Alasan Gaji PNS Tak Naik hingga Kerusuhan Papua
- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVA – Pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil pada 2020. Namun, pemerintah tetap bakal memberikan gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya atau THR kepada PNS.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pemerintah mematok target inflasi pada 2020, sebesar 3,1 persen atau sama dengan besaran realisasi pada 2018, dan perkiraan 2019.
Berita soal gaji PNS tak akan naik tahun depan ini menjadi berita terpopuler yang paling banyak membesut perhatian pembaca VIVAnews, Senin 19 Agustus 2019.
Bukan hanya tentang gaji PNS. Soal unjuk rasa di Papua Barat, yang menimbulkan kerusuhan juga membesut perhatian. Sejak kemarin pagi hingga malam, peristiwa di Papua mendominasi pemberitaan. Berita-berita terkait kejadian itu, banyak menarik perhatian pembaca.
Selain itu, berita terkait rencana pemindahan Ibu Kota juga masih banyak membesut animo pembaca. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bakal ikut pindah ke kota baru.
Seperti apa lengkapnya berita-berita tersebut? Berikut ini lima berita yang paling banyak menarik perhatian pembaca VIVAnews, Senin, 19 Agustus 2019:
1. Alasan Gaji PNS Tak Naik pada 2020
Pemerintah telah menetapkan bahwa gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan mengalami kenaikan pada 2020. Meski begitu, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Nota Keuangan memastikan untuk tetap mempertahankan pemberian gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menilai, sebetulnya yang sangat dibutuhkan PNS adalah kenaikan gaji pokok. Itu karena setiap tahunnya gaji pokok selalu tergerus oleh inflasi. Baca berita selengkapnya di sini.
2. Kerusuhan Manokwari Tak Lepas dari Perlakuan di Malang dan Surabaya
Kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, terjadi pagi tadi waktu setempat. Dalam tayangan di tvOne, Gedung DPRD Papua Barat dibakar. Tampak ban dibakar di jalanan. Tepatnya di jembatan Jalan Yos Sudarso.
Jalan Yos Sudarso pun lumpuh dan beberapa ruas jalan ditutup. Kepulan asap yang membumbung adalah dari ban yang dibakar di Jalan Yos Sudarso. Masyarakat pun berkumpul di dekat lokasi kejadian. Simak berita selengkapnya di sini.
3. Boaz Solossa Sindir Perlakuan Rasialis yang Diterima Mahasiswa Papua
Suasana asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat sore WIB, 16 Agustus 2019, tiba-tiba mencekam. Sejumlah aparat keamanan, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) datang sambil marah-marah.
Mereka menuding sejumlah mahasiswa asal Papua, yang ada di asrama sengaja merusak tiang bendera yang ada di halaman dan membuangnya ke selokan. Memang sejak sehari sebelumnya, Satpol PP sudah memasang bendera di sekitar asrama. Baca berita selengkapnya di sini.
4. Jokowi Tunjuk Wiranto Atasi Kerusuhan Papua
Presiden Joko Widodo sudah mengetahui peristiwa kerusuhan yang ada di Monokwari, Papua Barat, Senin pagi, 19 Agustus 2019. Diketahui, massa juga membakar gedung DPRD Papua Barat.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Joko Widodo langsung menghubungi Menkopolhukam Wiranto untuk menyelesaikan masalah ini. Simak berita selengkapnya di sini.
5. BKN Ungkap Kriteria ASN yang Bakal Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru
Pemerintah semakin mematangkan rencana pemindahan ibu kota baru ke suatu wilayah di Kalimantan, yang secara spesifik belum ditentukan tempatnya. Ibu kota baru itu akan dikhususkan sebagai pusat pemerintahan, dengan begitu Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan ikut pindah.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, tidak semua ASN pemerintahan pusat akan ikut pindah ke ibu kota baru. ASN yang ikut tentu punya kriteria khusus. Baca berita selengkapnya di sini. (asp)
Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS 2025 Akan Diumumkan Prabowo
Menurut Sri Mulyani, urusan kenaikan gaji PNS itu nantinya akan berada dalam RAPBN 2025, sebagai bagian dari kesepakatan antara Jokowi dan Prabowo sebagai presiden terpil
