Jurus Dua Jenderal Redam Aksi Inkonstitusi
VIVA.co.id – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian benar-benar paling sibuk beberapa hari terakhir ini. Dua jenderal itu terus melakukan konsolidasi ke sejumlah elemen masyarakat, ormas Islam, tokoh agama, termasuk jajaran militer dan kepolisian di bawahnya.
Konsolidasi itu mereka lakukan mewaspadai rencana aksi lanjutan usai aksi damai 4 November 2016 lalu. Panglima dan Kapolri mengantisipasi bergesernya tuntutan proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kepada makar penggulingan Presiden dan memecah belah persatuan bangsa.
"Kalau demo soal Pak Ahok (jadi) tersangka tidak apa-apa, (kalau) sudah bergeser kepada gulingkan RI 1 kita harus waspada. Kalau sudah memecah belah NKRI harus waspada, kalau sudah itu, maka membagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, pada Jumat, 18 November 2016.
Di depan civitas akademika Trisakti, Jenderal Gatot mengajak semua elemen masyarakat khususnya mahasiswa untuk menjaga persatuan. Luasnya wilayah negara ini sangat membutuhkan kepedulian seluruh pemuda untuk menjaga keutuhan negara.
"Setiap orang Indonesia siapa pun dia, asal dari mana pun suku dia, pasti mengalir jiwa patriot dan kesatria. Dan mereka tidak akan takut dan ditakut-takuti," ujar dia.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak kalah sibuknya. Pada Minggu, 20 November 2016, Tito terlihat menghadiri Tabligh Akbar di Masjid Jami Al Riyadh, Jalan Kembang, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Namun, Tito menampik kehadirannya ini terkait dengan situasi politik di lndonesia yang tengah menghangat.
"Saya beberapa kali ke sini, makanya ikut pengajian di sini," kata Tito di Kwitang, Minggu, 20 November 2016.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan kehadiran Kapolri di Masjid Kwitang dalam rangka silarutahmi dengan Keluarga Besar Islamic Centre Indonesia. Boy menegaskan, silaturahmi antara ulama dan pemimpin merupakan hal penting yang harus dijaga sebagai aset bangsa.
"Terutama ulama yang merupakan mitra strategis kita, untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Karena kegiatan majelis zikir ini banyak diikuti dari luar daerah. Maka, merupakan bagian penting bagi kita hadir agar kita sama-sama," kata Boy saat mendampingi Kapolri Jenderal Tito di Masjid Kwitang.
Boy tak menampik Kapolri sempat menjelaskan proses hukum terhadap Ahok di hadapan ulama Masjid Kwitang. Tito kata Boy, kembali meyakinkan para ulama dan umat Islam seluruhnya, bahwa proses hukum Ahok terus berjalan. Tito bahkan mengajak semua masyarakat mengawasi proses hukum Ahok hingga peradilan.
"Artinya, jika ada rasa keadilan yang terganggu dari umat Islam terkait adanya laporan itu, bisa dilangsungkan dengan proses hukum. Jadi pada dasarnya, silaturahmi kita jaga. Oleh karena itu juga diharapkan berkaitan respons yang terus disampaikan oleh publik, respons yang dilakukan upaya sama-sama menjaga," terang Boy.
Istigasah Kubra
Sebelum itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kompak hadir di acara istigasah dan doa keselamatan bersama dengan para prajurit TNI, Polri di Silang Monas, Jakarta, Jumat pagi, 18 November 2016. Acara ini merupakan salah satu bentuk partisipasi aparat dan masyarakat untuk membuat Indonesia lebih aman dan damai.
Sebanyak 24.483 orang menghadiri acara tersebut. Mereka kebanyakan berasal dari Angkatan Darat (AD), sebanyak 16.583 personel. Ada juga 2.500 personel Angkatan Laut (AL), 1.065 personel Angkatan Udara (AU), dan 3.000 personel Kepolisian RI (Polri). Selain itu, ada juga 5.000 anak yatim dan 3.000 orang yang berasal dari kelompok pengajian.
Tak hanya di Monas, acara istigasah dan doa bersama pada Jumat pagi dilangsungkan di beberapa tempat ibadah di sekitar Jakarta Pusat, yaitu Gereja Katedral, Gereja Immanuel Gambir, Gereja HKBP Cililitan, GKI Kwitang dan Pura Mustika Darma Cijantung.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi upaya Panglima TNI untuk menggelar istigasah dan doa bersama ini. Tito mengakui, upaya yang dilakukan TNI-Polri untuk menjaga supremasi hukum dan kedaulatan negara tak akan ada artinya tanpa pertolongan Allah SWT. Tito mengajak semua elemen masyarakat dengan ikhlas mendoakan bangsa ini.
"Semoga Allah memberikan pencerahannya kepada kita sehingga bangsa ini tetap menjadi bangsa yang bersatu dan tidak terpecah," kata Tito di Monas, Jumat, 18 November 2016.
