Jack Ma dan Status WNI hingga Alasan Prabowo Tak Banyak Bicara
- Instagram/@alibaba.group
VIVA – Berita hilangnya orang kaya asal China, Jack Ma masih menyita perhatian pembaca VIVA.co.id sepanjang Selasa 5 Januari 2021. Secara misterius, pendiri Alibaba itu raib bak ditelan bumi.
Muncul banyak spekulasi soal kabar hilangnya Jack Ma yang sebelumnya sempat mengkritik pemerintah China. Kabar dari negeri tirai bambu ini pun memicu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, Jimly Asshidiqie bersuara.
Jimly berharap tidak terjadi apa-apa dengan hilangnya Jack Ma. Dia juga berpendapat, jika benar hilangnya Jack Ma karena masalah kritik terhadap Pemerintah China, perlu ada solidaritas.
Salah satu alternatifnya, mesti ada negara yang menawarkan status kewarganegaraan. Menurut Jimly, bila perlu dan Indonesia siap, Jack Ma bisa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Berita terpopuler selanjutnya adalah soal Amien Rais yang diserang lawan politiknya, yaitu PKB-PDIP. Pernyataan pendiri Partai Ummat itu yang menuding pemerintah menghabisi demokrasi di RI dengan melarang aktivitas FPI dinilai tidak tepat.Â
Di samping itu, berita soal alasan Prabowo tak banyak bicara sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) menempati posisi ketiga yang menarik perhatian pembaca.
Kemudian disusul berita tentang target vaksinasi oleh Presiden Jokowi ke Menkes yang diminta rampung dalam satu tahun. Terakhir, berita tentang aturan baru skema pensiunan PNS segera berlaku.
Berikut 5 berita terpopuler VIVA di kanal news yang dirangkum dalam Round Up:Â
1. Jimly Asshiddiqie: RI Bisa Beri Kewarganegaraan Jack Ma Bila Siap
Pendiri Alibaba, Jack Ma di Bali
- Dokumen Maverick
Dunia dihebohkan dengan hilangnya miliarder teknologi asal China Jack Ma selama lebih dari dua bulan. Kabar hilangnya Jack Ma juga memunculkan banyak spekulasi penyebabnya, diantaranya kritiknya terhadap pemerintah China.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ikut memperhatikan kabar hilangnya sang konglomerat negeri tirai bambu ini.Â
Baca selengkapnya di sini
2. PKB-PDIP Serang Amien Rais Gara-gara Bela FPI
Amien Rais.
- Cahyo Edi/VIVAnews.
Pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menuding pemerintah menghabisi demokrasi di Indonesia dengan melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dinilai tidak tepat.
Â
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Maman Imanulhaq di Jakarta, menegaskan bahwa Pemerintah membubarkan FPI dengan dasar kuat dan sesuai dengan undang-undang.
Baca selengkapnya di sini
3. Prabowo Ungkap Alasan Dirinya Tak Banyak Bicara sebagai Menhan
Menteri Pertahanan Prabowo
- Dokumen TNI AD.
Kementerian Pertahanan turut menuai sorotan pascapenemuan benda asing mirip drone atau sea glider yang masuk ke perairan Indonesia. Publik pun menunggu respons dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Prabowo beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan alasan dirinya tidak mengomentari banyak kasus atau isu. Menurut dia, tidak tepat jika dirinya sebagai menhan banyak berkomentar.
Baca selengkapnya di sini
4. Jokowi Beri Target ke Menkes: Vaksinasi Rampung dalam Satu Tahun
Presiden Jokowi (ilustrasi)
- Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi memberi target ke Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Target itu terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksin yang harus rampung selama satu tahun ini.
Kata Jokowi, jika mengacu dunia dan asumsi Budi bahwa vaksinasi ke masyarakat akan rampung selama 1,5 tahun, tetapi tidak untuk Indonesia.
"Kemarin saya mendapatkan informasi, hitung-hitungan pak menteri, 15 bulan. Tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai," kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 Januari 2021.
Baca selengkapnya di sini
5. BKN: Aturan Baru Skema Pensiunan PNS Segera Berlaku
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, peraturan pemerintah (PP) baru mengenai skema pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) akan segera rampung. Dengan demikian, sistem pensiunan PNS dalam waktu dekat akan menggunakan skema baru.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menyatakan, dalam waktu dekat PP ini bisa dilaksanakan. Pemerintah akan merombak sistem iuran pensiunan yang selama ini dinilai memberatkan APBN.
Baca selengkapnya di sini
