Tawaran Mobil Antipeluru untuk Jokowi

VIVA.co.id – Sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia, sudah sewajarnya bagi Joko Widodo untuk mendapat fasilitas very-very important person alias VVIP. Selain pengawalan ekstra ketat, Presiden juga berhak mendapat mobil kelas wahid yang selalu menemani tiap aktivitas kedinasannya.

Syarat mobil itu harus canggih, sudah tentu. Aman, apalagi. Karena memang bukan cuma Jokowi, semua kepala negara juga mendapat fasilitas demikian.

Selama ini Jokowi menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard. Mobil lapis baja yang digunakan merupakan mobil bekas pakai presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Sederet fitur canggih sudah diusung, di antaranya tahan terhadap senjata militer standar dan memberi perlindungan terhadap fragmen yang muncul dari ledakan.

Mobil itu juga telah mengadopsi perlindungan VR9. Dapat menahan tiga tembakan dari senapan militer M60, M14, atau FAL-FN, serta tembakan senjata kecil seperti M16, dan 357 Magnum, termasuk memberi perlindungan tahan terhadap fragmen yang muncul dari granat tangan, serta bahan peledak lainnya.

Meski canggih, usia pakai tak pernah bisa berbohong. Beberapa kali mobil Jokowi mengalami mogok ketika tengah digunakan di acara kedinasan.

Kasus ini lalu dirisaukan banyak orang. Apalagi mantan gubernur DKI Jakarta itu seorang pemimpin negara yang mobilitasnya sangat tinggi. Bukan soal kualitas buruk dari mobil yang digunakan, namun karena usia pakai yang tak lagi laik.

Dalam catatan, sudah empat kali mobil dinas mantan wali kota Solo itu mogok. "Total mogoknya empat kali, terakhir di Kalimantan Barat, di Mempawah, dan itu sebelum masuk ke Kota Pontianak. Memang kondisi mobilnya sudah 10 tahun lebih, tetapi Presiden masih merasa, menganggap bahwa mobil itu masih bisa digunakan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.

Insiden mogoknya mobil Presiden kemudian menyiratkan adanya kegentingan untuk pengadaan mobil baru kepresidenan. Kendati Jokowi kerap menolak mobil baru, pemerintah bisa menganggarkan pengadaan mobil dinas kepresidenan tanpa persetujuan Jokowi. "Enggak harus disetujui Presiden, pengadaan biasa. Keputusan menteri saja selesai," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, saat itu.

Selanjutnya, Mobil antipeluru tawaran BMW

BMW Tebar Pesona

Peluang rupanya ditangkap matang BMW. Seteru abadi Mercedes-Benz itu mulai bermanuver dengan membuka pintu lebar-lebar bagi pemerintah jika jenama asal Jerman itu siap dipilih untuk menghadirkan mobil Presiden Republik Indonesia. BMW bahkan menjemput bola dengan memberi penawaran khusus bagi pemerintah.

Maklum saja, BMW terlihat ambisi, karena selama ini mobil kepresidenan Indonesia selalu melekat dengan merek Mercedes-Benz. 

Menurut Vice President Corporate Communications BMW Indonesia, Jodie O'Tania, perusahaan sudah mengajukan penawaran agar BMW digunakan sebagai mobil dinas presiden. "Bicara soal kendaraan presiden, prosesnya ada di Sekretariat Negara. Kami sudah masukkan proposal untuk program ini, artinya sudah dilakukan (pengajuan)," kata Jodie di Jakarta.

Model yang disodorkan yakni seri 7, alias versi termewah yang diproduksi BMW saat ini. BMW siap membuat khusus mobil tersebut agar sesuai dengan kebutuhan kepala negara. Lantas, apa saja kelebihan yang ditawarkan?

BMW seri 7 khusus presiden rupanya bukan sekadar mobil mewah belaka. Karena akan dibuat khusus dan coba menjamin hayat kepala negara tetap di kandung badan. Seperti melindungi dari serangan senjata jenis AK 47, senjata kaliber 44 Magnum, hingga peledak. Eksteriornya juga siap didesain sedemikian rupa untuk melindungi penumpang hingga perlindungan ke bagian tangki bahan bakar. 

“Dari segi ban sudah disesuaikan dengan spesifikasi Security Plus dan juga untuk fuel tank bisa menutup sendiri, juga ada alat komunikasi dalam kendaraan yang memungkinkan penumpang dan pengemudi berkomunikasi tanpa dia harus keluar dari kendaraannya. Jadi memang fiturnya sangat lengkap untuk menjamin keamanan," kata dia lagi.

