Indonesia Dikhawatirkan Jadi Arena Baru ISIS
- REUTERS/Stringer/Corbis
VIVA.co.id – Konflik bersenjata di Kota Marawi, Filipina bagian selatan, antara militer negara tersebut dengan gerombolan bersenjata pendukung kelompok militan Daulah Islamiyah Irak dan al-Syam alias ISIS selama berminggu-minggu sudah menjadi sorotan masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Bahkan ada kekhawatiran jaringan militan pendukung ISIS bernama Maute sudah masuk ke wilayah Republik Indonesia.
Ada beberapa alasan rasional yang menguatkan potensi ISIS masuk ke Indonesia. Salah satunya terkait wilayah Filipina yang dekat dengan daerah perbatasan Indonesia menjadi alasan utama. Berbagai pihak menyerukan agar pemerintah memperkuat daerah perbatasan agar tak mudah ditembus penyusup ISIS. Kemudian, kelompok ISIS Filipina punya hubungan dengan kelompok radikal yang ada di Indonesia.
Teror yang sering menyerang aparat kepolisian termasuk kejadian bom bunuh diri Kampung Melayu, Jakarta Timur menjadi contohnya. Kelompok ISIS mengklaim sebagai dalang dari aksi yang menewaskan lima korban termasuk dua pelaku.
Selain itu, dugaan yang bisa menjadi alasan lain yaitu kekecewaannya kelompok radikal terhadap pemerintah Indonesia. Kelompok radikal di Tanah Air cukup besar jumlahnya. Kekecewaaan kelompok ini terhadap ideologi pemerintah yang makin sekuler akan menjadi pemicu lain.
Faktor lain yaitu Indonesia dianggap sebagai 'sasaran' yang nyaman karena longgarnya aturan dalam penindakan teroris. Hal ini berbeda jika kelompok ISIS ingin beraksi di Malaysia atau Singapura.
"ISIS ini cari tempat yang nyaman untuk beraksi. Prinsip mereka dengan kekerasan radikal sangat bagus untuk perlawanan. Kalau tidak dengan kekerasan maka tak akan berhasil," kata pengamat terorisme Al Chaidar, Kamis, 8 Juni 2017.
Indonesia dinilai terbuka besar menjadi arena baru bagi ISIS untuk beraksi. Bagi Al-Chaidar, fenomena banyaknya 'alumni' dari Suriah yang bergerak masuk ke kampus-kampus dan berbagai daerah menjadi gejala doktrin ISIS sudah masuk menyusup. Akar yang sudah menyusup ini harus aktif dikejar. Kejadian di Filipina yang pengaruh ISIS semakin melebar harus menjadi contoh.
"Kondisi riil demikian, Indonesia sangat terbuka jadi arena baru ISIS. Kalah di Filipina, mereka akan mengincar Indonesia sebagai sasaran baru," ujar Al-Chaidar.
Selanjutnya, Peran TNI
Peran TNI
Memperkuat pengamanan daerah perbatasan harus menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah masuknya penyusup ISIS. Dengan kondisi yang luas, menjadi tantangan tersendiri untuk memperkuat perbatasan. Untuk masalah ini, pihak TNI harus dilibatkan.
Tak ada alasan untuk tidak mengajak TNI dalam memperkuat daerah perbatasan. Peran TNI dinilai lebih cocok melakukan ini ketimbang pihak aparat lain.
"Mau enggak mau TNI harus dilibatkan. Tentara yang punya kemampuan memadai di perbatasan dibantu masyarakat tentunya," ujar Al Chaidar.
Respons ini ternyata sudah disikapi langsung TNI. Selain menambah armada, TNI akan melibatkan matra TNI AU, dan AL untuk melakukan patroli pengamanan di daerah perbatasan.
Seperti yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Numantyo bahwa prajuritnya akan dikerahkan di sejumlah titik daerah perbatasan. Salah satunya di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Upaya ini dilakukan agar daerah perbatasan Pulau Morotai aman dari masuknya teroris ISIS asal Filipina ke Indonesia.