Tito meminta kasus hukum terhadap Ahok tidak dicampuradukkan dengan persoalan politik, kultur, suku, agama dan ras. Ia memastikan komitmen Polri menuntaskan kasus tersebut, dengan segera menyerahkan berkasnya ke Kejaksaan untuk kemudian diadili di persidangan. "Hukum harus berjalan, dan hukum itu mengenal prinsip persamaan di depan hukum," ujarnya.
Senada dengan Tito, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan doa merupakan bentuk serah diri seorang manusia kepada Tuhannya, sehingga akan datang pertolongan dan keridaan kepada bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini diguncang berbagai isu dan permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan.
"Cobaan bertubi-tubi masih ada. Saya mohon kepada para ulama, habib, ustaz bimbing kita semua untuk istigasah dan doa," kata Gatot.
Safari istigasah Panglima TNI berlanjut di Medan, Sumatera Utara, Sabtu, 19 November 2016.
Bertempat di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Jenderal Gatot bersama jajaran TNI-Polri menggelar istigasah bersama puluhan ulama, anggota majelis taklim, dan tokoh masyarakat Sumatera Utara di Medan.
Istigasah dimaksudkan untuk menyatukan hati seluruh elemen bangsa, sekaligus mengirimkan doa untuk para pahlawan pejuang kemerdekaan supaya menjadi syuhada di sisi Allah SWT. Usai istigasah di Medan, Jenderal Gatot kembali menegaskan prajurit TNI siap menjaga dan mempertahankan NKRI.
"Prajurit saya juga siap berjihad mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila bersama seluruh komponen masyarakat. Kita bersama, jangan ada yang ditakuti," ujar dia.
Aksi 2 Desember
Kekhawatiran Panglima TNI dan Kapolri memang beralasan. Pasalnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatma Majelis Ulama Indonesia (GNMF MUI), yang merupakan inisiator Aksi Damai 4 November 2016 lalu, berencana kembali turun ke jalan.
GNMF MUI menuntut Ahok agar segera ditahan, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama oleh Badan Reserse Kriminal Polri.
"Karena Ahok tak ditahan sampai sekarang, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen, untuk gelar Aksi Bela Islam III, Jumat 2 Desember 2016," kata Ketua Dewan Pembina GNPF MUI, Habib Rizieq, di AQL Islamic Center, Jalan Tebet Utara I nomor 40, Jakarta Selatan, Jumat, 18 November 2016.
Rencananya, aksi dari sejumlah elemen masyarakat itu akan menggelar Salat Jumat akbar dan doa bersama di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan MH Thamrin pada 2 Desember mendatang. Acara sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
"Aksinya gelar ibadah, gelar sajadah. Jadi ini aksi superdamai. Siapa pun harus komitmen, jaga kedamaian. Dan kedua, tetap berjalan di dalam koridor konstitusi," tegas Rizieq.
Tapi, pihak kepolisian memastikan akan melarang Aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember 2016 mendatang digelar di sepanjang jalan protokol Ibukota. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan, menegaskan, pihaknya tidak akan mengizinkan jika unjuk rasa dilakukan di sepanjang jalan protokol tersebut.
"Kita tentu akan melarang untuk tidak turun karena ada Undang Undang yang mengatur. UU No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Jalan raya untuk kepentingan umum. Ini untuk kepentingan masyarakat banyak, jadi kalau di jalan raya tentu tidak boleh," kata Iriawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 19 November 2016.
Namun, ia mempersilahkan jika unjuk rasa dilakukan ditempat yang memang sudah diatur dalam Undang Undang.
"Demo boleh tapi kalau di jalan raya banyak yang bekerja, beraktivitas, ada yang sakit, kan ada tempat yang lain itu dipersilakan. Tapi kalau jalan raya sepanjang itu kan banyak yang diganggu dan kepentingan umum," ujar mantan Kapolda Jawa Barat tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, heran dengan munculnya rencana aksi lanjutan 2 Desember mendatang. Padahal, kata dia, tuntutan ratusan ribu massa Aksi Damai 4 November (411) agar Ahok diadili dan tanpa intervensi, sudah terpenuhi dengan penetapan status tersangka.
"Maka kalau kemudian ada ide demonstrasi, yang didemo apanya lagi?" kata Wiranto di Istana Merdeka, Jumat 18 November 2016.
Tak berlebihan jika Wiranto mengatakan aksi demonstrasi tidak selamanya menuntut keadilan. Tapi, ada juga yang ingin ke arah lain, mengganggu ketertiban hingga penggulingan pemerintahan yang sah. Ia mengingatkan, Indonesia punya sejarah yang berakhir dengan perpecahan. Sehingga, jangan sampai sejarah itu terulang kembali.
"Bahwa sejarah masa lalu itu harus merupakan pembelajaran bagi bangsa ini. Tentu kita belajar dari masa lalu, tidak terulang untuk menghadapi hal-hal yang memecah kita sebagai bangsa. Jangan kemudian ada dorongan mengulangi lagi dong," jelasnya.
