Menakar Hubungan Indonesia-Jepang
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Jepang secara historis menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Kedua negara telah menjalin ‘hubungan mesra’ sejak 1958. Salah satu yang mempererat hubungan adalah kerja sama bidang ekonomi.
Bahkan, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, berani menyebut orang Jepang bila mendengar kerja sama ekonomi, yang terbayang adalah kerja sama dengan Indonesia. Kendati demikian, kemesraan kedua negara sempat ‘renggang’ pada 2015.
Kala itu, Presiden Joko Widodo memberikan proyek kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan DKI Jakarta dengan Bandung, Jawa Barat, kepada China. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, menetapkan China sebagai pemenang tender untuk menggarap proyek tersebut.
Keputusan Menteri Rini keluar setelah tiga bank BUMN mendapat utang baru senilai US$3 miliar atau Rp40,2 triliun dari Bank Pembangunan China (China Development Bank/CBD). Padahal, Jepang adalah negara yang sejak lama sudah berinvestasi besar di Indonesia.
Sementara itu, kereta api cepat China belum teruji setangguh kereta api cepat buatan negeri Matahari Terbit yang sudah 50 tahun lebih menggunakan teknologi canggih dengan zero accident.
Tak pelak, tindakan ini tidak hanya mengancam hubungan Indonesia dan Jepang, tetapi berpotensi membuat ketegangan baru antara China dan Jepang. Terlebih, keduanya memang sudah sejak lama kurang baik hubungannya akibat faktor sejarah.
Meski begitu, kerenggangan hubungan cepat redam, dengan kunjungan PM Abe ke Indonesia pada 15-16 Januari 2017. Mengutip situs Reuters, Senin, 16 Januari 2017, Indonesia dan Jepang menyepakati untuk pembangunan proyek kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur dengan jarak 600 kilometer (400 mil) yang ditempuh hanya lima jam.
Biaya yang dibutuhkan mencapai Rp80 triliun, meleset dari perkiraan Jepang yang mencapai Rp102 triliun. Jika terealisasi, harga tiket kereta cepat Jakarta-Surabaya ini berkisar Rp500-600 ribu, dengan kecepatan 160 km/jam.
Alhasil, wajah PM Abe kembali semringah dan ketegangan pun mereda. Tak hanya itu. Kedua kepala negara ini juga membahas isu-isu global yang sedang hangat-hangatnya.
Meski tidak secara langsung, PM Abe meminta bantuan Indonesia untuk menengahi konflik di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea.
Penyelesaian Damai
PM Abe pun ‘curhat’ kepada Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Jepang menegaskan pentingnya prinsip penegakan hukum dan memecahkan sengketa secara damai di Laut China Selatan.
"Masalah Laut China Selatan telah menarik perhatian dari masyarakat internasional dan secara langsung memengaruhi perdamaian di kawasan," kata PM Abe, di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu, 15 Januari 2017.
Oleh karena itu, ia bersedia untuk kerja sama keamanan maritim. Apalagi, Jepang dan Indonesia sama-sama negara kepulauan.
"Jepang akan secara aktif mendorong kerja sama dalam keamanan maritim dan pengembangan pulau-pulau terpencil di Indonesia,” ungkapnya.
Tak lupa, PM Abe juga menyebut Indonesia sebagai negara paling penting di wilayah Asia. "Indonesia memainkan peranan penting di Asia. Tanpa Indonesia, ASEAN tidak akan pernah ada. Tentu, Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi kami," tutur dia.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, di mana sekitar US$5 triliun perdagangan melewati setiap tahun. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim wilayah tersebut.
Sementara itu, Indonesia memang bukan bagian dari sengketa klaim. Namun, protes keberatan dengan klaim China di perairan Kepulauan Natuna, yang notabene kedaulatan RI.
Pulau Natuna adalah pulau terdepan Indonesia di sisi barat, yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Selain itu, mengenai krisis di Semenanjung Korea, PM Abe mengaku bahwa pembangunan kemampuan nuklir dan rudal balistik Korea Utara telah mencapai ‘tingkat baru ancaman’.
Korea Utara menyatakan siap melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua atau Intercontinental Ballistic Missile (ICBM), setiap saat dari lokasi yang sudah ditetapkan.
Para ahli mengatakan, Korea Utara telah menguji mesin roket dan perisai panas untuk ICBM, serta mengembangkan teknologi pemandu rudal untuk memasuki atmosfer setelah lepas landas.
Mereka memperkirakan Pyongyang memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk menyempurnakan senjata andalannya itu. Setelah dikembangkan secara sempurna, ICBM Korea Utara bisa mengancam daratan AS yang memiliki jarak sekitar 9.000 km dari Utara.
ICBM dapat mencapai jarak minimal hingga 5.500 km, namun beberapa juga dirancang untuk menargetkan sasaran sejauh 10 ribu km atau lebih.
