Soal Pajak, Roy Marten Ingin Pemerintah Lebih Perhatikan Pekerja Seni
- reporter
VIVA – Aktor senior Roy Marten menghadiri acara diskusi pajak yang digelar di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada Rabu 11 Maret 2020 kemarin, Roy mengakui jika setelah mengikuti acara itu banyak yang ia baru ketahui tentang pajak.
Roy menyampaikan jika dirinya dan artis lain merasa sudah membayarkan pajak setelah upah mereka dipotong oleh perusahaan, namun ternyata masih ada pajak lain yang harus mereka bayarkan.
"Pemain sinetron merasa dirinya sudah kena pajak dari perusahaan jadi semua membayar tapi ternyata harus membayar pajak lagi karena itu aturannya, tapi artis merasa kan sudah bayar. Belum lagi masih ada pajak progresif yang jumlahnya jauh lebih besar itu yang harus kita bayar masalahnya itu uangnya (biasanya) sudah habis," ucap Roy.
Tidak hanya mendapatkan ilmu baru tentunya Roy juga memberikan beberapa masukan terkait profesinya sebagai pekerja seni, Roy yang selalu membayarkan pajak dengan benar merasa jika pekerja seni harus lebih diperhatikan lagi terutama saat mereka sudah tidak memiliki pekerjaan.
"Nantinya kalau kami tua, saya belum tua, (saya) dewasa. Karena kami gak punya pensiun kita orang kontrak berhenti kontrak sekali selesai," ucapnya.
Bahkan untuk film-film yang ia perankan tentu saja pajak yang dibayarkan sudah sangat besar, Roy berharap aspirasinya ini bisa didengarkan pemerintah.
"Saya 45 tahun di dunia seni, berapa pajak yang kami hasilkan dari film-film, besar banget, kami bayar pajak puluhan tahun. Pertanyaan saya ketika saya tidak punya kontrak, saya tidak punya penghasilan apakah pemerintah peduli. Bukan bayar pajaknya, feedbacknya, subsidi dari pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah dengar," katanya.
Selain Roy Marten banyak selebriti tanah air yang hadir dalam acara diskusi pajak ini di antaranya, Elly Sugigi, Vanesha Priscilla, Sissy Priscillia, Mansyur S, Rifat Sungkar, Anto Hoed dan masih banyak lagi.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
