Menjadi aktivis sejak muda, AM Fatwa menjalani kehidupannya sebagai politikus dan wakil rakyat yang kritis dan konsisten.

Andi Mappetahang Fatwa atau lebih dikenal dengan panggilan AM Fatwa merupakan seorang aktivis dan politikus yang melawan penguasa otoriter dan membela kebebasan berpendapat rakyat hingga akhir hayatnya.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1939 ini adalah seorang yang dikenal memiliki sikap yang kritis terhadap rezim Orde Lama dan Orde Baru. Tak heran jika dirinya kerap kali berurusan dengan hukum dan masuk penjara.

AM Fatwa sebelumnya berkuliah Fakultas Dakwah di IAIN Jakarta, bahkan merangkap kuliah di fakultas Publistik Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Setelah itu, ia lanjutkan S1 di Fakultas Ketatanegaraan & Ketataniagaan di UNTAG Surabaya.

Di usianya yang cukup muda, AM Fatwa sudah aktif dalam banyak organisasi seperti HMI, PII, GPII, KAHMI, Muhammadiyah, Front Pemuda, Badan Kerjasama Pemuda Militer (BKSPM), Front Nasional, Front ANti Komunis dan lainnya.

AM Fatwa pernah mendapatkan beasiswa berupa ikatan dinas dari ALRI, ia juga menjabat Ketua Koprs Pelajar Calon Perwira AL Komisariat Jakarta.

Pengalamannya semakin matang dengan mengikuti Sekolah Dasar Perwira Komando (Sedaspako) V/1967 KKO AL, tapi ia hanya menjadi Imam Tentara yang ditempatkan sebagai Kepala Dinas Rohani Islam Pusat Pendidikan Tamtama. Ia juga pernah membantu Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin dalam bidang agama dan politik.

Dengan sikapnya yang 'memberontak' terhadap rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru, ia pernah beberapa kali keluar masuk penjara dan rumah sakit. Ia bahkan pernah divonis 18 tahun penjara, tapi saat itu ia mendapatkan amnesti dalam beberapa kasusnya.

AM Fatwa menjadi salah satu yang ikut mendeklarasikan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) mewakili Pelajar Islam Indonesia (PII). Ia pernah diangkat menjadi Ketua Bidang Pembinaan Rohani Golkar DKI tahun 1976, meski ia berstatus sebagai PNS Pemda DKI saat itu.

Tahun 1993, AM Fatwa diangkat menjadi Staf Khusus untuk Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh Tarmizi Taher yang dilanjutkan oleh Quraish Shihab saat pemerintahan Soeharto.

Meski masuk dalam lingkaran pemerintah, AM Fatwa tetap kritis dan menjadi salah satu tokoh yang menggulirkan gerakan reformasi, hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Jauh sebelumnya, ia juga bersama teman-temannya membuat petisi 50 terhadap Soeharto yang dianggap otoriter.

Setelah Soeharto lengser, pada tahun 1999, dan lahirnya Era Reformasi, AM Fatwa, Amien Rais, dan yang lainnya mendirikan Partai Amanat Nasional. Ia terpilih menjadi salah satu ketua DPP PAN untuk periode 1998-2005. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua MPP PAN dan Dewan Kehormatan PAN.

Pada hajatan pemilu legislatif, AM Fatwa terpilih menjadi Anggota DPR RI dari PAN pada pemilu 1999. Setelah itu, ia menjabat Wakil Ketua DPR RI, kemudian menjadi Wakil Ketua MPR RI. Bahkan ia pada pemilu berikutnya, ia menjadi Anggota DPD RI dari DKI Jakarta.

Sepak terjang kekritisannya dalam kesetiaanya terhadap negara, ia mendapatkan beberapa penghargaan, seperti tanda kehormatan Bintang Maha Putera Adipradana oleh Presiden RI, gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Negeri Jakartan(UNJ), dan lainnya.

Bahkan ia pernah mengukir beberapa rekor yang membuat MURI memberinya tiga kali penghargaan di antaranya, Anggota Parlemen paling produktif menulis buku, pledoi terpanjang di Pengadilan Negeri, dan upaya merintis penggunaan Hak Bertanya Anggota DPD RI kepada Presiden tentang kebijakan 'Mobil Murah'.

Selain itu, AM Fatwa terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI yang terlama antara 2012-2017. Ia juga dikenal sebagai penulis buku, kurang lebih 29 buku sudah ia terbitkan.

Pada 14 Desember 2017, AM Fatwa menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 78 tahun. Ia meninggal setelah sebelumnya menderita sakit Lever stadium 4. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. (AA/DN) (Photo: dpd.go.id)


KELUARGA
Istri : Noenoeng Noerdjanah
Anak : 5 Orang

PENDIDIKAN
Sarjana Muda (BA), IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1963.
Sarjana Muda (BA) Publisistik, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, 1964.
S1 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas 17 Agustus (Untag), Surabaya/Jakarta 1970.
Kursus Staf dan Kepemimpinan Pegawai Pemda DKI Jakarta, 1975.
Latihan Militer di Sekolah Dasar Perwira K|Omando (Sedaspako) KKO-AL (Marinir), Surabaya, 1966.
Kursus Pelatihan Manajemen di LPPM, Jakarta, 1979/1980.

