Ramai-ramai Jegal Titah Trump

VIVA.co.id – Masih hangat di ingatan, pada akhir Januari lalu, ada dua ‘srikandi hukum’ yang berani melawan kesemena-menaan Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump, yang seenaknya mengeluarkan perintah eksekutif (executive order) terkait imigran dan pengungsi dari tujuh negara yang wajib dilarang masuk AS.

Mereka adalah Hakim Ann M. Donnelly (58) dari Pengadilan Federal di Brooklyn, New York, serta Pejabat Sementara Jaksa Agung, Sally Yates (56). Nahas bagi Yates, ia langsung dipecat presiden berlatar belakang pengusaha properti itu. Namun, perjuangan kedua srikandi tersebut ternyata diikuti oleh para pengadil lainnya.

Memasuki pekan pertama Februari, Hakim James Robart (70) dari Pengadilan Federal Seattle, begitu berani menolak perintah eksekutif Trump. Berkat keberanian Robart ini lah, Pemerintah AS kini terpaksa menangguhkan pelarangan masuk pengungsi dari tujuh negara yang sebelumnya dilayangkan.

Dilansir laman VOA, dengan dikeluarkannya putusan oleh hakim federal, maka warga asing yang negaranya ada dalam larangan perjalanan ke AS, dan sudah memiliki visa, bisa masuk ke Negeri Paman Sam. Robart, sang pemberani itu, tercatat berasal dari Distrik Barat Washington, ibu kota AS.

Putusan Robart memang sengaja ditujukan kepada pemerintahan baru AS untuk tak melakukan tindakan yang dianggap tak menguntungkan banyak pihak. Maka itu, kini pemerintahan Trump mau tak mau harus mematuhi putusan hakim pengadilan federal ini.

Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs and Border Protection) bersama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berjanji akan mengembalikan 60-100 ribu visa yang sebelumnya telah dilucuti dari warga yang negaranya telah di-daftarhitam-kan Trump.

Meski begitu, Trump menyebut putusan Robart ini sebagai ‘putusan hakim bodoh'. Mengutip situs Reuters, Robart, yang ditunjuk saat masa Presiden George Walker Bush ini, secara eksplisit menerapkan blokir perintah di seluruh negeri.

Tuntutan di Seattle itu dibawa oleh Negara Bagian Washington yang digabung dengan Minnesota. Hakim memutuskan pemerintah Trump tetap punya hak legal untuk menggugat. Sebelum mengeluarkan putusan, hakim mengatakan perintah eksekutif telah membawa kerugian pada Washington dan negara bagian lain.

Banding Darurat

Robart juga menegaskan tidak ada serangan di AS yang dilakukan oleh warga dari tujuh negara terlarang. Ia mempertanyakan bagaimana bisa kejadian 11 September 2001 bisa jadi pembenaran disahkannya larangan.

"Agar perintah itu jadi konstitusional, alasannya harus berdasarkan fakta, bukan fiksi," ungkapnya. Selain Robart, beberapa hakim yang menghadapi kasus serupa juga ikut menentang. Hakim Federal Los Angeles, Andre Birotte Jr (51) misalnya.

Menurut dia, imigran yang sudah jelas memiliki tempat tinggal legal di AS harus diizinkan masuk ke negara itu. Ini suatu pelanggaran langsung ke perintah eksekutif Trump yang juga menangguhkan permukiman pengungsi di AS selama 120 hari dan melarang pengungsi Suriah tanpa batas.

Birotte juga memutuskan visa imigran secara sah tidak bisa dibatalkan. Termasuk yang dikeluarkan dari tujuh negara dilarang yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Libya, Sudan, dan Somalia. “Saya ingatkan kepada para pejabat AS untuk menahan diri dari menghapus, menahan atau menghalangi masuknya imigran dengan visa valid,” paparnya.

Dengan begitu, Trump mendapatkan ‘pukulan besar’ menyusul perintah eksekutifnya tidak dituruti anak buahnya. Melalui Juru Bicara Gedung Putih, Sean Spicer, secara eksplisit, putusan berlaku untuk seluruh wilayah AS.

Ia mengatakan, Kementerian Kehakiman AS segera mengajukan banding darurat. Mereka mengklaim bila perintah eksekutif sudah sah dan tepat. Beberapa jam setelah putusan hakim, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menginformasikan penerapannya pada maskapai penerbangan.

Bahwa pelancong dari tujuh negara 'terlarang' diizinkan mendarat. Seperti diketahui, pada pekan lalu, sekitar 700 orang dari tujuh negara tertahan di bandara dan beberapa di antaranya sudah dideportasi.

