Menanti Duet Indonesia-Arab Saudi
- REUTERS/Adi Weda/Pool
VIVA.co.id – Kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia ini memiliki makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Selain karena kunjungan ini merupakan kunjungan bersejarah, setelah 47 tahun silam Raja Saudi tak bertandang ke Tanah Air, kedatangan Raja Salman ini diharapkan membuka kran kerja sama Indonesia-Arab Saudi di berbagai sektor.
Benar saja, setelah mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 1 Maret 2017, Raja Salman dan rombongan langsung diboyong ke Istana Bogor dan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, setidaknya disepakati 11 kerja sama bilateral kedua negara di berbagai sektor.
"Selain membahas isu-isu terkait kepentingan umat, kedua pemimpin juga sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk perdagangan dan investasi," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 1 Maret 2017.
Di sektor finansial, Arab Saudi berkomitmen mengucurkan dana melalui Saudi fund contribution to the financing of development project senilai US$1 miliar. Dari pemerintah Indonesia, komitmen kerjasama ini diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sektor investasi BUMN, Presiden Jokowi menyambut baik ditandatanganinya kesepakatan Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Cilacap antara Pertamina dan Aramco senilai US$6 miliar. Presiden Jokowi juga menawarkan beberapa proyek potensial kepada Arab Saudi untuk berinvestasi di Indonesia.
"Antara lain, proyek refining development masterplan program di Dumai, Balongan dan Bontang. Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Jambi, pembangunan infrastruktur baik infrastruktur jalan, water resources, drinking water, sanitasi dan perumahan," jelas Retno.
Di sektor perdagangan dan UKM, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama perdagangan dan pengembangan usaha kecil menengah. Presiden Jokowi berharap kepada Raja Arab Saudi untuk menghilangkan hambatan perdagangan, dan kemudahan akses pasar bagi produk Indonesia terutama produk halal, perikanan, obat-obatan, alat kesehatan, produk tekstil, serta garmen Indonesia.
Pada bidang keagamaan, Presiden Jokowi mengapresiasi pengembalian kuota haji Indonesia ke tingkat normal yakni 211.000 jemaah dan kuota tambahan untuk tahun 2017 sebesar 10.000 jemaah. Di samping itu, Kementerian Agama RI akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi, di bidang urusan Agama Islam.
Terkait kerjasama luar negeri, Presiden Jokowi dan Raja Salman juga bertukar pandangan soal kerja sama regional dan internasional, termasuk isu Palestina. Menurut Presiden Jokowi, kemerdekaan Palestina merupakan perjuangan yang harus terus dilakukan.
"Indonesia menegaskan kembali pentingnya penyelesaian konflik berbagai konflik di seluruh dunia termasuk di Timur Tengah secara damai," terang Menlu.
Kedua kepala negara juga menekankan pentingnya bekerja sama dalam memajukan Islam sebagai rahmatan lil alamin (pemberi rahmat bagi semua). Indonesia mendorong pentingnya persatuan umat Islam untuk kemaslahatan umat Islam dan umat manusia di seluruh dunia.
Selain itu, kedua negara sepakat pada peningkatan kerja sama informasi dan kebudayaan, kerja sama di sektor kesehatan, kesepakatan antar otoritas aeronautica, kerja sama di sektor riset dan pendidikan tinggi, peningkatan kerja sama dibidang perikanan dan kelautan, dan kerja sama pemberantasan kriminalisasi.
Untuk menindaklanjuti pertemuan antara kedua pemimpin, lanjut Menlu Retno Marsudi, kedua pemimpin sepakat untuk segera menindaklanjuti segala kesepakatan-kesepakatan yang dibahas dengan mengirimkan para menterinya.
Masih Umum
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik kerja sama kedua negara terutama terkait dengan kerja sama di bidang ekonomi dan investasi. Sementara terkait bantuan pendanaan senilai US$1 miliar dari The Saudi Fund Contribution, mantan Direktur Bank Dunia ini menilai kesepakatan yang dibentuk masih belum spesifik.
"Nilainya US$1 miliar, US$750 juta untuk financing program development. Rambunya masih sangat umum, jadi belum diturunkan dalam kesepakatan yang detail," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis 2 Maret 2017.
The Saudi Fund Contribution, kata Menkeu, memang selama ini telah beroperasi di berbagai negara, dengan menggelontorkan sejumlah dana untuk proyek-proyek infrastruktur. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menolak dengan tegas, kucuran dana tersebut berbentuk pinjaman.
"Jadi, bisa saja (dana tersebut) digunakan untuk project financial yang kami combine dengan financing yang lain. Itu yang US$750 juta," katanya.
Sedangkan sisanya yang mencapai US$250 juta, akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan mendukung produk ekspor asal negara tersebut, selain dari produk-produk minyak dan gas yang selama ini menjadi komoditas andalan Arab Saudi.
"Jadi, mungkin mereka punya berbagai produk non oil (minyak) yang mungkin dibutuhkan Indonesia. Sehingga, dengan skema financing, mereka menggunakan itu," ungkapnya.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, hubungan dagang Indonesia dengan Arab Saudi selama ini memang cenderung mengalami penurunan. Hal itu terlihat dalam neraca perdagangan Indonesia dan Arab Saudi.
