Profil Mulan Jameela, Istri Ahmad Dhani yang Resmi Terpilih Jadi Anggota DPR RI 2024-2029
- IG @mulanjameela1
Jakarta, VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan 580 anggota DPR RI terpilih untuk periode periode 2024-2029. Di antara ratusan nama tersebut, terdapat 24 selebriti Tanah Air yang berhasil meraih kursi parlemen.
Nama Mulan Jameela termasuk dalam jajaran artis yang akan menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela
- DPR RI
Karirnya berpolitik ditekuni sejak bergabung dengan Partai Pimpinan Bapak Prabowo Subianto yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sejak 2019 yang mengantarkannya pada kursi Parlemen menjadi Anggota DPR RI.
Lalu siapa Mulan Jameela? Berikut profilnya sebelum terjun ke dunia politik hingga menjadi politisi perempuan Indonesia.
Memiliki nama asli Raden Terry Tantri Wulansari, Mulan Jameela lahir pada tanggal 23 Agustus 1979 di Garut, Jawa Barat.
Mulan Jameela pertama kali dikenal luas sebagai penyanyi pop Indonesia. Ia memulai karir di industri musik dengan bergabung dalam grup musik Ratu, bersama Maia Estianty, yang menjadi sangat populer pada awal tahun 2000-an.
Setelah meninggalkan grup Ratu, Mulan memulai karir solonya dan merilis beberapa album, seperti "Mulan Jameela" dan "Awan Jingga."
Kehidupan Pribadi
Mulan Jameela menikah dengan musisi Ahmad Dhani pada tahun 2009. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua anak bernama Safeaa Ahmad dan Muhammad Ali. Mulan juga diketahui sering tampil di media sosial bersama keluarga dan dalam berbagai acara hiburan.
Karier Politik
Selama bertahun-tahun berkarier di industri hiburan Indonesia, Mulan Jameela dikenal luas sebagai penyanyi berbakat dengan berbagai hits populer. Namun, pada tahun 2019, ia mengambil langkah besar dengan memasuki dunia politik.
Mulan Jameela secara resmi terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk periode 2019-2024, 2024-2029.
Rencana Pemerintah Potong Gaji Pekerja Buat Program Tambahan Pensiun Jadi Sorotan
Rencana pemotongan gaji karyawan untuk program tambahan pensiun wajib ini berawal dari pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
