Belva Mundur, Kartu Pra Kerja Tak Relevan hingga Untung Triliunan
- Instagram Adamas Belva Syah
VIVA – Keputusan mundur Staf Khusus Milenial Presiden, Belva Devara, terkait polemik Kartu Pra Kerja tak membuat masalah selesai begitu saja. Jokowi justru didesak membatalkan proyek pelatihan online yang tak relevan dan hanya menguntungkan perusahaan platform digital.
Anggaran untuk pelatihan tersebut dianggap lebih relevan dialihkan menjadi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebab, hal itu yang dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi corona.
Tak hanya itu, muncul juga tudingan meski Belva telah mundur, Ruangguru sudah ditunjuk sebagai mitra Kartu Pra Kerja. Sehingga muncul tudingan Belva tetap meraup untung triliunan rupiah. Bahkan, muncul sindiran "mundur selangkah, maju triliunan langkah".
Polemik Belva, Ruangguru, dan kartu Prakerja ini pun melebar ke persoalan lainnya. ICW meminta agar pemerintah terbuka soal keputusan presiden soal pengangkatan Staf Khusus Presiden. Pasalnya, publik tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti tugas yang diemban para Staf Khusus (Stafsus) dan dasar hukum mengenai pengangkatannya.
Polemik mundurnya Belva Devara terkait kKartu Pra Kerja berbuntut pada sejumlah masalah yang menarik perhatian pembaca VIVAnews. Berikut tiga berita seputar hal tersebut:
1. Anggaran pelatihan Pra Kerja sebaiknya buat BLT
Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara, telah mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. CEO Ruangguru itu memutuskan mundur karena ingin menghindari polemik antara jabatannya sebagai staf khusus presiden dan perusahaannya sebagai mitra program Kartu Prakerja.
Baca berita selengkapnya di sini
2. Belva dituding untung banyak
Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara, telah mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. CEO Ruangguru itu memutuskan mundur karena ingin menghindari polemik antara jabatannya sebagai staf khusus Presiden dan perusahaannya sebagai mitra program Kartu Prakerja.
Baca berita selengkapnya di sini
3. ICW sebut soroti tupoksi stafsus
Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan permohonan mendapat informasi publik ke Kementerian Sekretariat Negara. Permohonan diajukan melalui surat yang dikirimkan pada Selasa kemarin.
Baca berita selengkapnya di sini
