Berharap pada Jakarta Concord
- ANTARA FOTO/IORA SUMMIT 2017/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Indonesia membuat tonggak sejarah baru. Sebab, untuk kali pertamanya berhasil melakukan pembaharuan komitmen bagi Kelompok Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (Indian Ocean Rim Association/IORA) dengan keluarnya 'Jakarta Concord'.
Jakarta Concord atau Kesepakatan Jakarta merupakan sebuah dokumen berisi enam bidang kerja sama ditambah tiga isu, untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama antarnegara anggota IORA. Keenam bidang ini adalah mempromosikan keselamatan dan keamanan maritim, serta meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi.
Kemudian, memajukan pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab dari sektor pengelolaan perikanan, memperkuat manajemen risiko bencana, meningkatkan kerja sama akademik dan ilmu pengetahuan, serta mempromosikan kerja sama di bidang pariwisata dan budaya.
Adapun tiga isu yang diangkat yaitu ekonomi berbasis kemaritiman (blue economy), pemberdayaan wanita, demokrasi dan pemerintahan yang baik. Presiden Joko Widodo mengatakan, organisasi yang terdiri dari 21 negara anggota tersebut menyadari tantangan yang dihadapi saat ini di kawasan Samudera Hindia.
Ia menyebut bahwa kondisi dunia dalam proses revolusi. Baik dari sisi perubahan dari teknologi, maupun kondisi politik yang menandai era populisme.
“Saat kedua revolusi ini menyatu, ini seperti dua cairan yang eksplosif, yang mengalir bertabrakan,” katanya, dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi IORA di Jakarta Convention Center, Selasa, 7 Maret 2017.
Menurut Jokowi, para negara anggota IORA telah diberkahi sejumlah kekayaan yang dimiliki setiap negara. Namun, prinsip perubahan perlu dikedepankan demi masa depan.
“IORA adalah komunitas unik. Sebuah kawasan yang kaya tapi juga masih terdapat kantong-kantong kemiskinan. Ini perlu modernisasi di banyak aspek,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarat itu.
Di mata Indonesia, Jokowi melanjutkan, Samudera Hindia merupakan wilayah yang berpotensi menjadi salah satu poros kunci dalam pergelatan dunia. Ia pun meyakini kalau wilayah tersebut di ambang kejayaan, seiring dengan kegiatan ekonomi yang bervariasi di Samudera Hindia.
“Selama ratusan tahun Samudera Atlantik yang mendominasi. Pada 30 tahun terakhir, banyak yang menyatakan saat ini abadnya Samudera Pasifik. Tapi saya percaya, kini Samudera Hindia di ambang keperkasaan,” ungkap Jokowi.
Ia menambahkan, yang dimaksud di ambang keperkasaan dimulai dari kegiatan ekonomi di Afrika Timur, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara hingga Australia. Optimisme muncul meskipun ada anggapan bahwa Samudera Pasifik akan tetap menjadi salah satu poros dunia.
IORA awalnya hanya fokus pada masalah ekonomi. Namun, saat ini, di bawah keketuaan Indonesia, IORA mulai fokus membahas masalah keamanan dan terorisme serta ekstremisme.
Hal ini merupakan bagian dari mempromosikan keselamatan dan keamanan maritim. Salah satu yang dibahas adalah isu pembajakan di laut. Pengamat intelijen Wawan Hari Purwanto mengatakan, dalam melancarkan aksi terorisme di laut membutuhkan sokongan dana yang tidak sedikit.
Dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai pengadaan senjata api, identitas palsu, bahkan sampai rumah singgah (safe house). "Salah satu cara yang ditempuh para teroris untuk mendapatkan uang dengan cara aman yaitu melalui sistem Hawala atau Hundi," kata Wawan kepada VIVA.co.id.
Menurut dia, sistem ini mampu mentransfer uang tanpa melalui mekanisme perbankan atau transaksi elektronik antarnegara. Artinya, lanjut Wawan, para teroris ini melakukan transaksi dengan cara tradisional melalui 'jalur-jalur bawah tanah'.
"Dengan sistem ini juga, uang bisa dikirim tanpa menyebut nama pemberi dan penerima. Tapi dijamin sampai di tempat tujuan. Itu dilakukan hampir di semua negara di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan ke seluruh dunia," ungkapnya.
Wawan juga mengungkapkan, meski sistem ini sudah dilarang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada kenyataannya, transaksi ini masih ada karena dilakukan melalui ‘gorong-gorong’.
"Nah, inilah yang coba kita deteksi supaya seluruh negara anggota IORA ikut menyadari bahayanya sistem Huwala atau Hundi itu. Intinya, aksi terorisme tidak akan terlaksana tanpa dukungan dana yang kuat. Jadi, kita harus bersama-sama 'against to defend terrorism'", tutur Wawan.
Benar saja. Seluruh negara IORA sepakat mengadopsi satu dari dua dokumen, yakni Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Counter Extremism (deklarasi pencegahan dan pemberantasan terorisme dan ekstremisme).
Deklarasi ini sebuah refleksi dan tekad untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, mempromosikan pesan-pesan positif mengenai toleransi, keragaman, serta moderasi di kawasan Samudera Hindia.
Para pemimpin negara anggota IORA ini juga sepakat dan mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kepemimpinan dan berinisiatif untuk menggelar KTT IORA untuk kali pertama, sekaligus merayakan ke-20 tahun berdirinya organisasi yang berbasis di Mauritius tersebut.
Salah satu negara yang mengakui peran Indonesia adalah Australia. Perdana Menteri Malcolm Turnbull, secara blak-blakan, menyambut baik terobosan yang dilakukan Presiden Joko Widodo terkait pengesahan Jakarta Concord.
"Kesepakatan Jakarta (Jakarta Concord) mencerminkan nilai kita bersama dan mencakup komitmen terhadap kawasan. Tentunya, hal ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berimbas pada kestabilan Samudera Hindia," ungkap Turnbull.