Adapun sektor yang terus ditingkatkan untuk ekspor Indonesia ke luar negeri adalah kelapa sawit hingga manufaktur, seperti otomotif. "Semuanya banyak, dan semuanya berpotensi. Minyak sawit, otomotif, kita dorong yang punya nilai tambah," kata Enggar di sela Acara Business Forum Indonesia-Saudi Arabia, di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis 2 Maret 2017.
Enggar mengatakan, kedua negara memiliki hubungan historis yang sama-sama baik. Untuk itu, peningkatan kerja sama kedua belah pihak sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk tahap awal, Presiden Jokowi dan Raja Salman sepakat untuk membuat joint study untuk tahap awal FTA (free trade agreement/perjanjian pasar bebas).
Sementara itu, di sisi investasi, Enggar menambahkan, Indonesia punya segudang proyek infrastruktur yang dapat ditawarkan kepada Arab Saudi untuk berinvestasi. Sebaliknya, kontraktor Indonesia juga akan masuk ke proyek infrastruktur yang ada di Arab Saudi.
"Jadi, banyak sekali, dan di proyek pembangunan di Saudi Arabia, kontraktor kita juga akan masuk ke sana," tutur dia.
Secara umum, Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menguntungkan kedua belah pihak. Menurutnya, Presiden Jokowi pernah bertemu dengan pihak Arab Saudi membicarakan sejumlah hal hingga kemudian timbul kesepakatan bersama tersebut.
"Yang pasti, kerja sama dua negara itu harus didasari saling menguntungkan. MoU kerja sama dengan negara mana pun harus saling menguntungkan," kata Johan Budi, Kamis 2 Maret 2017.
Dalam kesepakatan itu, ada poin-poin yang menguntungkan Indonesia, demikian pula ada poin-poin yang menguntungkan Arab Saudi. "Bisa dimaknai dengan MoU itu pemerintah indonesia punya keuntungan demikian juga Arab Saudi pasti punya kepentingan. Pasti Arab Saudi mau ambil keuntungan dari MoU yang ditandatangani," ujarnya.
Tak Bahas Isu TKI
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, meminta tindak lanjut yang cepat dari 11 Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Arab Saudi. Apalagi, kesepakatan itu disaksikan kepala negara masing-masing, Presiden Jokowi dan Raja Salman.
Fadli mengkritik pemerintah kerap lambat menindaklanjuti nota kesepahaman yang dibuat dengan negara lain. Politikus Partai Gerindra ini berharap kebiasaan itu tak dilakukan dalam menyikapi nota kesepahaman dengan Arab Saudi.
"Yang terutama pledge (kerja sama) untuk investasi, itu penting. Jangan hanya sekadar seremonial kita harapkan. Tetapi setelah ditandatangani, langsung di-follow up. Kemudian nanti bisa dievaluasi, apa berjalan, sesuai rencana atau tidak?" ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017.
Menurut Fadli, kerja sama dengan Arab Saudi akan membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Sementara, secara nyata, peristiwa kunjungan Raja Arab Saudi dan rombongannya sendiri, adalah hal yang secara langsung memberi keuntungan ke Indonesia. "Ada kunjungan wisata. Ini memberi sinyal baik kepada dunia pariwisata kita," ujar Fadli.
Fadli berharap, manfaat sesaat itu akan mencerminkan manfaat yang lebih besar yang dapat diterima Indonesia nanti. Di dunia pariwisata misalnya, masyarakat Arab Saudi diharapkan lebih banyak berkunjung ke Indonesia karena rajanya pernah juga berwisata di sini.
"Wisatawan dari Timur Tengah, saya kira juga harus dijaring. Mereka juga membawa banyak revenue (penerimaan) untuk kita," ujar Fadli.
Di luar itu, ada yang patut disesalkan dari kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Karena tidak secara spesifik membahas masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faisal Zaini, mengatakan isu perlindungan TKI ini seharusnya menjadi perhatian penting.
Sekali pun di awal pembicaraan, Presiden Jokowi sempat meminta agar WNI yang tinggal di Arab Saudi agar mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari Raja Salman, namun bagi Helmi, pernyataan tersebut tidak ditindaklanjuti melalui kerja sama formal antar instansi terkait kedua negara.
"Kita sudah menyampaikan beberapa kali, bahwa perlindungan tenaga kerja itu penting. Ini yang menurut kami kurang karena tak ada kerja sama untuk perlindungan TKI ini," kata Helmi, Rabu, 1 Maret 2017.
Disamping itu, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu juga mengkritik masalah penyelesaian korban tragedi jatuhnya crane di masjidil Haram. Persoalan ini seharusnya membuat pemerintah fokus agar cepat selesai, karena ini menyangkut nasib keluarga korban yang ditinggalkan. "Ini kan klaim yang harus diselesaikan. Fokusnya harus diselesaikan dari nama-nama korban itu," tuturnya.
