Ora Aji Tidak Dijual, Bubarkan Densus 88 hingga 'Saya Bukan Koruptor'
- Instagram Gus Miftah
VIVA – Berita terkait politikus Partai Amanat Nasional atau PAN, Mumtaz Raiz yang membuat heboh dengan mengancam setop donasi bila ponpes Ora Aji tak mendukungnya menjadi berita terpopuler pada news and tranding VIVA.co.id pada Rabu 6 Oktober 2021.
Dalam berita tersebut, Miftah Maulana Habiburahman atau biasa disapa Gus Miftah selaku pimpinan sekaligus pengasuh Ponpes Ora Aji enggan ambil pusing atas pernyataan Mumtaz. Dan menyatakan Ponpes Ora Aji tidak punya donatur tetap dan tidak ada kotak infak atau proposal.
Kemudian, berita Fadli Zon yang meminta pasukan elite polisi yang memberantas terorisme atau Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) sebaiknya dibubarkan karena keluarkan narasi yang berbau islamofobia juga menjadi perhatian pembaca VIVA.
Lalu, berita terpopuler VIVA lainnya adalah kembali keluarnya surat terbuka dari Irjen Napoleon dan menjadi viral ditujukan kepada Polri dan menyatakan bahwa dirinya bukan koruptor serta menyatakan pengadilan terhadap dirinya sesat.
Dan tak kalah populer lainnya adalah soal ancaman Jaksa Agung pada anak buahnya untuk tidak coba-coba uji ketegasannya dan gugatan empat kader PDIP Perjuangan kepada Megawati yang dipecat partai tanpa mekanisme yang sah.
Berikut rincian dari berita-berita tersebut:
- Balasan Menohok Gus Miftah untuk Mumtaz Rais: Ora Aji Tidak Dijual!
Politikus PAN, Mumtaz Rais membuat video heboh yang meminta dukungan dari jemaah Pondok Pesantren atau Ponpes Ora Aji, Kintiliyah. Anak Amien Rais itu mengancam akan setop donasi ke Ponpes Ora Aji jika Kintiliyah tak mendukungnya.
Menanggapi itu, Miftah Maulana Habiburahman atau biasa disapa Gus Miftah selaku pimpinan sekaligus pengasuh Ponpes Ora Aji menyebut video tersebut di luar persetujuan dirinya. Namun, ia enggan ambil pusing atas video Mumtaz itu.
- Fadli Zon: Densus 88 Sebaiknya Dibubarkan
Anggota Komisi 1 DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar pasukan elite polisi yang bertugas memberantas terorisme, Detasemen khusus antiteror atau Densus 88 dibubarkan. Alasannya, Fadli menganggap jika narasi yang dikeluarkan oleh Densus berbau Islamofobia.
“Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas," cuit Fadli seperti dikutip VIVA, Rabu 6 Oktober 2021.
- Viral, Beredar Surat dari Irjen Napoleon 'Aku Bukan Koruptor'
Beredar lagi surat terbuka yang mengatasnamakan Irjen Napoleon Bonaparte, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri. Kini, Napoleon membantah dituduh sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.
Surat itu ditandatangani langsung oleh Napoleon Bonaparte alias Napo Batara, yang berisikan sebagai berikut.
- Ancaman Jaksa Agung ke Anak Buah: Jangan Coba-coba Uji Ketegasan Saya
Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Korps Adhyaksa tidak menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan kebijakan keadilan restoratif. Selain itu, Burhanuddin juga meminta jajaran kejaksaan supaya tidak bertindak arogan dalam menegakkan hukum di Indonesia.
“Saya meminta seluruh insan Adhyaksa untuk menjaga sikap dan perilaku. Hindari tingkah laku yang arogan. Jabatan adalah sarana terbaik untuk kita dapat berbuat lebih banyak dalam menabur kebajikan, bukan justru kita menjadi angkuh dan sombong. Biasakan berkomunikasi dengan baik yang mengedepankan etika, hargai dan layani masyarakat dengan santun,” kata Burhanuddin melalui keterangannya pada Rabu, 6 Oktober 2021.
- Megawati Digugat Rp40 Miliar oleh Mantan Anak Buahnya
Ketua Umum DPP Partai Dmeokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto digugat oleh bekas empat kadernya yang juga anggota fraksi PDIP DPRD Kabupaten Samosir, Sumatera Utara
Empat kader PDIP selaku penggugat adalah Saut Martua Tamba, Renaldi Naibaho, Harry Jono Situmorang dan Romauli Panggabean. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige Sumatera Utara pada 14 September 2021 lalu dengan nomor perkara 96/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Blg.