Sikap Indonesia

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, mengaku terus mengikuti kebijakan pemerintahan AS yang baru, termasuk penetapan perintah eksekutif sebagai bentuk perlindungan warga Amerika dari masuknya teroris.

Meski mengakui penetapan kebijakan ini adalah hak pemerintah AS sebagai negara berdaulat, Indonesia sangat menyayangkan perintah itu. Menurut Retno, telah terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan baru Presiden Trump tersebut dalam mengaitkan isu radikalisme dan agama tertentu.

"Merupakan sebuah kesalahan ketika kita mengaitkan isu radikalisme atau pun terorisme dengan agama tertentu. Upaya untuk memerangi terorisme harus dilakukan dengan memajukan kerja sama internasional dan mengatasi akar penyebab terorisme," katanya.

Ia pun mengkhawatirkan bahwa kebijakan Trump ini akan berdampak negatif dalam memerangi aksi teror secara global dan dalam menanggulangi masalah pengungsi.

Adapun puluhan perusahaan di AS telah ikut masuk ke garis depan dalam pertempuran politik antara pendukung dan pengkritik Presiden Donald Trump melalui serangkaian persaingan, serta boikot.

Melansir situs Business Insider, puluhan perusahaan yang menjadi pengkritik Trump mendorong para pelanggan berhenti belanja di toko-toko yang menjual barang merek keluarga Trump. Termasuk, sejumlah produk pakaian dan aksesoris wanita milik Ivanka Trump.

Boikot perusahaan besar

Gerakan boikot Anti-Trump, mulai diluncurkan oleh Shannon Coulter di dalam akun media sosialnya dengan hastag #GrabYourWallet.

Uber

Chief Executive Officer (CEO) Uber Travis Kalanick mengundurkan diri dari dewan penasihat ekonomi Presiden Trump pada Kamis lalu. Dia membuat keputusan tersebut, karena dituduh mendapatkan keuntungan dari protes di kalangan sopir taksi terhadap perintah eksekutif Trump terhadap kebijakan imigrasi.

Nordstrom

Nordstrom pada Kamis pekan lalu, menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk berhenti membawa merek Ivanka Trump, karena mengalami penurunan penjualan.

"Setiap tahun, kami memotong sekitar 10 persen (dari merek Trump) dan menyegarkan bermacam-macam merek lain dengan jumlah yang sama. Dalam hal ini, berdasarkan kinerja merek, kami telah putuskan untuk tidak membelinya untuk musim ini," kata seorang perwakilan Nordstrom.

Nordstrom menjadi salah satu target utama dari boikot anti-Trump, setelah surat terbuka pelanggan toko itu beredar pada Oktober 2016. Surat tersebut menyebut merek Ivanka Trump "beracun" dan menuntut Nordstrom berhenti untuk menjualnya.

Macy

Macy berhenti menjual produk pakaian pria bermerek Trump, meliputi jas, dasi, dan aksesori. CEO Macy Terrry Lundgren mengatakan, setelah Trump jadi Presiden AS, perusahaannya dipastikan terus berdiri di belakang keputusannya tersebut

"Kami membuat keputusan sekitar satu tahun setengah yang lalu, dan berdiri dengan keputusan kami," kata Lundgren TheStreet Brian Sozzi.

Macy berhenti menjual merek Trump pada Juli 2015, setelah kemudian, Trump mengatakan orang yang datang ke Amerika Serikat dari Meksiko membawa obat. Mereka membawa kejahatan. Mereka pemerkosa.

Macy menjelaskan, keputusannya pada waktu itu adalah, karena perusahaan menyambut semua pelanggan, dan menghormati martabat semua orang, karena memang landasan budaya perusahaan.

“Kami kecewa dan tertekan oleh komentar terbaru tentang imigran dari Meksiko, sehingga mengingat pernyataan dibuat oleh Donald Trump, kami memutuskan untuk menghentikan hubungan bisnis kami.”

Shoes.com

Shoes.com, toko sepatu online Kanada, membuang merek sepatu Ivanka Trump pada November 2016. Perusahaan ini mengumumkan keputusannya di Twitter dalam menanggapi seruan boikot terhadap merek Trump.

Neiman Marcus

Neiman Marcus tampaknya memotong brand fashion Ivanka Trump. Di mana, 15 produk dari lini perhiasan Ivanka Trump yang tersedia di situs toko online telah dihilangkan dan tidak tersedia lagi di toko tersebut.

Neiman Marcus juga tidak segera menanggapi beberapa permintaan komentar tentang mengapa produk Trump yang tidak lagi tersedia. (art)

Halaman Selanjutnya

Banding Darurat