Pergantian Kepala BIN, Regenerasi atau Politik Akomodasi?
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Berselang setahun memimpin Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso diganti. Presiden Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon kepala badan telik sandi negara ini. Istana menyebut keputusan Jokowi demi regenerasi, namun ada pula yang menilai hal tersebut sebagai politik akomodasi.
Surat penggantian Kepala BIN akhirnya sampai ke tangan DPR. Setelah sebelumnya rumor dan informasi soal pencopotan tersebut berembus kencang sejak dua pekan sebelum nama Budi Gunawan (BG) diajukan ke Senayan.
Sumber VIVA.co.id, sebagaimana diberitakan pada 23 Agustus 2016 yang merupakan mantan anggota DPR dan diketahui orang dekat BG sempat membocorkan hal tersebut. Bahkan surat pengajuan nama BG disebutkan bakal dikirim ke legislatif pada pekan terakhir di bulan Agustus.
Jumat pagi, 2 September 2016, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, tiba-tiba mendatangi pimpinan DPR. Dia membawa mandat Presiden menyampaikan surat berisi nama Wakapolri Komjen Polisi Budi Gunawan (BG). Menurut Pratikno, tak ada alasan khusus penggantian Bang Yos, sapaan Sutiyoso. Jokowi, kata dia, hanya ingin adanya regenerasi, semacam penyegaran di badan intelijen.
“Itu regenerasi biasa saja. Argumentasinya regenerasi saja,” kata Pratikno sebagaimana diberitakan VIVA.co.id, Jumat 2 September 2016.
Dia menampik bahwa pencopotan Bang Yos karena mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai minus performanya. Presiden diingatkannya memiliki hak prerogatif mengganti kepala badan yang langsung dibawahinya tersebut. Sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tak disebutkan adanya periodisasi jabatan kepala BIN.
Ihwal regenerasi, usia Bang Yos memang cukup terpaut jauh bila dibandingkan dengan BG. Pria tersebut kini berumur 71 tahun sementara BG 56 tahun. Oleh karena itu alasan perlunya penyegaran pemimpin BIN dinilai masuk akal. Direktur Program Imparsial, Al Araf, menilai usia adalah pertimbangan penting untuk memilih pemimpin lembaga telik sandi itu.
“Dalam perspektif itu saya pikir pergantian ini sah-sah saja mengingat posisi Beliau (Sutiyoso) sudah berumur,” kata Al Araf saat dihubungi VIVA.co.id.
Al Araf mengatakan kinerja Sutiyoso belakangan banyak disorot, termasuk adanya aksi teror dari jejaring terorisme di Indonesia.
“Dalam beberapa hal tidak terlalu menampakkan satu kerja yang efektif. Pada akhirnya Presiden yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pergantian,” lanjutnya.
Dihubungi secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, menyoroti kecolongan BIN yang belakangan terjadi. Dia menyinggung peran intelijen yang dipertanyakan saat Presiden Jokowi kebobolan memilih Arcandra Tahar, seorang yang ternyata warga negara Amerika Serikat menjadi menteri di Kabinet Kerja.
Namun dari perspektif politik Idil, bongkar pasang jabatan Kepala BIN tak semata karena perlunya ada regenerasi. Buktinya, kata dia, BG juga bukan figur yang muda bahkan bakal segera pensiun dari korps Polri. Dibandingkan alasan regenerasi, Idil memandang langkah Presiden ini cenderung sebagai bentuk politik akomodasi.
“BG sebentar lagi juga akan pensiun. Politiknya di sana. Saya kira bukan masalah regenerasi,” kata Idil.
Diketahui sebelumnya bahwa BG sempat diajukan sebagai calon Kapolri oleh Jokowi dan lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Namun BG yang dikenal cukup dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu urung dilantik tatkala terganjal kasus rekening gendut dan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jabatan Kapolri lalu beralih ke Badrodin Haiti. Namun BG belakangan memenangkan gugatan praperadilan atas KPK soal penetapannya sebagai tersangka.
Diprediksi Mulus
Diajukan sebagai calon tunggal, DPR punya dua pilihan, menerima atau mengapkir kandidat yang diajukan Presiden. Namun langkah BG di Senayan diperkirakan bakal tanpa hambatan.
Ketua DPR, Ade Komarudin, mengatakan akan segera melakukan rapat pimpinan fraksi pada Senin pekan depan. Soal pencalonan BG dipandang Ade sebagai hal yang baik. Dia mengatakan bahwa figur BG dipandang para anggota Dewan, cukup positif.
