Ada Son Ye Jin, Ribuan Pelaku Hiburan Korea Tuntut Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
- Instagram @yejinhand
Korea Selatan, VIVA – Kontroversi terbaru melibatkan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang mencoba menerapkan darurat militer pada 3 Desember lalu, meskipun keputusan tersebut hanya bertahan enam jam sebelum dibatalkan.
Langkah ini memicu kemarahan publik, dengan demonstrasi besar-besaran yang menuntut pemakzulan sang presiden. Tak hanya masyarakat umum dan oposisi politik, kalangan selebritas dan profesional industri hiburan juga ikut bersuara. Scroll ke bawah untuk simak artikel selengkapnya.
Sebanyak lebih dari 2.500 profesional dari berbagai sektor industri hiburan Korea, termasuk 77 organisasi terkemuka, menandatangani pernyataan bersama. Beberapa nama besar seperti aktris Son Ye Jin, Jeon Ji Hyun, aktor Kang Dong Won, sutradara Bong Joon Ho, dan aktris Moon So Ri menjadi sorotan dalam dukungan terhadap pernyataan tersebut. Mereka menyerukan agar Presiden Yoon segera dimakzulkan dan diproses hukum atas tindakannya yang dinilai mencederai demokrasi.
Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Presiden Yoon dan pihak yang mendukung penerapan darurat militer harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka.
“Menghentikan Presiden Yoon dari tugasnya adalah langkah awal untuk memulihkan stabilitas negara. Jika pemakzulan adalah cara tercepat, maka itu yang harus dilakukan,” tulis surat tersebut yang dikutip dari Koreaboo pada Senin, 9 Desember 2024.
Lebih jauh, para penandatangan menegaskan bahwa Yoon Suk Yeol tidak lagi dianggap sebagai pemimpin negara, melainkan sebagai seorang pelaku kejahatan yang tertangkap basah. Mereka mendesak agar proses hukum berjalan tanpa penundaan demi menjaga kehormatan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
Di sisi lain, Presiden Yoon akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui siaran televisi pada 7 Desember. Dalam pernyataannya, ia mengakui kekeliruannya terkait deklarasi darurat militer dan berjanji untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, langkah ini dianggap terlambat oleh banyak pihak, mengingat ketegangan politik yang sudah memuncak.