adanya program bantuan usaha bagi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apalagi seperti kita ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari dampak Pandemi Covid-19 dan mereka kesulitan secara ekonomi,” imbuhnya lagi. 

Disinggung mengenai pelayanan, Ristadi mengaku, pelayanan yang sudah ada harus diakui ada yang sudah baik dan masih ada yang perlu ditingkatkan. Salah satunya, BPJAMSOSTEK terus berupaya dalam berinovasi memberikan percepatan pelayanan kepada peserta khususnya di kantor - kantor cabang. 

Terkait isu dugaan korupsi di tubuh BPJAMSOSTEK, dari data yang didapatkan, Ristadi beranggapan hal tersebut terjadi karena penurunan nilai saham. Dirinya percaya, BPJAMSOSTEK diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola keuangan.

“Perekonomian saat ini lagi drop, karena dampak pandemi kemudian saham mengalami penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Jadi ini memang ‘kecelakaan’ investasi saham dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, saham-saham yang dimiliki BPJAMSOSTEK kembali membaik,” tegasnya. 

Kendati demikian, lanjut dia, dirinya tetap menghormati proses yang tengah berlangsung dan menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Kejagung RI.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) K-Sarbumusi Eko Darwanto. Menurutnya, direksi baru ini merupakan formasi yang cukup sempurna. Karena dari tujuh itu, empat diantaranya dari luar dan tiga di dalam (internal) maka itu akan mempercepat proses move on alias transformasi menjadi lebih lincah.

"Ke depannya ini kan tantangannya lebih besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dituntut untuk tetap memberikan pelayanan cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan kepada teman peserta yang ingin melakukan klaim.

Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu memberikan tantangan kepada manajemen yang baru untuk bagaimana mensinergikan program baru dengan program yang lain," beber dia dalam pertemuan antara Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dengan konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia pada Jumat (19/3/2021).

Terkait pelayanan, lanjut Eko, saat ini cukup baik bahkan lebih bagus karena ada lapak asik online. Itu memberikan suatu manfaat yang sangat baik dan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan terobosan-terobosan anyar. 

“Terkait kasus dugaan korupsi, saya kira kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. Seperti apa sebenarnya, jangan sampai kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri, harus dilihat secara dalam terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang pernah menjabat sebagai Dewas BPJAMSOSTEK selama lima tahun, ini adalah sebagai risiko bisnis," tegasnya.

Portofolio BPJAMSOSTEK, sambungnya, itu memperbolehkan menggunakan dana ini untuk bertransaksi di saham dan reksadana dan sudah sesuai dengan undang undang yang ada.

“Kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola liar, karena akan merusak tatanan semua. Siapa yang mempunyai dana sekitar sekitar Rp 500 triliun? Saya kira ini akan berbahaya jika kerja Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara objektif akan mengguncang pasar modal," tandasnya.

Ditolak Berobat Pakai BPJS, Agus Salim kembali Minta Donasi ke Pratiwi Noviyanthi

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pertemuan Direksi dengan para Konfederasi Serikat Buruh ini merupakan sebagian dari pengenalan pada stakeholder utama serta dibukanya jalur komunikasi yg konstruktif untuk kerjasama di kemudian hari.

“Kami akan selalu transparan, karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling bekerjasama, maka harus ada kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka kami akan lebih mudah dalam bekerja dan tidak dicurigai”, ucap Anggoro.

BPJS Jadi Syarat Bikin SIM per November 2024, Kalau Masih Nunggak Iuran?

Kemudian Anggoro juga menyampaikan target BPJS Ketenagakerjaan ke depannya. “Jelas kita akan memperbanyak kepesertaan atau coverage. Saat ini kepesertaan baru 30% dari total pekerja Indonesia. maka target kita menuju ke angka lebih dari 50% kepesertaan dari total pekerja Indonesia," jelas Anggoro.

Selain itu, lanjut Anggoro, BPJAMSOSTEK akan memperbaiki pelayanan. Itu yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. “Kita juga akan memperbaiki bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJS Ketenagakerjaan”, tutupnya.

Syarat Baru Bikin dan Perpanjang SIM per November 2024, Harus Punya Kartu Ini
Diskusi publik yang diselenggarakan di Kantor Bupati Manggarai Barat

Serahkan Hasil Kajian, Ombudsman RI: Terdapat Disharmonisasi Regulasi Jamsostek

Penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi konsen Ombudsman Republik Indonesia untuk terus dioptimalkan.

img_title
VIVA.co.id
8 November 2024