London Bridge, Serangan Teror Jelang Pemilu
- Reuters/Peter Nicholls
VIVA.co.id – Denyut kehidupan publik Inggris menjelang pemilu tercederai rangkaian aksi teror. Hanya selisih dua pekan setelah ledakan bom di Manchester, negara aristokrat itu kembali jadi sasaran serangan.
Partai-partai Inggris sepertinya harus memiliki kesabaran lebih. Persiapan menghadapi pemilu terus terganggu serangan teroris. Hanya dalam tiga bulan, tiga serangan terjadi di negara tersebut. Maret lalu, sebuah mobil menabrak kerumunan pejalan kaki di jembatan Westminster.
Mobil yang dibawa secara ugal-ugalan itu lalu menerobos barikade pengamanan di gedung Parlemen di Westminster, pengemudinya turun dan sempat menusuk seorang polisi hingga tewas. Pelaku juga akhirnya tewas ditembak. Aksi itu menewaskan lima warga Inggris.
Lalu pada pertengahan Mei, konser Ariane Grande di Manchester Arena yang dipenuhi remaja dan anak-anak berakhir memilukan setelah sebuah bom meledak di depan pintu masuk. Sebanyak 22 orang tewas, termasuk anak-anak, dan puluhan lainnya luka-luka. Kelompok ISIS menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. Duka yang belum usai kembali terkoyak ketika Sabtu malam, 3 Juni 2017, sekitar pukul 22.00 waktu setempat London ikut diteror.
Sebuah mobil van berwarna putih menyeruak kerumunan orang di London Bridge. Dengan menggunakan pisau, pelaku yang berjumlah tiga orang lalu menyerang orang-orang di Borough Market. Polisi bergerak cepat, paramedis juga turun tangan. Tiga pelaku berhasil dilumpuhkan.
Kepolisian Metropolitan Inggris mengatakan, total korban tewas akibat aksi ini menjadi tujuh orang termasuk pelaku, sementara korban luka akibat penusukan mencapai 48 orang. "Saya khawatir diantara mereka berada dalam kondisi kritis," ujar Wali Kota London, Sadiq Khan seperti dikutip dari The Guardian, 4 Juni 2017.
Pemilu Tak Ditunda
Rangkaian serangan ini terjadi berbarengan dengan masa kampanye partai politik di Inggris untuk menghadapi pemilu. Dalam hitungan hari, tepatnya 8 Juni 2017, negara kerajaan ini akan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu, yang memberi kesempatan pada warga Inggris untuk memilih siapa yang paling layak duduk di Parlemen dan menjalankan negara ini.
Pemilihan ini juga akan menentukan, siapa yang paling berhak menjadi Perdana Menteri Inggris. Pemimpin politik dari partai yang paling banyak perwakilannya di Parlemen, maka akan diminta oleh Ratu Inggris untuk menjadi Perdana Menteri.
Paska ledakan bom di konser Ariana Grande, para politisi sepakat meniadakan kegiatan dalam rangkaian pemilu selama tiga hari, demi menghormati dan memberikan kesempatan berduka cita pada korban dan seluruh warga Inggris. Lalu Minggu 4 Juni 2017, tanggal di mana seharusnya parpol kembali melakukan kampanye untuk merebut perhatian konstituen, sebuah serangan kembali terjadi.
Demi menghormati para korban, partai-partai sepakat meniadakan kampanye. Partai Konservatif lebih dulu memulainya dengan memastikan tak akan melakukan kampanye 4 Juni 2017. Partai Buruh dan Partai Republik Demokrat mengikuti. Hanya Partai Independen (UKIP) yang menolak membatalkan. Paul Nuttal, pemimpin UKIP mengatakan, tak ingin menuruti kemauan teroris. Melalui akun Twitternya, Paul Nuttal menulis, “Saya tak ingin menunda kampanye UKIP. Karena menghancurkan demokrasi adalah tujuan para teroris.”
Meski menghadapi teror bertubi-tubi, namun pemerintah Inggris masih tak yakin akan membatalkan pemilu. Sekretaris Brexit, David Davis mengatakan menunda pemilu bukan hal yang diinginkan publik. "Dan jika pun harus ditunda, saya tak yakin itu bisa dilakukan secara legal," ujarnya kepada BBC.
Politisi dari Partai Buruh Emily Thornberry juga sepakat agar tak menunda pemilihan umum. "Kita sangat sadar, apa yang pembunuh inginkan adalah untuk membunuh nilai-nilai dan demokrasi kita," ujarnya.
Teror Berencana
Inggris terus menjadi sasaran teror. Sejak beberapa bulan sebelum pengeboman, FBI sudah memberikan informasi rahasia kepada Inggris, bahwa Salman Abedi, pelaku bom bunuh diri di konser Ariana Grande sudah memasuki Inggris. Salman Abedi adalah bagian dari jaringan teroris Afrika Utara yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.
Pelaku serangan di London Bridge memang belum disebut identitasnya, atau apakah mereka memiliki kaitan dengan pelaku aksi terorisme internasional seperti ISIS, namun seorang saksi mata beragama Islam, Simina Motalib mengaku mendengar pelaku meneriakkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.
"Sebagai orang Inggris yang terlahir sebagai Muslim, sangat mengerikan bagi saya mendengar mereka menggunakan kalimat-kalimat Islami terlontar dari mereka saat melakukan aksi barbar, apalagi di bulan Ramadan ini," ujarnya seperti dikutip dari The Guardian.
Usai pertemuan darurat Cobra Meeting, Perdana Menteri Inggris Theresa May menyampaikan pernyataan bahwa mereka percaya, Inggris saat ini sedang menjadi korban sasaran serangan teroris. Polisi Inggris telah berhasil melumpuhkan lima serangan lain setelah serangan di Westminster.
"Tapi saat ini kita melihat ada pola serangan baru. Mereka saling meniru," ujarnya dikutip The Guardian. May mengatakan, pemerintah akan melakukan perubahan cara pandang, sekaligus melakukan empat langkah penting.
Pertama, para penyerang terikat dalam Islam ekstrem, di mana ideologinya selalu dikatakan tak sejalan dengan ideologi warga Inggris. "Dan itu akan menjadi tantangan besar bagi kita untuk mengalahkan pemahaman itu," tuturnya.
Menurut May, mengalahkan pemikiran seperti itu tak bisa dilakukan dengan operasi kontra-terorisme. "Tapi kita perlu memberi pemahaman, bahwa semua nilai-nilai sama baiknya," ujarnya.
Kedua, ia berjanji tak akan memberi ruang aman bagi para teroris. Tapi ia sadar, itulah yang disediakan internet. Ia mengusulkan untuk melipatgandakan upaya internasional untuk mengendalikan ekstremisme di internet. Hal ketiga adalah mulai bertindak dari rumah. "Ada terlalu banyak toleransi terhadap ekstremisme di negara kita", katanya. Ia mengakui, jelas dibutuhkan kemauan untuk berdialog, dan itu bisa jadi bukan hal yang mudah.
Keempat, May berjanji akan meninjau ulang strategi kontra-terorisme, untuk memastikan polisi memiliki kekuatan yang mereka butuhkan. May mengusulkan untuk meninjau undang-undang anti-terorisme, dan menyarankan hukuman yang lebih panjang untuk beberapa pelanggaran.
PM May juga mengatakan, pelaksanaan pemilu tak akan berubah. Warga Inggris akan tetap memilih pada Kamis, 8 Juni 2017. "Kita akan tetap bersama, bersatu menghadapi musuh kita," ujarnya. (umi)