KARIER
Imam Tentara, Wakil Kepala Dinas Rohani Islam KKO-AL (Marinir) Komando Wilayah Timur di Surabaya, 1967-1970
Kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Politik Pemda DKI Jakarta/Staf Khusus untuk masalah-masalah agama dan politik Gubernur Ali Sadikin, 1970-1979
Staf Khusus Menteri Agama Tarmizi Taher, 1996-1998
Wakil Ketua DPR RI periode 1999-2004
Wakil Ketua MPR RI periode 2004-2009
Anggota DPD RI dari DKI Jakarta periode 2009-2014
Anggota DPD RI dari DKI Jakarta periode 2014-2019
Ketua Badan Kehormatan DPD RI periode 2012-2017

PENGALAMAN ORGANISASI
Pelajar Islam Indonesia (PII), sejak 1957, dari tingkat Cabang, dan Pengurus Besar, Kini Dewan Penasehat Perhimpunan Keluarga Besar PII.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sejak 1960, dari Komisariat, Cabang, dan Pengurus Besar. Kini Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI).
Muhammadiyah, sejak 1959, mulai dari Ranting, Cabang, dan Pimpinan Pusat. Kini Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sejak 1993, mulai dari Penasihat Orsat, Orwil, hingga kini sebagai Dewan Pakar Pengurus.
Front Nasional Pembebasan Irian Barat di Sumbawa, 1958-1959, selanjutnya aktif di Front Nasional Pusat, 1963-1964.
Badan Kerjasama Pemuda Militer (BKSPM) di Sumbawa dan Pusat, 1958-1961.
Badan Kerjasama Ulama Militer (BKS-UM) Jakarta Raya.
Front Pemuda Pusat, 1961-1962.
Ketua Senat Corps Pelajar Calon Perwira ALRI (Corps PT PAL), se-Indonesia, 1962-1963.
retaris Perserikatan Organisasi-Organisasi Pemuda Islam seluruh Indonesia (PORPISI), Organisasi Konfederasi Tingkat Pusat, 1963-1964.
Penandatangan deklarasi berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), 20 Oktober 1964.
Sekretaris Umum Badan Amal Muslimin, Organisasi konfederasi Ormas-ormas Islam tingkat pusat, 1976-1977. Badan Amal Muslimin adalah mediator dan fasilitator berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, juga anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat 1975-1979.
Penandatangan Petisi 50, 1980. Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50, 1980-1996.
Dewan Penasihat Alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Sekjen MTQ Nasional V/1972 di Jakarta, kemudian menjadi Ketua Umum Provinsi DKI 1973-1979, selanjutnya mempersiapkan konsep pelembagaan MTQ Nasional hingga terbit SK Bersama Menag dan Mendagri tentang pembentukan LPTQ Nasional.
Ketua Umum Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI 1976-1979.
Ketua II Korps Muballigh Indonesia, pimpinan Sjafruddin Prawiranegara, 1983-1984.
Ketua Korps Muballigh Muhammadiyah DKI, 1977-1999.
Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Pusat.
Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB) Pusat.
Mendirikan dan memimpin beberapa Yayasan Pendidikan dan Sosial, antara lain Yayasan Putra Fatahillah dan Yayasan Pondok Karya Pembangunan sebagai proyek monumental dari Pemda DKI.
Pendiri dan Deklarator Partai Amanat Nasional tingkat Pusat.
Ketua DPP PAN periode 1998-2005
Wakil Ketua MPP PAN Periode 2005-sekarang

PENGHAGAAN
Pegawai Negeri dan Politisi Berkepribadian, DPP KNPI 1999
Bintang Maha Putera Adipradana, Presiden RI, 2008
Pejuang Anti Kezaliman, Presiden Iran, 2009
Doktor Horis Causa, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 2009
Anggota Parlemen Paling Produktif Menulis buku, MURI, 2004
Penghargaan atas Pledoi Terpanjang di Pengadilan Negeri, MURI, 2004
Gelar Kehormatan Marga Ginting, Tokoh Adat Brastagi, 1999
Marga Harahap, Masyarakat Adat Padang Sidempuan, 2001
Gelar Tumenggung Alip Jaya dari Adat Keratuan Paksi Pak Skala Brak, Kerajaan Tua Lampung, 2006
Gelar Kanjeng Pangeran Notohadinagoro, Pakubuwono XII, 2002

KARYA
Dulu Demi Revolusi, Kini Demi Pembangunan, eksepsi di pengadilan (1985)
Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili, pembelaan di pengadilan (1986, cetakan kedua 2000)
Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim, pidato pada acara pembebasan di penjara Cipinang (1994)
Islam dan Negara (1955)
Menggugat dari Balik Penjara (1999)
Dari Mimbar ke Penjara (1999)
Satu Islam Multipartai (2000)
Demokrasi Teistis (2001)
Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa (2003)
Kampanye Partai Politik di Kampus (2003)
PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa (2003)
Dari Cipinang ke Senayan (2003)
Catatan dari Senayan (2004)
Problem Kemiskinan, Zakat sebagai Solusi Alternatif (bersama Djamal Doa dan Aries Mufti, 2004)
PAN Menyongsong Era Baru, Keharusan Reorientasi (2005)
Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional (2005)
Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme (2006 & 2007)
Khutbah-Khutbah Politik AM Fatwa di Masa Orde Baru (2007)
Satu Dasawarsa Reformasi-Antara Harapan dan Kenyataan (2008)
Grand Design Penguatan DPD RI (2009), Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (2009), Pendidikan Politik Bernegara dengan Landasan Moral dan Etika (2009). Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Paten Suatu Golongan (2010). Transisi Demokrasi di Atas Hamparan Korupsi: Buah Pikir Reflektif Atas Carut Marut Reformasi (2013), Meretas Jalan Membentuk Karakter (2013). Mobil Murah dan Kemacetan Jakarta (2014). Mengatasi Banjir Jakarta: Diangkat dari Dialog Bersama Warga (2015), Pahlawan Nasional KH Noer Alie (2016), Menggugat Kereta Cepat Api Jakarta-Bandung (bersama Ayi Hambali, 2017).