Kuasa Hukum Nikita Mirzani Heran Vadel Badjideh Tunjukkan Foto USG Lolly
- IG @lauradumpie
Jakarta, VIVA – Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid mengaku heran Vadel badjideh menunjukkan bukti foto USG Lolly.
Sebelumnya Vadel Badjideh memperlihatkan bukti foto USG milik Lolly, bukti foto USG ini kemudian dijadikan sebagai bukti dirinya tak pernah menghamili Lolly ataupun memaksa melakukan aborsi.
Akan tetapi, aksi menunjukkan hasil foto USG membuat heran kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, ia menilai tindakan melakukan USG justru menunjukkan ada sesuatu.
"Bukti itu (foto USG) menunjukkan ada sesuatu, kalau memang tidak ada sesuatu, ngapain lu USG," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid dikutip akun Instagram @pembasmi.kehaluan, Senin 23 September 2024.
Nikita Mirzani dan pengacara Fahmi Bachmid.
- VIVA.co.id/Aiz Budhi
"Kalau memang tidak ada sesuatu terhadap seorang anak, ngapain sibuk-sibuk USG, ngapain sibuk-sibuk ngasih bukti kepada masyarakat," sambungnya.
Fahmi menilai, dengan pihak Vadel melampirkan bukti foto USG, ia menduga justru hal itu merupakan bukti pengakuan telah melakukan Hubungan seksual (HS).
"USG itu adalah terkait dengan orang yang mempunyai status satu perkawinan atau orang yang mempunyai yang pernah melakukan hubungan (HS)," ujar Fahmi.
"Dia membawa bukti yang menjadikan bukti itu adalah pengakuan adanya sebuah peristiwa antara seorang laki-laki dan seorang wanita," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa hasil visum putri artis Nikita Mirzani, Laura Meizani Mawardi alias Lolly di Rumah Sakit bakal diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 24 September 2024.
Dia menjelaskan bahwa hari ini, Senin 23 September 2024, Nikita Mirzani bersama dengan kuasa hukumnya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melengkapi berkas terkait dengan laporannya.
Sebagai informasi, Nikita sebelumnya telah melaporkan pacar Lolly, Vadel Badjideh ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak, KUHP dan aborsi.
