Makin Panas, Dino Patti Balas Cuitan Triawan Munaf Soal Rich Brian
- Instagram/jokowi
VIVA – Rich Brian, rapper Indonesia yang kini populer di internasional, kembali jadi sorotan usai Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, mengomentari sosoknya di Twitter. Dino menyebut, jika Rich Brian bukan sosok panutan bagi pemuda Indonesia.
“Maaf, walaupun ia mungkin berprestasi, saya sbg seorang ayah memandang rapper diaspora Rich Bryan BUKAN panutan / tauladan bagi pemuda Indonesia," tulis mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini di akun pribadinya, Selasa malam, 17 Juli 2019.
Komentar Dino ternyata mendapat tanggapan dari Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf. “Siapa pun bisa berpendapat. Tapi kenapa beliau pernah ingin mengundang Rich Brian di programnya sebagai salah satu speaker bersama Ridwan Kamil?" kata Triawan saat dihubungi VIVA, hari Rabu, 17 Juli 2019.
Ayah Sherina Munaf ini juga menjelaskan kunjungan Rich Brian ke Istana kemarin sekaligus untuk melaporkan program Bekraf, yakni ICINC (Indonesia Creative Incorporated), yang akan membawa talenta Indonesia dalam bidang apa saja ke luar negeri. Bekraf berkoordinasi dengan 88Rising, manajemen artis yang melakukan Artists Development di Los Angeles.
Dino melalui akun twitternya @dinopattidjalal pun menanggapi cuitan tersebut.
“Sbg kllarifikasi thdp pernyataan sahabat sy Ali Mochtar Ngabalin dan @Triawan, sy memang pernah berpikiran undang RichBrian u/ bicara di Supermentor, nmn begitu sy baca tweetnya yg umbar kata2 jorok, niat itu sy batalkan. Akhirnya Supermentor LA menampilkan tokoh2 lain,” tulis Dino.
“Re kontroversi RichBrian, masalahnya simple: apakah seorang musisi berprestasi boleh bebas berkata jorok/kotor dlm medsos yg pasti dibaca+ditiru anak2 kecil yg mengidolakannya,? Jawaban sy sbg orangtua sangat jelas : TIDAK. Jawaban anda? Jangan kehilangan perspektif. @Triawan,” tulisnya lagi.
Mantan Wakil Menlu Ingatkan Pemerintahan Baru Perlu Rumuskan Konsep Kebijakan Luar Negeri
Dino Patti Djalal berpendapat pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 perlu merumuskan konsep dan tindakan kebijakan luar negeri dalam enam bulan pertamanya.
