Gatot Ditolak, RI Bertindak
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Harusnya Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, sudah berangkat ke AS pada Sabtu sore pekan lalu. Namun pihak maskapai Emirates mendatanginya, memberitahu ia tak bisa masuk ke Amerika Serikat.
Kabar tak enak itu diterima hanya beberapa saat sebelum Panglima TNI berangkat ke Amerika Serikat, Sabtu sore, 21 Oktober 2017. Panglima sedianya akan berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan tanggal 23 hingga 24 Oktober 2017 di Washington DC.
Menurut Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, Panglima TNI mendapat undangan secara resmi yang dikirim oleh Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F. Durford, Jr. Jenderal Gatot sudah membalas surat tersebut, dan mengonfimasi kehadirannya. Tapi kabar penolakan dari US Custom and Border Protection yang disampaikan melalui Emirates membuat Gatot urung meneruskan penerbangan.
Panglima TNI lalu melaporkan insiden penolakan tersebut kepada Presiden RI melalui ajudan, Menteri Luar Negeri dan Menkopolhukam, serta berkirim surat kepada Jenderal Joseph. F. Durfort Jr. Berita ini dengan cepat menyebar. Kasus penolakan pejabat tinggi untuk memasuki sebuah negara bukan perkara sepele. Bagaimana pun, Gatot datang untuk mewakili pemerintah RI dan datang atas nama negara ini. Penolakan Gatot tak bisa diabaikan.
Mengapa Gatot Dilarang Masuk AS
Benarkah yang terjadi pada Jenderal Gatot Nurmantyo adalah penolakan? Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 Sulaiman Ponto, meminta pemerintah RI tak buru-buru menyalahkan AS. Sebaiknya, ia menyarankan agar atase pertahanan Indonesia mengecek dulu bagaimana kasusnya. Menurutnya, Gatot tak ditolak ke AS, karena empat jam setelah itu ia diizinkan berangkat.
Saat diwawancara tvOne, Senin, 23 Oktober 2017, Sulaiman Ponto mengatakan, pada kasus Gatot kondisinya adalah tiket Jakarta-Doha sudah keluar, tapi tiket Doha-AS tak keluar. "Kata siapa ditolak? Kenyataannya adalah boarding pass Doha ke AS yang tak keluar, bukan ada penolakan. Tidak keluar. Ini ada sistem protokoler yang tak dipenuhi," ujarnya.
Sulaiman menambahkan, pengecekan ini memang harus dilakukan maskapai mengingat adanya aturan ketat bahwa maskapai harus menginformasikan penumpangnya sebelum masuk AS.
Sementara pihak Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Uni Eropa dan Amerika Mohammad Anshor mengatakan, pelarangan itu terjadi karena masalah internal di pemerintah AS. Ia tak merinci masalah internal apa yang terjadi. “Memang ada masalah, mereka sudah berusaha menyelesaikan, tapi terlambat disampaikan ke pihak maskapai sehingga terjadi masalah itu,” ujar Mohammad Anshor melalui sambungan telepon kepada VIVA.co.id, Minggu, 23 Oktober 2017.
Pemerintah RI, menurut Anshor, sangat menyesalkan dan tak bisa menerima kejadian ini. Apalagi, Gatot datang untuk memenuhi undangan Departemen Pertahanan AS. Sempat beredar kabar, Gatot gagal berangkat karena tersandung masalah visa. Namun hal itu dibantah oleh Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto.
“Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta istri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan, kemudian pada Sabtu 21 Oktober 2017, Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection,” ujar Wuryanto dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 23 Oktober 2017.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan, proses paspor dan visa yang diajukan oleh Gatot tak berbeda dengan menteri kabinet lainnya. “Kalau ke Amerika, tetap kita isi formulir untuk paspor. Memang visanya beda. Kalau kunjungan dinas ya visanya untuk kunjungan dinas. Kalau wisata ya pakai visa wisata. Tapi tetap kita harus isi formulir untuk melengkapi formulir mereka seperti nama alamat tujuan dan sebagainya,” kata Arrmanatha kepada VIVA.co.id, 23 Oktober 2017.
