Ahok 'Terjepit' di Antara Pilihan Sulit
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Jalan Basuki Tjahaja Purnama menduduki kembali kursi empuk Gubernur DKI Jakarta, tampaknya bakal mulus. Di saat kandidat lain belum ketahuan nasibnya, Ahok justru digadang-gadang dua kekuatan.
Kelompok pertama berasal dari kelompok relawan Teman Ahok. Kelompok ini, sejak lama sudah menyatakan akan mengusung Ahok menuju 'singgasana' DKI satu melalui jalur perorangan atau independent.
Untuk mewujudkan itu, relawan yang bermarkas di Pejatan, Jakarta Selatan ini rela bersusah payah mengumpulkan sejuta dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bekal Ahok mendaftarkan diri sebagai calon gubernur independen ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI nanti.
Kelompok kedua datang dari partai politik. Seperti diketahui, Partai Golkar secara mengejutkan, menyatakan mendukung Ahok menjadi calon gubernur menyusul dua partai lainnya, yang telah lebih dahulu menyatakan mendukung Ahok, yaitu Partai Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Awalnya Ahok memandang dukungan tiga partai politik hanya dianggap dukungan semata. Tapi belakangan, setelah muncul dukungan Golkar, Ahok mulai ‘galau’. Golkar sebetulnya sudah tak asing lagi bagi Ahok. Sebelum maju pilkada DKI bersama Joko Widodo pada 2012 lalu, Ahok merupakan kader Golkar.
Sebelumnya, berulang kali Ahok menyatakan, hanya ingin maju melalui jalur independent bersama relawan Teman Ahok. Hal itu dikarenakan, jumlah dukungan KTP sudah mencapai target (sejuta KTP).
Setelah kehadiran Partai Golkar, secara otomatis Ahok juga bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur melalui jalur partai politik. Karena masuknya Golkar menggenapkan kursi partai politik pendukung Ahok di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menjadi 24 kursi. Rinciannya, Partai Hanura 10 kursi, Partai Nasdem lima kursi dan Partai Golkar sembilan kursi.
Seperti dilansir di situs resmi KPUD DKI, jumlah paling sedikit perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2017 adalah 20 persen (dua puluh perseratus) dari akumulasi perolehan kursi di DPRD DKI periode 2014, yaitu sebanyak 22 kursi.
Sementara itu, jumlah paling sedikit perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan calon dalam Pilkada DKI, sebesar 25 persen (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD DKI 2014, sebanyak 1.134.307 suara.
Ahok Bimbang
Hingga kini Ahok belum menyatakan akan maju lewat jalur independent atau parpol, tapi dari beberapa kali momentum, Ahok sangat terlihat galau harus memilih yang mana, sejuta dukungan KTP atau 24 kursi DPRD DKI?
Ahok bahkan sempat mengibaratkan kedua pilihan itu dengan perbandingan sebuah mobil mewah dengan mobil biasa. Karena menurut Ahok, jika melalui jalur partai politik, dia hanya tinggal menandatangani surat keputusan maju di Pilkada saja. Sedangkan jika melalui jalur dukungan KTP atau independen, akan lebih sulit. Karena akan menghabiskan waktu untuk verifikasi data KTP.
Di tengah keraguan Ahok itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan keyakinannya Ahok bakal berubah haluan dari jalur independent ke jalur partai politik.
"Saya yakin dalam waktu tidak lama, pasti Ahok akan berpikir ke sana (deklarasi lewat parpol)," kata Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, Kamis 7 Juli 2016.
Apalagi Setya menegaskan Golkar memberikan dukungan yang kuat terhadap Ahok. "Saya selaku ketum partai dan seluruh kader baik DPR, maupun Fraksi Golkar di DPRD, dan seluruh kader Golkar akan dukung penuh kemenangan Ahok," ujarnya.
Setya mengklaim Ahok adalah orang yang tepat memimpin Jakarta. Kinerjanya sejauh ini relatif baik sehingga perlu untuk dilanjutkan. "Saya tahu persis saudara Ahok orang yang punya visi ke depan. Dulu pernah sama-sama di DPR sebagai anak buah langsung. Saya tahu kiprahnya dan saya yakin pasti menginginkan yang terbaik. Parpol adalah pilihannya," kata dia.
Bersamaan dengan keyakinan Setya Novanto itu, relawan Teman Ahok mengeluarkan ultimatum untuk Ahok, yang intinya relawan tetap ingin Ahok maju melalui jalur perorangan.
"Kami berharap Ahok berada di jalur yang benar. Ahok dulu akan maju melalui jalur independent," kata Koordinator Teman Ahok, Singgiht Widyastomo di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis 29 Juni 2016.
Menurutnya, jika Ahok maju lewat jalur partai politik, maka Ahok harus siap dan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat yang telah rela memberikan dukungan (KTP) kepada Ahok agar bisa maju melalui jalur nonparpol.
"Kami yang paling penting Ahok harus bisa memperhatikan konstituennya. Ahok harus bisa memberikan jawaban," katanya.
Tapi meski mengeluarkan ultimatum, Teman Ahok tetap bersikap bijaksana dan rela jika pada akhirnya Ahok memang maju melalui jalur partai politik.
"Kita mendukung, tidak masalah juga. Kita juga tidak terlalu memaksakan Ahok. Tujuan Teman Ahok agar Ahok maju lagi," kata Singgih Widyastama, Rabu, 13 Juli 2016.
Akan halnya Ahok, meski belum tersirat langsung, ia pernah berucap, bisa saja ikut kubu partai politik, dengan syarat kelompok partai politik bisa meyakinkan kelompok relawan dalam pencalonan nanti.
"Selama partai bisa yakinkan Teman Ahok bahwa (partai politik) pasti calonkan saya, saya bisa ikut parpol," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 20 Juni 2016.
Ahok mengatakan, Teman Ahok juga pada dasarnya tidak akan mempermasalahkan jika ia pada akhirnya memilih menggunakan jalur partai politik. Teman Ahok pada awal terbentuknya sekadar khawatir Ahok tak bisa kembali mencalonkan diri di Pilkada karena kerap berseteru dengan rekan legislatifnya yang merupakan kader partai politik di DPRD DKI.
Lagi pula, Ahok mengatakan, satu juta lebih (KTP) DKI yang telah dikumpulkan Teman Ahok bukan berasal dari warga Jakarta yang mengharapkan dirinya tidak menggunakan jalur partai politik. Warga Jakarta itu memiliki pandangan yang sama dengan Teman Ahok. Meski tidak lagi menjadi kader partai politik, Ahok adalah orang yang telah lebih dari 10 tahun malang melintang di tiga partai politik (Partai Indonesia Baru, Partai Gerindra dan Partai Golkar). "Mereka (warga pengumpul KTP) kan juga tahu dulu saya orang parpol," ujar Ahok.
