Daya Beli Turun, 'Hadiah' Saat Lebaran
- VIVA.co.id/Rifki Arsilan
VIVA.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan daya beli masyarakat yang turun sejak awal masa Lebaran, akan terus berlanjut pada semester II-2017.
Kondisi ini terlihat dari belum bergairahnya daya beli masyarakat meski telah mendapatkan “suntikan” tunjangan hari raya jelang Lebaran (THR). Alhasil, pertumbuhan dunia usaha masih stagnan.
Apindo mengatakan, hampir semua perusahaan ritel mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat pada masa Lebaran tahun ini. Penjualan berbagai produk jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, industri makanan dan minuman (mamin) tahun lalu pertumbuhannya bisa 50 persen, sekarang hanya 10-15 persen. "Masyarakat punya uangnya, tetapi mereka tidak belanja dengan agresif," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mencontohkan, untuk produk batik, pengusaha menyatakan bahwa penjualan turun hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu. "Mereka mengeluhkan, ini baru pertama kalinya jatuh sekali," ujarnya.
Penurunan penjualan dialami oleh para pedagang di Pasar Baru, Jakarta. Meski ramai didatangi pengunjung selama tiga hari libur Lebaran, mereka mengaku mengalami penurunan pendapatan dibanding tahun lalu.
Pemilik toko tekstil Sidodadi, Bhavna Sadwani (25 tahun) menyatakan, pendapatan tokonya pada Lebaran tahun ini menurun cukup drastis jika dibandingkan pada tahun lalu. Ia mengaku penurunan pendapatan mencapai 20 hingga 30 persen jika dibandingkan musim Lebaran tahun lalu.
"Kalau bicara rata-rata omzet tahun ini, itu tidak seberapa dibandingkan tahun lalu. Kalau biasanya itu kami bisa dapat Rp10 juta ke atas per hari, kali ini bisa di bawah Rp10 juta," kata Bhavna Sadwani kepada VIVA.co.id di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu 28 Juni 2017.
Kondisi serupa juga disampaikan oleh pemilik toko sepatu Ladiva Shoe Store, Yan Dermawan. Menurut Yan, tingkat atau daya beli masyarakat tahun ini bisa dikatakan menurun jika dibandingkan tahun lalu. Terlihat dari peminat masyarakat terhadap sepatu-sepatu yang dibanderol dengan harga yang relatif tinggi.
"Jadi kalau dibandingkan tahun lalu memang daya beli masyarakat cukup menurun, tahun ini para pembeli itu lebih banyak yang mengincar sepatu yang kelas menengah ke bawah,” tuturnya.
“Kalau dulu sepatu yang harganya mahal-mahal itu laku juga. Kalau sekarang lebih banyak kelas menengah ke bawah lah barang-barang yang terjual," kata Yan.
Ia menambahkan, pendapatan toko sepatu miliknya tertolong dengan adanya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dimanfaatkan oleh para penerima KJP untuk membelanjakan kebutuhan sepatu untuk sekolah. Karena Lebaran kali ini jatuh bersamaan dengan tahun ajaran baru.
"Kalau tidak ada KJP sudah pasti berkurang sekitar 30 persen, jadi memang rata-rata yang datang itu mencari untuk sekolah. Jadi barang yang mahal tidak laku, kami tertolong dengan KJP juga," tuturnya.
Selanjutnya, Penyebab Turunnya Daya Beli
***
Penyebab Turunnya Daya Beli
Daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, tergerus karena upah buruh Mei turun. Diikuti dengan besaran tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi 900 volt ampere (VA) pada Juni ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah riil buruh pada Mei 2017 menurun. Upah riil buruh tani turun sebesar 0,45 persen dibanding April 2017, yaitu dari Rp37.549 per hari menjadi Rp37.380 per hari.
Sementara itu, untuk upah riil buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Mei 2017 juga turun sebesar 0,13 persen, yaitu dari Rp65.254 menjadi Rp65.170.
Meskipun rata-rata upah nominal buruh bangunan Mei memang naik dibanding April, yakni sebesar 0,26 persen, yaitu dari Rp82.740 menjadi Rp83.958 per hari.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Sairi Hasbullah mengatakan, perubahan upah riil menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh tani dan buruh informal perkotaan, yang termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Semakin tinggi upah riil maka semakin tinggi daya beli, begitu pun sebaliknya," kata Sairi.
Konsumsi Rumah Tangga Lemah
Penurunan pendapatan telah menyebabkan kemampuan konsumsi rumah tangga menjadi lemah, meski pemerintah mengklaim harga-harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran stabil.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan, stabilitas harga pangan yang diklaim pemerintah terbaik selama 10 tahun terakhir itu seharusnya mampu mendongkrak daya beli. Nyatanya data-data penjualan ritel malah menurun.
Dia mengungkapkan, data penjualan ritel hanya tumbuh enam persen pada April-Mei 2017. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya penjualan ritel berhasil tumbuh dua digit pada 2012 dan 2013.
"Dengan inflasi 3,2 persen pada 2016 seharusnya mampu mendorong konsumsi rumah tangga naik 5,4-5,6 persen, tapi kemarin cuma 4,6 persen. Tingkat permintaan terbilang kecil," katanya kepada VIVA.co.id di Jakarta, Rabu 28 Juni 2017.
Apalagi, Enny menambahkan, sekarang besaran tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi 900 VA berubah, dan bertepatan dengan tahun ajaran baru. Akibatnya porsi belanja sandang masyarakat menurun, masyarakat juga mengurangi porsi pangannya untuk membeli kebutuhan lainnya, seperti keperluan sekolah.
"Di desa malah ada peralihan, kalau biasanya Lebaran beli baju baru, sekarang cenderung beli gadget baru. Tapi ini tidak mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi," katanya.
Enny pun mengingatkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang memadai.
Dia juga menyoroti masifnya penetrasi barang impor ke Indonesia. Kondisi itu sangat mengancam industri dalam negeri.
"Kita kalah oleh penetrasi barang impor, akhirnya industri berguguran, yang bisa berdampak pada menghilangnya penyediaan lapangan kerja," ucapnya. (art)
Ekonom Ingatkan Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Turunkan Daya Beli Masyarakat
Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti kepada Pemerintah soal dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