Tetapi keputusan tetap lah kembali ke pemerintah, apakah mau melirik apa yang ditawarkan BMW dengan segala diferensiasinya atau tidak. "Proses pitching dibuka pada periode tertentu, dan kami sudah memberikan penawaran. Tapi sekali lagi, keputusan dikembalikan lagi kepada Pemerintah Indonesia. Yang bisa kami lakukan adalah menginformasikan fitur apa yang ada di kendaraan BMW dan penawaran sudah diberikan," ujarnya.

Menjadi mobil kenegaraan sebenarnya bukan hal baru bagi BMW. Sebab, sudah banyak kepala negara di dunia yang menggunakan produk yang ditawarkan pada Jokowi. Sebut saja Pemerintah Austria, begitu pula halnya dengan perdana menteri Bangladesh yang lebih menggemari BMW seri 7.

Presiden Republik Rakyat China juga menggunakan BMW seri 7, kendati turut memiliki mobil dinas lain dari Mercedes-Benz. Selain itu, BMW seri 7 juga dilirik perdana menteri India, serta kepala kementerian di Malaysia.

Selanjutnya, Mobil Presiden RI dari masa ke masa

Mobil Presiden RI masa ke masa

Mercedes-Benz memang lama melekat bagi petinggi bangsa ini. Tengok saja sejak zaman Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi, kompak memilih Mercedes-Benz. Kiprahnya moncer seiring stigma kokoh yang digaungkan pemimpin negeri sebelum-sebelumnya.

Seperti diolah dari berbagai sumber, pada era Soekarno, sang pemimpin besar revolusi, memilih menggunakan Buick-8 Limited Edition lansiran 1939, mobil bermesin delapan silinder dengan kapasitas 5.247cc. Bukan hasil membeli, melainkan dimintakan oleh Ketua Barisan Banteng, Sudiro, kepada pemiliknya agar berkenan mempersembahkan untuk dijadikan mobil dinas kepresidenan.

Soekarno juga pernah menggunakan beberapa mobil lain sebagai kendaraan dinas, seperti Cadillac 75, Mercedes-Benz 600, GAZ 13, Zil 111, Lincoln Cosmopolitan, dan Chrysler Imperial. Untuk ZIL 111, mobil itu merupakan racikan Uni Soviet keluaran 1958 dan merupakan hadiah untuk Soekarno.

Pada era Soeharto, banyak mobil kedinasan yang telah digunakan. Mengingat penguasa Orde Baru itu memimpin negeri selama 32 tahun. Di awal masa jabatan, Soeharto menggunakan Cadillac DeVille Series 70 Fleetwood Limousine pada 1966.

Mobil itu dibekali dapur pacu 7.025cc OHV V8 dengan tiga tingkat percepatan otomatis Turbo-Hydramatic 400. Pada 1971, Soeharto menggantinya dengan Cadillac DeVille Series 75 Fleetwood Limousine, yang memiliki kapasitas mesin lebih besar, 7.729cc OHV V8.

Pada 1975, Soeharto lalu kepincut dengan Mercedes-Benz W116 lansiran 1975, dan diganti lagi pada 1987 dengan Mercedes-Benz W126 Eagle 500SEL. Mobil ini juga tak kalah canggih, karena digunakan sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton dan Ratu Inggris Elizabeth.

Kaca dan bodi mobil itu juga antipeluru. Mobil tersebut belakangan dibawa ke museum Mercedes-Benz di Stuttgart, Jerman.

Pada 1994, Soeharto mengganti dengan Mercedes-Benz W140 S600 yang kemudian lebih sering digunakan sebagai mobil kepresidenan di masa-masa akhir jabatannya. Mobil tersebut dilengkapi fitur keamanan mumpuni standar pemimpin dunia, yakni kaca dan bodi antipeluru.

Pada era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, ketiga mantan presiden itu memilih menggunakan Mercedes-Benz W140 S600 yang ditinggalkan pemerintahan Soeharto. 

Sementara itu, era Susilo Bambang Yudhoyono, di awal masa jabatannya, sempat merasakan pula mobil Mercedes-Benz W140 S600 yang diwarisi Soeharto. Tetapi pada 2008 terjadi pergantian mobil kepresidenan dengan mendatangkan Mercedes-Benz W2111 S600 Guard. 

Mobil ini memiliki standar keamanan canggih yang mampu menahan serangan senjata api berukuran kecil standar militer. Mobil ini yang belakangan masih digunakan oleh Joko Widodo, hingga beberapa waktu terakhir kerap mogok saat perjalanan dinas ke beberapa daerah di Indonesia.

Halaman Selanjutnya

Insiden mogoknya mobil Presiden kemudian menyiratkan adanya kegentingan untuk pengadaan mobil baru kepresidenan. Kendati Jokowi kerap menolak mobil baru, pemerintah bisa menganggarkan pengadaan mobil dinas kepresidenan tanpa persetujuan Jokowi. "Enggak harus disetujui Presiden, pengadaan biasa. Keputusan menteri saja selesai," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, saat itu.