Beranda Login
img_title

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.

akademisi
3 Februari 1956
s/d
Sekarang
img_title img_title
Mengabdi puluhan tahun di lingkungan Universitas Diponegoro, dosen ilmu hukum ini terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Arief Hidayat lahir di Semarang, Jawa Tengah, 3 Febuari 1956. Ayah dari dua orang anak ini merupakan ahli hukum Indonesia. Dia seorang akademisi murni yang menghabiskan pengabdiannya di dunia kampus.

Masa sekolah SD, SMP, dan SMA-nya diselesaikan di Semarang. Kemudian, Arief melanjutkan pendidikan S1-nya di Falkultas Hukum Universitas Diponogoro (Undip), Semarang, tahun 1980. Empat tahun berselang, ia kembali melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur.

Arief mengawali kariernya setelah menggondol sarjana hukum menjadi staf pengajar di Falkultas Hukum Undip. Selama berkarier ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam dunia pendidikan sebagai pengajar. Tahun 2006 pun Arief melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas Diponogoro bidang Ilmu Hukum.

Karier Arief sebagai pengajar terus menanjak, ia menjadi guru besar Falkultas Hukum Undip. Pada 4 Maret 2013, Arief terpilih sebagai hakim konstitusi untuk waktu lima tahun.

Dia menggantikan kursi hakim Moh. Mahfud MD. Dalam pemilihan pimpinan, dia terpilih sebagai wakil ketua. Puncaknya, pada tahun 2015, Arief terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2015-2017, menggantikan Hamdan Zoelva yang sudah habis masa jabatannya.

PENDIDIKAN
SD, SMP, SMA di Semarang
S1 - Fakultas Hukum UNDIP - 1980
S2 - Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNAIR - 1984
S3 - Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP–2006

KARIER
Dosen Fakultas Hukum UNDIP
Dosen Program Magister Ilmu Hukum (S2 Ilmu Hukum) UNDIP
Dosen Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP
Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNDIP
Dosen Program Doktor Ilmu Lingkungan UNDIP
Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Program S2 dan S3 di berbagai PTN/PTS di Indonesia
Pengajar Kursus-kursus Amdal, Audit Lingkungan PPLH UNDIP
Pengajar Kursus-kursus Teknik Perundang-Undangan di UNDIP
Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi - KEMDIKBUD RI
Anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD RI
Anggota hakim Mahkamah Konstitusi RI, 2013-2018
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 2013-2015
Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 2015-2017


Berita Terkait
Cagub Papua Matius Fakhiri Gugat Hasil Pilgub Papua ke MK: Menjalankan Konstitusi

Cagub Papua Matius Fakhiri Gugat Hasil Pilgub Papua ke MK: Menjalankan Konstitusi

Politik

17 Desember 2024
Sidang Pemakzulan Presiden Korsel Bakal Dimulai 27 Desember 2024

Sidang Pemakzulan Presiden Korsel Bakal Dimulai 27 Desember 2024

Dunia

16 Desember 2024
MK Diharapkan Bisa Adil dan Transparan terkait Permohonan Sengketa Pilkada Tarakan

MK Diharapkan Bisa Adil dan Transparan terkait Permohonan Sengketa Pilkada Tarakan

Nasional

14 Desember 2024
MK Tetap Terima Gugatan Pilkada meski Batas Waktu Pendaftaran Sudah Lewat

MK Tetap Terima Gugatan Pilkada meski Batas Waktu Pendaftaran Sudah Lewat

Nasional

13 Desember 2024
MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, Pilgub Sumut, Jateng dan Jatim Digugat

MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, Pilgub Sumut, Jateng dan Jatim Digugat

