Janji Verrel Bramasta Sebagai Anggota DPR RI, Sumbangkan Gaji Setahun Pertamanya
- IG @bramastavrl
Jakarta, VIVA – Artis Verrell Bramasta resmi dilantik sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 pada 1 Oktober 2024. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dan dihadiri oleh orang tuanya, Venna Melinda dan Ivan Fadilla.
Sebagai bentuk komitmennya, Verrell berjanji untuk tidak mengambil gaji setahun pertamanya dan menyumbangkan kepada konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII. Ia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan bahwa artis dapat berkontribusi positif dalam politik, bukan sekadar mencari keuntungan finansial.
“Untuk membuktikan bahwa artis di dunia politik itu tidak semata-mata untuk mencari uang satu tahun gaji saya akan saya berikan kepada konstituen,” kata Verrell di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024.
Verrell Bramasta
- VIVA.co.id/Rizkya Fajarani Bahar
Verrell juga menyatakan bahwa ia akan menggunakan kendaraan pribadinya sebelum memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan gaji yang akan disalurkan kepada masyarakat.
“Itu adalah janji saya yang akan saya pegang. Jadi nanti kalau ada yang nanya itu semua akan kita paparkan secara transparan, bisa dilihat dari sosial media saya. Selama satu tahun itu, nanti gaji saya akan saya salurkan untuk membangun dapil saya di Jawa Barat,” lanjutnya.
Dengan pelantikan ini, Verrell berharap dapat menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya dan berkomitmen untuk memenuhi janji-janji politiknya selama masa jabatannya.
Verrell sendiri terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Keputusan Verrell untuk terjun ke dunia politik mengikuti jejak ibunya, Venna Melinda.
Dalam Pemilu 2024, Verrell berhasil meraih 94.810 suara, menjadikannya salah satu dari enam caleg PAN yang berasal dari kalangan artis yang lolos ke Senayan. Aspek yang ia fokuskan untuk dapilnya ada tiga yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
DPR Tantang Menteri Kehutanan Cabut IPPKH Tambang Nakal
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti rusaknya hutan di Indonesia serta lambatnya proses reforestrasi atau penghutanan kembali oleh perusahaan tambang pengguna izin p
