Tol Jakarta-Palimanan Terintegrasi, Benarkah Kurangi Macet?
- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Setiap tahun, kepadatan ruas jalan tol Jakarta-Cikampek telah menjadi momok menakutkan saat libur panjang hingga musim Lebaran.
Kemacetan di jalan tol tersebut terjadi, akibat lonjakan volume kendaraan yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas tampung jalan.
Pemerintah pun melakukan berbagai langkah. Salah satunya, pengintegrasian pembayaran jalan tol Trans Jawa Cikopo-Palimanan.
Tujuannya, mengurangi kemacetan panjang di jalur mudik Lebaran. Sistem yang kemarin, Senin 13 Juni 2016, mulai diujicobakan ini, menjadi langkah untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus mudik.
Pengintegrasian pembayaran jalan tol Trans Jawa dilakukan di dua cluster. Cluster pertama meliputi jalan tol Jakarta-Cikampek, Cikopo-Palimanan, Cipularang, dan Padaleunyi.
Sementara itu, cluster kedua adalah mulai dari Tol Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, dan Pejagan-Brebes Timur.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, pembayaran di jalan tol nantinya akan dilakukan hanya pada saat ke luar di gerbang tol tujuan.
Misalnya, pembayaran cluster pertama akan mulai diawali dengan pengambilan kartu di Cikarang Utama dan pembayaran dilakukan ujung perjalanan, seperti di gerbang tol Palimanan, atau gerbang tol sebelumnya jika pengemudi ingin keluar.
Sementara itu, cluster kedua pembayaran terakhir dapat dilakukan di gerbang tol Brebes Timur.
"Integrasi jalan terus jadi fokus kami sampai sebelum Lebaran. Integrasinya sampai Brebes Timur," kata Herry, kepada VIVA.co.id, Minggu 12 Juni 2016.
Menurutnya, uji coba tidak dibatasi waktu, apabila ada yang kurang akan dilakukan evaluasi.
Dia menuturkan, empat gerbang tol dalam dua cluster tersebut, transaksinya akan dihapuskan. Gerbang tersebut di antaranya gerbang Tol Cikopo, gerbang Tol Plumbon, gerbang Tol Ciperna, dan gerbang Tol Mertapada.
Lalu, bagaimana dengan tarif tol yang akan diberlakukan?
Wakil Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya (LMS), Hudaya Arryanto mengungkapkan bahwa tarif pembayaran tol yang diberlakukan adalah seperti tarif sebelumnya.
Untuk golongan I dari Jakarta-Palimanan dipatok Rp109.500, yang merupakan akumulasi dari pembayaran gerbang tol sebelumnya.
"Dengan rincian Jakarta-Cikampek Rp13.500 dan Cikampek-Palimanan Rp96 ribu," kata dia.
Sementara itu, Direktur Operasi Waskita Toll Road, selaku pengelola tol Pejagan-Brebes Timur, Muhammad Sadali mengatakan, jika pembayaran tol diintegrasikan dari Palimanan hingga Brebes Timur, pengguna membayar Rp55.500.
Jumlah tersebut, merupakan akumulasi dari pembayaran tiga ruas tol yang dipangkas menjadi satu gerbang tol.
"Jad, tarifnya dari Palimanan-Kanci Rp11.500, Kanci-Pejagan sebesar Rp24 ribu, Pejagan-Brebes Timur Rp20 ribu, totalnya Rp55.500, bayarnya nanti di sini (Brebes Timur)," kata Sadali, di gerbang tol Brebes Timur, Brebes, Senin 13 Juni 2016.
Dia menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam mengantisipasi kemacetan di jalan tol. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-3.
"Kami persiapan puncak kepadatan itu mulai H-10, dan diprediksi puncaknya di H-3," kata Sadali.
Berikutnya, gunakan e-money...
Gunakan e-money
Sementara itu, Direktur Utama Waskita Toll Road, Herwidiakto mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pengguna menggunakan e-money.
Sebab, kata dia, tarif yang merupakan ketetapan pemerintah dipatok pada angka ganjil.
Menurutnya, e-payment bisa menjadi andalan, yang mana saat ini sudah dijalin kerja sama dengan tiga bank, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
"Kalau BCA, waktu kami tawari dia belum merespons, tetapi nanti dia akan menyusul. Jadi, karena memang ganjil, saya berharap bisa pakai e-money semua, supaya lebih cepat," kata Herwidiakto.
