Gaet Para Artis, Rhoma Irama Deklarasikan Hal Ini

Rhoma Irama
Sumber :
  • VIVA / Ichsan Suhendra

DEPOKRhoma Irama mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung. Dalam jumpa pers di Studio Soneta Record, Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada Kamis, 22 Februari 2024, Rhoma Irama menyatakan keyakinannya bahwa kecurangan pemilu telah terjadi sejak sebelum, saat, hingga saat penghitungan suara.

KPU Sebut Cagub Papua Barat Daya yang Sempat Dibatalkan Bisa Ikut Pilkada

Rhoma Irama menyoroti hilangnya etika dan moral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia, kini dianggap sebagai pesta kelompok tertentu saja. Scroll lebih lanjut ya.

"Pemilihan umum yang sejatinya merupakan pesta rakyat, telah menjadi pesta kelompok tertentu saja. Kebebasan berpendapat dan memilih, telah dibungkam dengan tekanan, beras dan uang," ucap Rhoma Irama.

KPU Ungkap Ketersediaan Jaringan Internet Masih Jadi Kendala Pilkada Serentak di Sejumlah Daerah

Rhoma Irama menilai, jika proses pemilihan banyak kekurangan hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak memiliki legitimasi kokoh di mata rakyat. Ia menegaskan bahwa pemimpin yang ditakuti namun tidak dicintai oleh rakyatnya adalah konsekuensi dari proses pemilihan yang bermasalah.

Menhub Dudy Proyeksikan Potensi Pergerakan Masyarakat pada Momen Nataru Capai 110,67 Juta Orang

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal hasil penghitungan suara resmi Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rhoma Irama mendorong agar masyarakat tidak takut melaporkan temuan kecurangan. 

"Kita harus mengawal dan memastikan Pemilu berlangsung jujur dan adil, dengan ikut mengawasi perhitungan suara di KPU, serta menyampaikan berbagai bukti kecurangan kepada pihak yang bertanggung jawab," ujar Rhoma Irama.

Rhoma Irama Dukung Anies-Cak Imin

Photo :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Selain itu, Rhoma Irama juga menekankan pentingnya lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Bawaslu, Mahkamah Konstitusi (MK), atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk mengambil keputusan yang adil terkait berbagai laporan kecurangan selama pelaksanaan Pemilu 2024.

"Mengimbau seluruh pendukung paslon agar tidak terprovokasi untuk diadu domba, yang akan membuat situasi semakin parah," tutur Rhoma Irama.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya