Beranda Login
img_title

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.

akademisi
3 Februari 1956
s/d
Sekarang
img_title img_title
Mengabdi puluhan tahun di lingkungan Universitas Diponegoro, dosen ilmu hukum ini terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Arief Hidayat lahir di Semarang, Jawa Tengah, 3 Febuari 1956. Ayah dari dua orang anak ini merupakan ahli hukum Indonesia. Dia seorang akademisi murni yang menghabiskan pengabdiannya di dunia kampus.

Masa sekolah SD, SMP, dan SMA-nya diselesaikan di Semarang. Kemudian, Arief melanjutkan pendidikan S1-nya di Falkultas Hukum Universitas Diponogoro (Undip), Semarang, tahun 1980. Empat tahun berselang, ia kembali melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur.

Arief mengawali kariernya setelah menggondol sarjana hukum menjadi staf pengajar di Falkultas Hukum Undip. Selama berkarier ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam dunia pendidikan sebagai pengajar. Tahun 2006 pun Arief melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas Diponogoro bidang Ilmu Hukum.

Karier Arief sebagai pengajar terus menanjak, ia menjadi guru besar Falkultas Hukum Undip. Pada 4 Maret 2013, Arief terpilih sebagai hakim konstitusi untuk waktu lima tahun.

Dia menggantikan kursi hakim Moh. Mahfud MD. Dalam pemilihan pimpinan, dia terpilih sebagai wakil ketua. Puncaknya, pada tahun 2015, Arief terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2015-2017, menggantikan Hamdan Zoelva yang sudah habis masa jabatannya.

PENDIDIKAN
SD, SMP, SMA di Semarang
S1 - Fakultas Hukum UNDIP - 1980
S2 - Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNAIR - 1984
S3 - Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP–2006

KARIER
Dosen Fakultas Hukum UNDIP
Dosen Program Magister Ilmu Hukum (S2 Ilmu Hukum) UNDIP
Dosen Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP
Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNDIP
Dosen Program Doktor Ilmu Lingkungan UNDIP
Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Program S2 dan S3 di berbagai PTN/PTS di Indonesia
Pengajar Kursus-kursus Amdal, Audit Lingkungan PPLH UNDIP
Pengajar Kursus-kursus Teknik Perundang-Undangan di UNDIP
Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi - KEMDIKBUD RI
Anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD RI
Anggota hakim Mahkamah Konstitusi RI, 2013-2018
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 2013-2015
Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 2015-2017


Berita Terkait
Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi

Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi

Politik

16 November 2024
MK Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi 'Setuju' dan 'Tidak Setuju'

MK Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi 'Setuju' dan 'Tidak Setuju'

Nasional

14 November 2024
Blak-blakan Alexander Marwata Gugat Pasal di UU KPK: Bisa jadi Alat Kriminalisasi ke Kami

Blak-blakan Alexander Marwata Gugat Pasal di UU KPK: Bisa jadi Alat Kriminalisasi ke Kami

Nasional

8 November 2024
Kecewa Putusan MK Soal UU Ciptaker, Apindo Soroti Banyaknya Perubahan Aturan Ketenagakerjaan

Kecewa Putusan MK Soal UU Ciptaker, Apindo Soroti Banyaknya Perubahan Aturan Ketenagakerjaan

Bisnis

7 November 2024
Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode

Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode

Nasional

7 November 2024
Kadin Indonesia Bentuk Satgas Terkait Putusan MK, Bamsoet Ungkap Perlunya UU Ketenagakerjaan Baru

Kadin Indonesia Bentuk Satgas Terkait Putusan MK, Bamsoet Ungkap Perlunya UU Ketenagakerjaan Baru

Bisnis

5 November 2024
Apindo Tegaskan Patuhi Putusan MK soal Judicial Review UU Cipta Kerja, Ada Tapinya

Apindo Tegaskan Patuhi Putusan MK soal Judicial Review UU Cipta Kerja, Ada Tapinya

Bisnis

1 November 2024
MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru Terpisah dari UU Ciptaker

MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru Terpisah dari UU Ciptaker

Nasional

1 November 2024
MK Tegaskan Masa PKWT Tak Lebih dari 5 Tahun

MK Tegaskan Masa PKWT Tak Lebih dari 5 Tahun

Nasional

1 November 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Ciptaker Partai Buruh, Ini 21 Pasal yang Diubah

MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Ciptaker Partai Buruh, Ini 21 Pasal yang Diubah

Nasional

31 Oktober 2024
Menkum Supratman Bicara Peluang Prabowo Tinjau Ulang Aturan Capim KPK

Menkum Supratman Bicara Peluang Prabowo Tinjau Ulang Aturan Capim KPK

Nasional

23 Oktober 2024
6 Mahasiswa di Lombok Jadi Tersangka Kasus Demo Kawal Putusan MK

6 Mahasiswa di Lombok Jadi Tersangka Kasus Demo Kawal Putusan MK

Nasional

15 Oktober 2024
MK Bilang Pembentuk UU Tidak Boleh Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Publik

MK Bilang Pembentuk UU Tidak Boleh Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Publik

Politik

12 September 2024
MK Tolak Gugatan Novel Baswedan Cs Terkait Batas Usia Pimpinan KPK

MK Tolak Gugatan Novel Baswedan Cs Terkait Batas Usia Pimpinan KPK

Nasional

12 September 2024
Pasca Demo Kawal Putusan MK, Belasan Mahasiswa di NTB Dipanggil Polisi

Pasca Demo Kawal Putusan MK, Belasan Mahasiswa di NTB Dipanggil Polisi

Nasional

10 September 2024
Segera Diterbitkan! KPU Sebut Revisi PKPU Pilkada Rampung Malam Ini

Segera Diterbitkan! KPU Sebut Revisi PKPU Pilkada Rampung Malam Ini

Nasional

25 Agustus 2024
KPU Ungkap Pasal-Pasal dalam PKPU Pilkada yang 'Dirombak' Ikuti Putusan MK

KPU Ungkap Pasal-Pasal dalam PKPU Pilkada yang 'Dirombak' Ikuti Putusan MK

Politik

25 Agustus 2024
PKPU Akomodasi Aturan MK, Mimpi Kaesang Maju di Pilkada 2024 Kandas

PKPU Akomodasi Aturan MK, Mimpi Kaesang Maju di Pilkada 2024 Kandas

Politik

25 Agustus 2024
Semakin Dekat, Kapan Waktu Pendaftaran Cagub-Cawagub Jakarta

Semakin Dekat, Kapan Waktu Pendaftaran Cagub-Cawagub Jakarta

Politik

25 Agustus 2024
Ridwan Kamil Optimis 12 Parpol KIM Plus Solid Dukung di Pilgub Jakarta: Kita Lihat 28 Agustus

Ridwan Kamil Optimis 12 Parpol KIM Plus Solid Dukung di Pilgub Jakarta: Kita Lihat 28 Agustus

Politik

24 Agustus 2024
Share :