Sementara anggota Komisi I dari sejumlah fraksi juga cenderung sepakat atas pengajuan nama BG saat dimintai tanggapannya. Anggota dari fraksi PDIP, PKS dan PPP memperkirakan jalan BG bakal mulus di Senayan. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, juga langsung sigap memerintahkan fraksinya “mengamankan” BG di DPR. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Johnny G Plate.
Politikus PKS, Fahri Hamzah, yang biasanya bersuara miring terhadap kebijakan Jokowi kali ini turut memuji. Sosok BG diukurnya sebagai figur yang cerdas. Profil Wakapolri yang tak banyak bicara itu dipercaya pas menjadi seorang bos intelijen. Karier BG sebagai orang nomor dua di Kepolisian menurutnya sudah cukup menjadi bukti kapabilitas BG.
“Soal kecerdasan, BG termasuk polisi yang paling banyak menulis dalam lima sampai 10 tahun terakhir. BG orangnya tak suka bicara tapi menulis, analitik dan cukup kuat baca keadaan,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR.
Meskipun jalan BG diperkirakan bakal mulus di DPR, pekerjaan berat sedang menanti mantan ajudan Megawati ketika menjadi Presiden tersebut. Politikus PDIP di Komisi I DPR, Charles Honoris, berharap, kehadiran BG akan menguatkan koordinasi intelijen dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal tersebut, kata dia, diperlukan terutama dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di Tanah Air.
Tak hanya itu, dia juga mengingatkan masih adanya ancaman terhadap WNI di luar negeri. Terbukti dengan berulangnya penyanderaan terhadap warga Indonesia oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf dan sempalannya di Filipina.
“Saya percaya Pak BG bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap Indonesia,” kata Charles.
Tanpa Setetes Darah
Meskipun nama BG sudah diajukan ke DPR, Sutiyoso masih aktif bertugas memimpin BIN. Paling tidak hingga kepala BIN baru dilantik. Sutiyoso Jumat kemarin juga menyertai perjalanan Presiden Jokowi yang sedang bertolak ke China dalam rangka kunjungan kerja.
Di tengah kontroversi alasan penggantian, Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) BIN, Dradjad Wibowo, angkat bicara membela Bang Yos. Dradjad yang merupakan mantan Wakil Ketua Umum PAN itu mengingatkan bahwa dalam setahun terakhir ini patut dicatat sejumlah prestasi Kepala BIN.
Dia menyebut Sutiyoso berhasil membujuk buronan Din Minimi untuk mengakhiri aksi pemberontakannya. Jasa Bang Yos, kata dia, tak bisa dilupakan saat sejumlah anggota kelompok teror di Poso turun gunung dan memilih menyerah.
“Tanpa satu tetes darah pun,” kata Dradjad soal kelihaian Sutiyoso membujuk buronan Din Minimi di Aceh.
Di Papua, kata dia, sejumlah kombatan juga akhirnya menyerah dan BIN memiliki peran penting sehingga hal tersebut terealisasi. Dradjad juga mengingatkan bahwa Sutiyoso berhasil memulangkan buronan BLBI, Samadikun Hartono, dan bekerja mengembalikan keuangan negara yang sempat raib.
“BIN juga berhasil membantu menarik pajak Rp400 miliar hanya dalam waktu sekitar 30 menit dari wajib pajak yang kasusnya sudah inkrach tapi tidak mau membayar,” katanya.
Dradjad pada saat yang sama juga membantah bahwa adanya aksi teror belakangan ini bisa dianggap kesalahan BIN. Justru, menurutnya, aksi terorisme dan pengeboman besar terjadi pada waktu lalu seperti Bom Bali dan Bom JW Marriott. Dan jika ukurannya demikian, maka kepala-kepala BIN sebelumnya jauh lebih gagal dibandingkan Sutiyoso.
“Negara maju seperti AS, Eropa Barat dan Australia saja juga kesulitan,” kata Dradjad soal masalah terorisme itu.
Pascapencopotan Sutiyoso, Dradjad mengatakan juga hendak mengundurkan diri dari BIN. Ekonom itu memang diketahui “bawaan” Sutiyoso. Dia duduk sebagai Ketua DISK setelah Bang Yos menjadi orang nomor 1 di lembaga mata-mata itu.
