Soleh Solihun Colek Ridwan Kamil, Pertanyakan Kebijakan Pungli di Sekolah Negeri
- Instagram: localstandupday
VIVA Showbiz – Komika Soleh Solihun membuat protes kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, karena pungutan biaya dari sekolah yang dikabarkan oleh keluarganya di Bandung.
Melalui unggahan di Twitter, Soleh Solihun membagikan foto surat pernyataan ketersediaan memberikan sumbangan untuk peningkatan mutu pendidikan sebuah sekolah. Surat tersebut diketahui milik salah satu keponakan Soleh yang bersekolah di Bandung, Jawa Barat.
Soleh Solihun
- VIVAnews/Fernando Randy
"Untuk mendukung kelangsungan operasional penyelenggaraan pendidikan, pembinaan serta untuk meningkatkan mutu pendidikan di (nama sekolah) lebih optimal dalam kegiatan yang tidak terbiayai oleh BOS dan BPOD serta jaminan kepastian ketertiban administrasi berkaitan dengan mekanisme pemberian Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan," tulis surat pernyataan itu.
Pihak wali murid diberikan kelonggaran untuk mengisi besaran sumbangan yang ingin diberikan kepada sekolah. Ada juga pilihan cara membayarnya yakni secara tunai atau cicilan.
Menanggapi hal tersebut, Soleh Solihun mencolek Ridwan Kamil dan mempertanyakan soal kebijakan tidak boleh adanya pungutan biaya di sekolah negeri.
"Dapat kabar dari keponakan di Bandung. Padahal kata kang @ridwankamil tak boleh ada pungutan apapun di sekolah negeri," cuit Soleh Solihun, dikutip Rabu 8 Maret 2023.
Soleh Solihun juga mengamati, ia berpendapat bahwa masih ada banyak sekolah negeri di daerah-daerah yang tidak terpenuhi biaya operasionalnya. Sehingga, pihak sekolah masih harus mencari tambahan biaya dari bantuan wali murid.
"Sepertinya banyak sekolah negeri yang biaya operasionalnya masih belum tercukupi dari anggaran pemerintah. Akibatnya mau tak mau dibebankan pada orang tua siswa," sambungnya.
Unggahan tersebut lantas ramai dikomentari oleh para netizen. Banyak yang membenarkan pendapat Soleh Solihun bahwa biaya operasional sekolah-sekolah di berbagai daerah sering kali tidak dipenuhi oleh pemerintah.
"Ini dari komite, bukan dari sekolah. Dulu gue jadi komite, kalo sekolah cuma ngandelin Dana BOS sekolah bisa kolaps. Karena operasional sekolah tuh banyak banget printilannya. Biaya guru honorer, OB, Listrik, belom lagi yg kecil2, spidol, penghapus, peralatan bersih2 dan lain2," kata salah satu netizen.
"BOPD Jabar taun 2023 mmg berkurang drastis krn ada pengalihan dana ke pembangunan masjid, alun2, dan situ.
Pemda mmg melarang iuran bulanan, tp anggarannya malah dipangkas. Jd ga sepenuhnya salah pihak sekolah," timpal yang lainnya.
Sebelumnya, Ridwan Kamil telah mengutus Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menelusuri dugaan pemungutan liat yang terjadi di salah satu SMA. Menurut Kang Emil, tidak boleh ada pungli di sekolah-sekolah karena semua anggaran pendidikan menjadi tanggung jawab negara.
"Tidak boleh ada pungutan apa pun di sekolah negeri baik SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan Provinsi. Semua urusan anggaran pendidikan itu sepenuhnya diurus oleh negara," tulis Ridwan Kamil di Twitter.
