Trotoar Risma dan Dendam Kalijodo Ahok
- PTRI New York
VIVA.co.id – Harmonisasi antarpimpinan daerah di Indonesia terusik. Penyebabnya bukan karena ada sebuah sengketa aset atau juga permasalahan kepemilikan lahan di perbatasan kedua daerah.
Tapi, semua itu terjadi hanya karena ucapan-ucapan bernada merendahkan kemampuan masing-masing dalam membenahi daerah yang mereka pimpin, yang dilontarkan dan disiarkan media massa.
Itulah yang saat ini terjadi dan dialami antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma. Hubungan keduanya kini sedang menghangat di tengah kian memanasnya suhu persaingan pencalonan menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Emosi Risma seketika memuncak saat Ahok mengeluarkan pernyataan yang membanding-bandingkan kondisi Surabaya dengan Kota Jakarta Selatan. Satu hal yang disorot Ahok ialah, keberhasilan Risma membangun trotoar yang ramah dan nyaman bagi warga di Surabaya.
Menurut Ahok, Surabaya tak dapat disetarakan DKI Jakarta dengan segala macam masalahnya. Dia bahkan menyebut Surabaya sesungguhnya hanya setara Jakarta Selatan.
"Jakarta beda banget sama Surabaya. Surabaya trotoarnya sudah rapi. Jakarta kok belum? Kita akan jelaskan kepada masyarakat: Surabaya itu cuma Jakarta Selatan. Gitu, lho,” ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 11 Agustus 2016.
Ahok juga membuat perbandingan tata Kota Surabaya dan Jakarta Pusat. Menurutnya, hal itu lebih tepat dijadikan bahan perbandingan. Dia mengatakan, Jakarta Pusat tak kalah tertata dengan Surabaya.
"Kalau kamu lihat Jakarta Pusat, menurut kamu, kalau di tengah kota ini bagus enggak? Ya bagus. Cuma di sini doang," ujar Ahok.
Mendengar pernyataan Ahok, Risma pun meradang. Menurut Risma, pernyataan Ahok itu sama sekali tidak berdasarkan data.
"Sebetulnya, kalau Jakarta dibagi enam, luas Jakarta Selatan itu hanya 120 kilometer persegi, sedangkan Surabaya mencapai 376 kilometer persegi," kata Risma.
Tidak hanya itu, Risma menganggap, tugas Ahok lebih ringan karena dibantu dengan lima orang wali kota, dan satu orang bupati. "Lah, aku hanya wali kota sendiri, anggarannya juga kecil, yaitu Rp7,9 triliun, sedangkan Jakarta sampai Rp64 triliun. Fakta ini harus kusampaikan. Itu orang sombong. Warga Surabaya bisa marah dihina begitu. Aku kalau ngomong, ya berbasis data," ujar Risma.
Risma menyarankan Ahok agar tak terus menerus menyerang Surabaya. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa
Risma juga langsung meluapkan amarahnya dengan menyindir Ahok sebagai seorang penakut, yang takut kalah populer jika tiba-tiba saja, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengusung Risma menjadi calon Gubernur DKI.
"Pak Ahok itu incumbent (petahana), jadi tidak perlu takut," kata Risma, Jumat 12 Agustus 2016.
Karena sudah terlanjur kesal, pernyataan-pernyataan Risma pun merembet hingga ke masalah yang tak sesuai dengan apa yang dilontarkan Ahok tentang pembangunan trotoar di Surabaya.
Risma mengomentari sikap Ahok yang mengajukan uji materi Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mewajibkan seorang kepala daerah untuk cuti saat maju dalam pilkada.
Risma mengaku akan lebih memilih cuti kalau dalam posisi seperti Ahok. "Kalau saya, misalnya aturannya disuruh cuti, ya, cuti," kata Risma.
Dia menilai apabila aturan itu tidak dilaksanakan akan menimbulkan pandangan negatif pada masyarakat. Sebab, siapa pun tidak bisa menghindari pandangan negatif masyarakat.
Risma kemudian mencontohkan saat maju dalam Pilkada Surabaya pada tahun 2015, yang harus pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas negara. “Itu bedanya tipis lho, menyalahgunakan fasilitas negara. Makanya, daripada orang pikiran macam-macam, akhirnya saya keluar," ujarnya.
Ahok Melunak
Dalam tensi tinggi perang urat syaraf, Ahok sedikit melunak. Dalam sebuah pernyataanya kepada media di Balai Kota Jakarta, Ahok menyatakan, apa yang pernah dikatakannya tentang Risma, Kota Surabaya dan Kota Jakarta Selatan, bukan bertujuan meremehkan peran Risma yang dinilai sejumlah kalangan, sukses menata ibukota Jawa Timur itu.