Arrmanatha juga mengatakan, menteri dan panglima menggunakan paspor diplomatik, tapi visanya adalah visa dinas. Proses pengurusan visa juga berjalan sesuai prosedur. “Tergantung. Kalau kita datang kan pasti ada tujuannya, misalnya pertemuan. Kalau pertemuannya untuk tanggal 5 misal, lalu apply tanggal 4, tetap saja sama. Dia enggak bisa sehari selesai. Mereka kan punya beberapa hari untuk proses visa itu,” ujarnya.
Menurut Arrmanatha, agar proses visa lebih mudah biasanya menggunakan surat pengantar dari Setneg atau Kemlu, menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan berangkat untuk kegiatan tertentu. “Biasanya itu perlu beberapa hari, satu dua hari, tergantung kedutaan beda-beda, ada bahkan yang cuma butuh sehari,” ujarnya menjelaskan.
Dari penjelasan Kapuspen TNI dan Jubir Kemlu, sepertinya soal Panglima TNI gagal berangkat karena visa menjadi tak beralasan. Sayangnya, Dirjen Uni Eropa dan Amerika Mohammad Anshor juga tak merincikan, apa masalah internal di birokrasi AS seperti yang ia sebutkan di atas.
Kemlu Tetap Tunggu Penjelasan
Kasus penolakan masuk AS yang dialami Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak dianggap sepele oleh pemerintah RI. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sigap bertindak. Beberapa jam setelah laporan diterima, KBRI Washington DC mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri AS, memprotes dan mempertanyakan alasan penolakan Gatot. Di Jakarta, Kementerian Luar Negeri juga mengirimkan nota diplomatik kepada Kedubes AS di Jakarta, perihal yang sama.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga segera menelepon Dubes AS untuk Indonesia Joseph Donovan dan meminta perwakilan AS itu untuk bertemu di kantor Kemlu di Pejambon, Jakarta Pusat. Saat itu Joseph Donovan meminta maaf. Tapi Joseph sedang tak berada di Jakarta. Ia mengirim Wakil Kedubes AS Erin Elizabeth Mckee untuk bertemu dengan Retno Marsudi, Senin, 23 Oktober 2017.
Tapi saat pertemuan, Erin hanya menyatakan penyesalan dan permintaan maaf pada Retno. Erin juga mengatakan, semua pelarangan sudah dicabut, dan Gatot bisa berangkat ke AS. Tapi Menlu Retno bersikukuh. Penyesalan dan permintaan maaf tak cukup, AS harus memberikan penjelasan dengan detail, mengapa Jenderal Gatot Nurmantyo dilarang memasuki negara tersebut.
“Sudah tidak ada lagi restriksi atau larangan apa pun kepada Jenderal Gatot untuk berkunjung ke AS. Tetapi saya sampaikan bahwa itu saja tidak cukup. Kami tetap perlukan penjelasan kenapa peristiwa itu sampai terjadi," kata Retno usai pertemuan dengan Wakil Dubes AS Erin Elizabeth Mckee di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017.
Langkah Retno yang sigap dan tetap menunggu penjelasan dari pemerintah AS meskipun sudah ada permintaan maaf layak diapresiasi. Sebab, meski sudah meminta maaf, tak ada penjelasan resmi mengapa pemerintah AS melarang Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk masuk ke negara tersebut. Padahal Gatot datang karena diundang, dan dia datang atas nama pemerintah RI.
Mungkin, sesekali perlawanan dari sebuah negeri yang sedang berkembang atas perlakuan sembarangan negara adidaya harus dilakukan. Atas nama harga diri bangsa dan kedaulatan, negara ini berhak mempertanyakan dan melawan. (one)
