Pengakuan Pasha Ungu Trauma dengan Bencana Tsunami
- VIVA/ Aiz Budhi
VIVA – Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang akrab disapa Pasha Ungu mengaku masih trauma dengan kejadian bencana tsunami yang menimpa daerah Sulawesi pada bulan September tahun 2018 lalu. Seperti yang sudah diketahui Pasha saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Palu.
Saat ditemui awak media, Pasha mengaku jika ada yang bertanya mengenai bencana tsunami, maka dia akan kembali mengingat kenangan buruk dan trauma dengan bencana Palu.
Baca Juga: Dialog Antar Agama Meghan-Harry Kunjungi Masjid Tertua di Afrika
Selain itu, pria berusia 39 tahun itu juga menjelaskan beberapa hal yang akan membuatnya trauma dan kembali mengingat bencana dahsyat tersebut.
“Saya pribadi, sebenarnya kalau ditanya lagi lebih trauma lagi saya. Kalau ditanya lagi, kadang-kadang gempa, kadang-kadang begitu ditanya lagi trauma lagi, atau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang penanganan bencana ya ingat lagi gitu kan,” ucap Pasha di Hotel Marbella, Anyer, Rabu, 25 September 2019.
Kejadian bencana di Palu, bukan cuma membuatnya trauma, tapi juga membuat masyarakat takut untuk berkunjung ke pantai. Masyarakat menjadi khawatir jika ada bencana yang sama.
“Ya karena mungkin itu kan, masyarakat sebenarnya yang trauma saat ini bukan masyarakat yang terdampak langsung, masyarakat yang tak terdampak saja mengalami rasa khawatir. Wah jangan sampai saya ke sana kejadian,” tutur Pasha.
Pasha menambahkan, saat ini masyarakat sudah mulai bangkit dari kenangan buruk bencana di Sulawesi tersebut. Saat ini, masyarakat Sulawesi khususnya Palu sudah mulai bangkit dan menjadi masyarakat yang tanggap akan bencana.
“Tapikan ya..itu tadi sekarang bukan bagaimana kita tenggelam dalam kenangan itu, tapi bagaimana kita bangkit sebagai masyarakat yang tanggap dan sadar akan bencana,” ujar Pasha.
Kepala BMKG Sebut Anggaran Pengelolaan Informasi Gempa dan Tsunami Tak Kena Efisiensi
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati memastikan anggaran untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami tetap dipertahankan meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
