Beranda Login
img_title

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.

akademisi
3 Februari 1956
s/d
Sekarang
img_title img_title
Mengabdi puluhan tahun di lingkungan Universitas Diponegoro, dosen ilmu hukum ini terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Arief Hidayat lahir di Semarang, Jawa Tengah, 3 Febuari 1956. Ayah dari dua orang anak ini merupakan ahli hukum Indonesia. Dia seorang akademisi murni yang menghabiskan pengabdiannya di dunia kampus.

Masa sekolah SD, SMP, dan SMA-nya diselesaikan di Semarang. Kemudian, Arief melanjutkan pendidikan S1-nya di Falkultas Hukum Universitas Diponogoro (Undip), Semarang, tahun 1980. Empat tahun berselang, ia kembali melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur.

Arief mengawali kariernya setelah menggondol sarjana hukum menjadi staf pengajar di Falkultas Hukum Undip. Selama berkarier ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam dunia pendidikan sebagai pengajar. Tahun 2006 pun Arief melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas Diponogoro bidang Ilmu Hukum.

Karier Arief sebagai pengajar terus menanjak, ia menjadi guru besar Falkultas Hukum Undip. Pada 4 Maret 2013, Arief terpilih sebagai hakim konstitusi untuk waktu lima tahun.

Dia menggantikan kursi hakim Moh. Mahfud MD. Dalam pemilihan pimpinan, dia terpilih sebagai wakil ketua. Puncaknya, pada tahun 2015, Arief terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2015-2017, menggantikan Hamdan Zoelva yang sudah habis masa jabatannya.

PENDIDIKAN
SD, SMP, SMA di Semarang
S1 - Fakultas Hukum UNDIP - 1980
S2 - Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNAIR - 1984
S3 - Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP–2006

KARIER
Dosen Fakultas Hukum UNDIP
Dosen Program Magister Ilmu Hukum (S2 Ilmu Hukum) UNDIP
Dosen Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP
Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNDIP
Dosen Program Doktor Ilmu Lingkungan UNDIP
Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Program S2 dan S3 di berbagai PTN/PTS di Indonesia
Pengajar Kursus-kursus Amdal, Audit Lingkungan PPLH UNDIP
Pengajar Kursus-kursus Teknik Perundang-Undangan di UNDIP
Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi - KEMDIKBUD RI
Anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD RI
Anggota hakim Mahkamah Konstitusi RI, 2013-2018
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 2013-2015
Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 2015-2017


Berita Terkait
Freddy-Sobar Ungkit Syarat Dukungan Peserta Pilkada Kaimana di Sidang MK

Freddy-Sobar Ungkit Syarat Dukungan Peserta Pilkada Kaimana di Sidang MK

Nasional

17 Januari 2025
MK Sarankan KPU Tak Gunakan Nomor Urut dalam Pilkada

MK Sarankan KPU Tak Gunakan Nomor Urut dalam Pilkada

Politik

17 Januari 2025
Ketua MK Heran Cabup-Cawabup Bogor Terbelah Minta Lanjut dan Setop Gugatan

Ketua MK Heran Cabup-Cawabup Bogor Terbelah Minta Lanjut dan Setop Gugatan

Nasional

17 Januari 2025
LSI Denny JA: Pilkada Sebaiknya Ikuti Aturan Pilpres Baru yang Diputus MK

LSI Denny JA: Pilkada Sebaiknya Ikuti Aturan Pilpres Baru yang Diputus MK

Politik

16 Januari 2025
Mario-Richard Minta MK Batalkan Kemenangan Edi-Weng di Pilbup Mabar, Beberkan Kecurangannya

Mario-Richard Minta MK Batalkan Kemenangan Edi-Weng di Pilbup Mabar, Beberkan Kecurangannya

Politik

14 Januari 2025
Menko Yusril Sebut MK Berpeluang Batalkan Parliamentary Threshold

Menko Yusril Sebut MK Berpeluang Batalkan Parliamentary Threshold

Politik

14 Januari 2025
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Mangkir di Sidang Perdana Pemakzulan

Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Mangkir di Sidang Perdana Pemakzulan

Dunia

14 Januari 2025
Sempat Sakit, Anwar Usman Kembali Menyidangkan Sengketa Pilkada 2024

Sempat Sakit, Anwar Usman Kembali Menyidangkan Sengketa Pilkada 2024

Politik

13 Januari 2025
Megawati Sindir MK: Saya yang Bikin, Sekarang Dijadikan ’Mainan’

Megawati Sindir MK: Saya yang Bikin, Sekarang Dijadikan ’Mainan’

Politik

10 Januari 2025
Pengacara: Presiden Yoon Siap Hadiri Sidang Pemakzulan Jika Syaratnya Terpenuhi

Pengacara: Presiden Yoon Siap Hadiri Sidang Pemakzulan Jika Syaratnya Terpenuhi

Dunia

10 Januari 2025
KPU: 21 Provinsi dan 275 Kabupaten/Kota Tetapkan Pemenang Pilkada 2024

KPU: 21 Provinsi dan 275 Kabupaten/Kota Tetapkan Pemenang Pilkada 2024

Politik

9 Januari 2025
Sidang Sengketa Pilkada di MK Ditargetkan Selesai pada 11 Maret 2025

Sidang Sengketa Pilkada di MK Ditargetkan Selesai pada 11 Maret 2025

Nasional

8 Januari 2025
Hari Ini MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Pilkada 2024, Ada Gugatan Risma di Pilgub Jatim

Hari Ini MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Pilkada 2024, Ada Gugatan Risma di Pilgub Jatim

Nasional

8 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold, Yusril: Pemerintah dan DPR Perlu Rumuskan Perubahan UU Pemilu

MK Hapus Presidential Threshold, Yusril: Pemerintah dan DPR Perlu Rumuskan Perubahan UU Pemilu

Nasional

4 Januari 2025
Sambut Baik Putusan MK, Partai Buruh Pede Usung Capres di Pemilu 2029

Sambut Baik Putusan MK, Partai Buruh Pede Usung Capres di Pemilu 2029

Politik

4 Januari 2025
MK Tolak Gugatan TOEFL Dihapus Jadi Syarat Lamar Pekerjaan dan Tes CPNS

MK Tolak Gugatan TOEFL Dihapus Jadi Syarat Lamar Pekerjaan dan Tes CPNS

Nasional

3 Januari 2025
MK Tolak Gugatan Hapus Kolom Beragama di Kartu Keluarga-KTP

MK Tolak Gugatan Hapus Kolom Beragama di Kartu Keluarga-KTP

Nasional

3 Januari 2025
MK Tolak Permohonan Warga Tak Beragama Diakui dalam Administrasi Kependudukan

MK Tolak Permohonan Warga Tak Beragama Diakui dalam Administrasi Kependudukan

Nasional

3 Januari 2025
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Politik

3 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold, Partai Ummat: Mengembalikan Cahaya Demokrasi

MK Hapus Presidential Threshold, Partai Ummat: Mengembalikan Cahaya Demokrasi

Politik

3 Januari 2025
Share :