Beranda Login
img_title

Febri Diansyah

aktivis
8 Februari 1983
s/d
Sekarang
img_title img_title
Mengasah ilmu yang diperoleh di kampusnya, pria asal Padang ini terjun ke dunia penegakan hukum. Dari aktivis anti korupsi hingga menjadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Semangat untuk memberantas korupsi telah memanggil Febri Diansyah untuk turut serta aktif sebagai aktivis anti korupsi. Korupsi bagi Febri adalah akar segala kejahatan. Maka tak heran sejak menjadi mahasiswa ia sudah terlibat kegiatan semacam ini.

Pria kelahiran Padang, 8 Februari 1983 ini kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2007. Ia mengambil hukum perdata, sementara teman-teman aktivis lainya lebih memilih hukum pidana dan tata negara. Saat itu, Febri memilih hukum perdata karena sedang ramai pembahasan tentang kontrak karya perusahaan-perusahaan multinasional yang mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Semasa kuliah, Febri aktif di organisasi Indonesia Court Monitoring (ICM), sebuah lembaga pengawasan peradilan di Yogyakarta. Alasan Febri mengikuti organisasi tersebut untuk mengasah ilmu hukumnya yang didapat di bangku kuliahnya.

Di sisi lain, Febri juga melihat ada beberapa orang lulusan hukum yang bukannya menegakkan hukum, tapi malah melindungi orang-orang bersalah. Hal tersebut membuat idealisme Febri berkecamuk. Ia ingin melakukan perubahan dan mengikuti kegiatan atau aktivitas yang menentang mafia hukum dan korupsi di peradilan.

Keseriusan Febri terjun di dunia ini, ia teruskan setelah lulus kuliah. Ia bergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat antirusiah, Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi ini berisi orang-orang yang berkomitmen tinggi untuk menjegal korupsi.

Wadah ini sangah cocok dengan cita-cita Febri. Selain ada kaitannya dengan disiplin ilmu hukumnya, tempat itu juga sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi kritisnya terhadap saoal mafia peradilan.

Di ICW, mirip saat aktif di kampus, Febri menjadi bagian program monitoring hukum dan peradilan. Tugasnya memonitor jalannya persidangan para pelaku korupsi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak praktik mafia peradilan dalam menyelesaiakan kasus-kasus korupsi.

Selain itu, ia juga aktif menulis di kolom beberapa surat kabar terkemuka dan turut diundang dalam acara talkshow televisi sebagai aktivis dan pengamat hukum. Pada tahun 2012, Febri pun dianugerahi Charta Politika Award dalam katagori pengamat karena dianggap sebagai orang paling berpengaruh pada tahun 2011.
 
Sejak aktif di ICW ini, nama Febri makin dikenal masyarakat. Seiring dengan popularitas dan aktivitasnya di lembaga pemantau korupsi ini, Febri menjajal di organisasi baru yang dibiayai pemerintah. Ia bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah lolos serangkain ujian. Ia diterima di bagian pegawai Fungsional Direktorat Gratifikasi KPK.

Tak lama kemudian, berbekal pengalaman dan penguasan persoalan korupsi, karier Febri makin naik. Pada 6 Desember 2016, Febri dilantik sebagai Kepala Biro Humas KPK sekaligus juru bicara menggantikan pelaksana harian Yuyuk Andriati Iskak. Pelantikan langsung dikukuhkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.(AC/DN)

PENDIDIKAN
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007

KARIER
Indonesia Court Monitoring (ICM), Yogyakarta
Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2007
Pegawai Fungsional Direktorat Gratifikasi KPK
Kepala Biro Humas KPK, 2016-Sekarang








Berita Terkait
KPK Sita Aset Rp 8,1 Miliar dari Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jawa Timur

KPK Sita Aset Rp 8,1 Miliar dari Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jawa Timur

Nasional

13 Januari 2025
Jadi Tersangka, PDIP Pastikan Hasto Bakal Penuhi Panggilan Kedua KPK

Jadi Tersangka, PDIP Pastikan Hasto Bakal Penuhi Panggilan Kedua KPK

Politik

7 Januari 2025
Rumah Hasto di Bekasi Digeledah KPK, PDIP Buka Suara

Rumah Hasto di Bekasi Digeledah KPK, PDIP Buka Suara

Politik

7 Januari 2025
Tegaskan Kasus Hasto Bermuatan Politik, Guntur Romli: Dia Bukan Pejabat Publik dan Tidak Makan dari Duit Rakyat