Nasional

12 Desember 2024
Gugat Hasil Pilkada Jateng dan Jatim, PDIP Beberkan Bukti Kecurangan TSM

Gugat Hasil Pilkada Jateng dan Jatim, PDIP Beberkan Bukti Kecurangan TSM

Politik

12 Desember 2024
Daftar 15 Pasangan Calon Kepala Daerah di Jatim Ajukan Sengketa Pilkada ke MK

Daftar 15 Pasangan Calon Kepala Daerah di Jatim Ajukan Sengketa Pilkada ke MK

Politik

12 Desember 2024
Gugat Hasil Pilgub Jatim ke MK, PDIP Heran Suara Risma-Gus Hans Nol di 3.900 TPS

Gugat Hasil Pilgub Jatim ke MK, PDIP Heran Suara Risma-Gus Hans Nol di 3.900 TPS

Politik

12 Desember 2024
Kubu Andika-Hendrar: Ada Keterlibatan Aparat-Kades di Pilkada Jateng

Kubu Andika-Hendrar: Ada Keterlibatan Aparat-Kades di Pilkada Jateng

Politik

12 Desember 2024
Andika Perkasa-Hendrar Prihadi Gugat Hasil Pilkada Jateng ke MK

Andika Perkasa-Hendrar Prihadi Gugat Hasil Pilkada Jateng ke MK

Politik

12 Desember 2024
Ada 252 Permohonan Perkara Pilkada di MK Termasuk Pilgub Sumatera Utara

Ada 252 Permohonan Perkara Pilkada di MK Termasuk Pilgub Sumatera Utara

Nasional

11 Desember 2024
Ketua MK Tegaskan Hakim Tak Bisa Diimingi-imingi untuk Pengaruhi Putusan Sengketa Pilkada

Ketua MK Tegaskan Hakim Tak Bisa Diimingi-imingi untuk Pengaruhi Putusan Sengketa Pilkada

Nasional

11 Desember 2024
Tim RIDO Daftarkan Gugatan Pilkada Jakarta ke MK Besok, Kubu Pram Doel Siapkan Tim Hukum

Tim RIDO Daftarkan Gugatan Pilkada Jakarta ke MK Besok, Kubu Pram Doel Siapkan Tim Hukum

Nasional

10 Desember 2024
Rasakan Anomali, Airin-Ade Putuskan Tak Gugat Pilkada Banten ke MK

Rasakan Anomali, Airin-Ade Putuskan Tak Gugat Pilkada Banten ke MK

Politik

10 Desember 2024
Ketua MK Pastikan Hakim yang Tangani Sengketa Pilkada Tak Punya Konflik Kepentingan

Ketua MK Pastikan Hakim yang Tangani Sengketa Pilkada Tak Punya Konflik Kepentingan

Nasional

9 Desember 2024
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada Awal Januari 2025

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada Awal Januari 2025

Nasional

9 Desember 2024
MK Terima 115 Gugatan Pilkada, 86 Perkara Bupati dan 29 Wali Kota

MK Terima 115 Gugatan Pilkada, 86 Perkara Bupati dan 29 Wali Kota

Politik

8 Desember 2024
Hasil Rekapitulasi KPU di Pilgub Bali: Koster-Giri Menang dengan Raih 1.413.604 Suara

Hasil Rekapitulasi KPU di Pilgub Bali: Koster-Giri Menang dengan Raih 1.413.604 Suara

Politik

8 Desember 2024
Jimly Dukung Tim RIDO Gugat Kecurangan ke MK: Tunjukkan Ada yang Tak Beres di Pilkada Jakarta

Jimly Dukung Tim RIDO Gugat Kecurangan ke MK: Tunjukkan Ada yang Tak Beres di Pilkada Jakarta

Politik

6 Desember 2024
Paslon Bisa Gugat Hasil Pilkada ke MK Maksimal 3 Hari Usai Pengumuman, Ini Syaratnya

Paslon Bisa Gugat Hasil Pilkada ke MK Maksimal 3 Hari Usai Pengumuman, Ini Syaratnya

Politik

6 Desember 2024
Share :