Ilustrasi prajurit TNI.
Untuk memastikan, Jenderal Gatot Nurmantyo, pada Rabu, 7 Juni 2017, langsung mengunjungi pulau yang terletak di bibir Samudera pasifik itu. Kepada masyarakat sekitar, mantan KSAD itu juga berpesan agar penyusupan ISIS dari Marawi, Filipina bisa dicegah.
“Saya tadi ke Morotai mengelilingi pulau dan berbincang-bincang dengan masyarakat dan meminta mereka untuk mewaspadai lagi. Jangan sampai kita kemasukan sisa-sisa dari Marawi,” kata Gatot, Rabu, 7 Juni 2017.
Kekuatan yang ditambah TNI antara lain kekuatan satu kompi yang dibantu dengan kapal perang dan pesawat. Pengamanan ini akan diprioritaskan berlaku untuk seluruh pantai.
Masyarakat pun diminta untuk aktif merespons jika ada gerakan pihak asing yang mencurigakan. Ia sadar pengawasan dari aparat tak akan berhasil tanpa disertai dengan kerjasama masyarakat.
“Bila mana terdapat orang-orang yang tak dikenali masuk, bisa melaporkan ke kepolisian maupun TNI, supaya ditindak cepat,” ujarnya.
Selanjutnya, Strategi Tumpas Terorisme
Strategi Tumpas Terorisme
Selain memperkuat wilayah perbatasan, menumpas terorisme dibutuhkan beberapa tahap yang harus saling bersinergi. Peran ini dengan melibatkan semua stakeholder terkait dari keamanan, intelijen, polisi, sampai unsur pembinaan (deradikalisasi).
Peran TNI dalam hal ini menjadi catatan penting. Aparat TNI menjadi merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan untuk memperkuat penindakan. Pengamanan wilayah memang menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya penyusupan kelompok teroris.
"Mencegah terjadinya migrasi teroris ini bisa dilalui dengan kerjasama aparat keamanan dalam negeri dan internasional," tutur anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Parreira, Kamis 8 Juni 2017.
Aksi teroris berideologi ISIS menurut Andreas sudah berada di dalam negeri. Pengamanan wilayah perbatasan dinilainya hanya tindakan pencegahan fisik. Namun, yang penting adalah bisa melengkapi pola pengamanan untuk mematahkan pergerakan pelaku teror.
"Ini yang penting bagaimana mematahkan jalur komunikasi dan mobilitas para pelaku teror," ujar Andreas.
Militer Filipina perangi kelompok pendukung ISIS, Maute
Senada dengan Andreas, anggota Komisi I DPR lainnya, Bobby Rizaldi, juga mengingatkan perlunya penguatan ideologi dalam tata negara. Dicontohkan seperti kerjasama dengan melibatkan Kementerian Agama dalam pemahaman akidah.
"Perlu program deradikalisasi yang melibatkan Kemenag, mengenai dasar-dasar pemahaman akidah dan lain-lain, sebagai lembaga negara," tuturnya.
Selain Kemenag, Bobby juga menyoroti koordinasi lain dengan para lembaga publik terkait deradikalisasi. Termasuk untuk mengantisipasi paham ekstrimis dari internet.
"Pemerintah juga perlu melaksanakan program kontra radikalisme dan kontra naratif, sehingga informasi-informasi di medsos yang bisa berpengaruh negatif, bisa dinetralisir," kata Bobby.
Selanjutnya, yang menjadi faktor lain yaitu mempercepat revisi Undang-Undang Terorisme di DPR. Peraturan yang tegas dalam menindak pelaku diperlukan untuk meredam aksi teror. Pro dan kontra keterlibatan TNI juga harus segera diputuskan agar pembahasan undang-undang cepat rampung.
"Ini yang harus dijalankan agar cepat rampung dan bisa diterapkan dari aturan terbaru," tutur pengamat terorisme, Al Chaidar. (ren)