Tegaskan Kasus Hasto Bermuatan Politik, Guntur Romli: Dia Bukan Pejabat Publik dan Tidak Makan dari Duit Rakyat

Politik

31 Desember 2024
Buntut Kasus DWP, KPK: Ternyata Kombes Donald Simanjuntak Belum Setor LHKPN

Buntut Kasus DWP, KPK: Ternyata Kombes Donald Simanjuntak Belum Setor LHKPN

Nasional

31 Desember 2024
Jubir PDIP Pertanyakan Sikap KPK Lamban Usut Kasus-Kasus Besar

Jubir PDIP Pertanyakan Sikap KPK Lamban Usut Kasus-Kasus Besar

Politik

31 Desember 2024
KPK Puji Hasto Hormati Penetapannya sebagai Tersangka: Sikap Ideal dari Sekjen Partai Besar

KPK Puji Hasto Hormati Penetapannya sebagai Tersangka: Sikap Ideal dari Sekjen Partai Besar

Nasional

27 Desember 2024
Juru Bicara KPK Bilang Harusnya Yasonna Beri Tahu Penyidik kalau Tahu Keberadaan Harun Masiku

Juru Bicara KPK Bilang Harusnya Yasonna Beri Tahu Penyidik kalau Tahu Keberadaan Harun Masiku

Nasional

19 Desember 2024
KPK: OTT Masih Dibutuhkan Jika Tidak Dilarang Undang-undang

KPK: OTT Masih Dibutuhkan Jika Tidak Dilarang Undang-undang

Nasional

20 November 2024
KPK Usut Pejabat BPK yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Proyek Jalur Kereta

KPK Usut Pejabat BPK yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Proyek Jalur Kereta

Nasional

16 November 2024
Setelah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Muncul, KPK Respons Begini

Setelah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Muncul, KPK Respons Begini

Nasional

11 November 2024
KPK Sebut Pengacara Gubernur Kalsel Bisa Dijerat Perintangan Penyidikan

KPK Sebut Pengacara Gubernur Kalsel Bisa Dijerat Perintangan Penyidikan

Nasional

8 November 2024
KPK Geledah Dua Rumah di Kasus Korupsi Mantan Gubernur Kaltim, 4 Brankas Disita

KPK Geledah Dua Rumah di Kasus Korupsi Mantan Gubernur Kaltim, 4 Brankas Disita

Nasional

24 Oktober 2024
10 Nama Capim KPK Telah Diserahkan ke Presiden Jokowi, Juru Bicara: Kita Ingin Sosok yang Kredibel

10 Nama Capim KPK Telah Diserahkan ke Presiden Jokowi, Juru Bicara: Kita Ingin Sosok yang Kredibel

Nasional

2 Oktober 2024
Kaesang Diminta Isi Formulir Gratifikasi di KPK, Apa Maksudnya?

Kaesang Diminta Isi Formulir Gratifikasi di KPK, Apa Maksudnya?

Nasional

18 September 2024
Jubir Sebut Kaesang Tak Wajib Lapor Gratifikasi ke KPK karena Bukan Pejabat

Jubir Sebut Kaesang Tak Wajib Lapor Gratifikasi ke KPK karena Bukan Pejabat

Nasional

17 September 2024
Kejagung Tarik 10 Jaksa Seniornya, KPK: Sudah Berdinas 10 Tahun Lebih, Bakal Kembali ke Satuan

Kejagung Tarik 10 Jaksa Seniornya, KPK: Sudah Berdinas 10 Tahun Lebih, Bakal Kembali ke Satuan

Nasional

12 Agustus 2024
KPK Sebut Korupsi di Pemkot Semarang Terkait Pemotongan Upah Pegawai

KPK Sebut Korupsi di Pemkot Semarang Terkait Pemotongan Upah Pegawai

Nasional

3 Agustus 2024
Geledah Puluhan Lokasi, KPK Sita Rp1Miliar dan 9.650 Euro di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Geledah Puluhan Lokasi, KPK Sita Rp1Miliar dan 9.650 Euro di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Nasional

30 Juli 2024
KPK Cegah Lima Orang di Kasus Korupsi Harun Masiku, Ada Nama Ajudan Hasto PDIP

KPK Cegah Lima Orang di Kasus Korupsi Harun Masiku, Ada Nama Ajudan Hasto PDIP

Nasional

23 Juli 2024
Share :