Ahok meluruskan pernyataannya dengan mengatakan, hal itu terlontar dengan maksud, Risma bisa memanfaatkan kesuksesanya menata Kota Surabaya untuk modal baginya berkampanye jika benar-benar ditunjuk PDI Perjuangan menjadi Cagub DKI.
"Bukan saya mau mengecilkan Ibu Risma, apalagi mau menyakiti orang Surabaya," ujar Ahok.
Menurut Ahok, apa yang dibaca publik adalah hasil dari framing (pembingkaian berita) yang dilakukan media.
"Ini kan gara-gara dia (wartawan) tanya, bagaimana kalau Bu Risma ikut (Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017), kemudian dia mempertontonkan kondisi trotoar dan tamannya yang baik," ujar Ahok di Jakarta.
Agar Risma yakin Ahok tak bermaksud meremehkannya, Ahok meminta Risma menonton video pernyataan lengkap dirinya terkait kinerja Risma di Surabaya yang telah diunggah ke saluran YouTube Pemerintah Provinsi DKI.
"Bu Risma, tim Kominfo-nya gampang. Jangan terlalu cepat baca berita. Nonton saja video," ujar Ahok.
Video itu diunggah untuk meluruskan pernyataan Ahok yang dianggap meremehkan kinerja Risma yang berhasil membenahi Kota Surabaya, termasuk trotoar di sana.
Ahok menegaskan pernyataannya tidak bermaksud meremehkan. Pernyataannya yang banyak dimuat secara tidak lengkap oleh media menimbulkan persepsi itu.
Ahok mengatakan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI memiliki tugas merekam setiap kegiatan dan pernyataannya sebagai pejabat publik. Rekaman yang kemudian diunggah ke YouTube ditujukan supaya warga bisa mengerti maksud pernyataannya secara lengkap.
Warga tidak sepenuhnya mengandalkan media untuk mengetahui arti dari setiap perkataannya. "Kita kan selalu, tiap kali datang, saya sengaja (direkam) video dari depan. Kenapa? Supaya kalian bisa lihat jalur pikiran saya," ujar Ahok.
Dendam Lama
Meski Ahok telah berusaha secara halus meminta maaf dengan mengeluarkan pernyataan bantahan, tapi perseteruan ini diyakini bukan terjadi karena sebuah spontanitas pamer prestasi saja. Karena, ada unsur dendam lama yang belum terlampiaskan di antara keduanya.
Hal itu terungkap dengan pernyataan Ahok yang mengatakan, Risma juga pernah memberi pernyataan yang bernada mengkritik untuknya. Risma, pada Minggu, 14 Februari 2016, mengkritik cara Pemerintah Provinsi DKI melakukan penertiban terhadap lokalisasi prostitusi terselubung Kalijodo.
Risma bahkan membandingkan dengan tindakan penertiban lokalisasi Dolly di Surabaya. Karena menurut Risma, penertiban tidak perlu dilakukan secara paksa. "Waktu saya hancurin Kalijodo, Ibu Risma kritik saya habis," ujar Ahok.
Namun, Ahok mengatakan, pada saat itu, ia tidak mengeluarkan pernyataan bernada emosi kepada Risma. Dia saat itu membuat perbandingan antara tindakan penertiban lokalisasi Dolly dan Kalijodo.
Ahok mengatakan, tujuan Risma menertibkan Dolly memang untuk memberantas prostitusi. Sementara, Ahok menertibkan Kalijodo untuk mengembalikan fungsi kawasan menjadi zona hijau, tidak dijadikan pemukiman, apalagi lokalisasi prostitusi terselubung.
Dengan demikian, tindakan yang harus diambil, memang berbeda. "Ada enggak saya, atau orang Jakarta, marah (Sewaktu Risma mengkritik penertiban Kalijodo)? Saya cuma anggap, kalau dikritik, ya saya belajar. Konteksnya beda. (Penertiban) Dolly sama Kalijodo beda," ujar Ahok.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memiliki penilaian khusus tentang pemicu kegaduhan dua pimpinan daerah itu.
Tjahjo mengatakan, perseteruan kedua kepala daerah ini tidak terkait dengan tata kelola pemerintahan. Hanya ia menilai, saling serang ini lantaran ada ketersinggungan pribadi mengenai prestasi kepala daerah yang lain.
"Ketersinggungan pribadi, menyangkut harga diri pribadi. Apapun seorang kepala daerah, dia memegang amanah didukung oleh masyarakat di daerah, makanya wajar kalau ada egoisme yang membela kepentingan masyarakat daerah," kata Tjahjo di Kantor Presiden, kompleks Istana Jakarta, Jumat 12 Agustus 2016.