Sejumlah pihak mengatakan, dengan adanya sistem pengintegrasian tersebut, diprediksi akan terjadi penumpukan mobil di gerbang tol tempat keluar untuk melakukan transaksi pembayaran.
Merespons hal itu, Wakil Direktur Utama Lintas Marga Sedaya (LMS), Hudaya Arryanto, selaku pengelola jalan tol Cikopo-Palimanan mengungkapkan,pihaknya akan menambah gardu di GT Palimanan menjadi sebanyak 26 gardu untuk mengantisipasi hal tersebut.
"Pekerjaan besar terkait dengan integrasi adalah menyelaraskan sistem operasi, peralatan tol, kami juga akan melakukan pelebaran gerbang tol yang kemungkinan besar akan dipadati pemudik. Di Palimanan yang awalnya 11 gardu, akan dilakukan pelebaran, jadi 26 gardu," kata Hudaya di GT Palimanan, Palimanan, Senin, 13 April 2016.
Menurutnya, 26 gardu diharapkan mampu menghindari kepadatan yang menumpuk saat puncak arus mudik.
Sementara itu, saat arus balik nanti contra flow (rekayasa lalu lintas) akan menyesuaikan kepadatan dari jumlah kendaraan.
"26 gardu akan memungkinkan untuk menghadapi arus terbesar, tetapi kami akan buka sampai dengan 21 gardu arah timur, dan lima gardu arah sebaliknya. Begitu dengan arus balik, kami akan balik, contra flow," kata dia.
Meskipun mendorong untuk pembayaran elektronik dengan sistem e-payment atau menggunakan e-money, dia memastikan pembayaran dengan sistem manual masih disiapkan.
Adapun, Herry mengungkapkan, bahwa kemacetan saat puncak mudik Lebaran diperkirakan bisa mencapai satu jam dalam antrean di satu gerbang tol.
"Tentu saja (penghematan waktu) bervariasi, sangat tergantung puncak atau tidak puncaknya, misalnya Cikopo saja, itu bisa satu jam sendiri untuk pembayarannya. Tentu saja dengan terintegrasi ini ada penghematan selama satu jam, kalau sudah terintegrasi," kata Herry, di saat melakukan uji coba perdana integrasi pembayaran jalan tol, di gerbang tol Palimanan, Senin 13 Juni 2016.
Dia menjelaskan, pihaknya juga mendorong penyederhanaan pembayaran menggunakan pembayaran elektronik (e-payment) dengan sistem multibank, agar mempersingkat waktu transaksi.
Berikutnya, dinilai kurang efektif...
Dinilai kurang efektif
Sayangnya, langkah pemerintah tersebut dianggap kurang efektif untuk mengurangi kemacetan. Menurut pengamat transportasi, Azas Tigor, upaya tersebut tidak akan berdampak signifikan.
"Ini namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan, kalau alasannya mengurangi penggunaan dan kemacetan. Padahal, enggak juga," kata dia, saat dihubungi VIVA.co.id, Senin 13 Juni 2016.
Dia mengatakan, untuk mengatasi kemacetan, tidak dapat diatasi dengan satu kebijakan saja, melainkan harus ada kebijakan lain, seperti perbaikan infrastruktur transportasi umum yang membuat masyarakat lebih nyaman.
"Enggak efektif. Cuma salah satu. Enggak bisa cuma itu, harus dibarengi dengan angkutan umumnya sebagai alternatif. Orang cenderung milih kendaraan pribadi kalau pulang kampung kan kendaraan umumnya enggak bagus," tuturnya.
Selain itu, kata Azas, pemerintah juga perlu membangun transportasi kendaraan di daerah. Sebab, minimnya kendaraan umum daerah, membuat para pemudik memilih untuk membawa kendaraan pribadi.
"Ditambah di kampung itu fasilitas angkutan umumnya enggak ada. Mau naik apa mereka mondar mandirnya. Angkutan umum daerah harus dibangun. Kalau enggak dibangun, tetap pakai kendaraan pribadi, enggak ada pilihan," ujarnya.
"Enggak bisa kebijakan tunggal. Itu hanya akan memperkaya pengelola jalan tol," tuturnya. (asp)
